Hingga Oktober, Penyaluran Modal Usaha Keulautan dan Perikanan Baru Capai Rp601 M
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terus menggenjot penyaluran modal usaha dengan bunga ringan bagi masyarakat melalui Badan Layanan Umum (BLU) Lembaga Pengelolaan Modal Usaha Kelautan dan Perikanan (LPMUKP).
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terus menggenjot penyaluran modal usaha dengan bunga ringan bagi masyarakat melalui Badan Layanan Umum (BLU) Lembaga Pengelolaan Modal Usaha Kelautan dan Perikanan (LPMUKP).
Kepala BLU LPMUKP Syarif Syahrial mengatakan, hingga 31 Oktober 2020, pihaknya telah menyalurkan pinjaman modal senilai Rp601 miliar untuk nelayan, pembudidaya, pengolah dan pemasar hasil perikanan, petambak garam, serta pelaku usaha di wilayah pesisir.
-
Apa yang di ekspor oleh Kementan? Wakil Presiden RI, KH Maruf Amin melepas ekspor komoditas pertanian ke 176 negara dengan nilai transaksi sebesar 12,45 triliun.
-
Apa pesan utama yang disampaikan Kementerian KKP dalam menyambut Hari Ikan Nasional ke-10? “Pesan penting yang ingin disampaikan dalam menyambut Harkanas ke-10 ini adalah pentingnya meningkatkan konsumsi produk perikanan yang berkelanjutan", ujar Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP), Budi Sulistiyo dalam keterangan tertulisnya, Jumat (15/9).
-
Apa yang dikampanyekan Kementerian Perhubungan? Kemenhub kampanyekan keselamatan pelayaran kepada masyarakat. Indonesia selain negara maritim, juga merupakan salah satu negara di dunia yang memiliki lalu lintas pelayaran yang sangat padat dan ramai dan keselamatan pelayaran menjadi isu penting.
-
Apa yang sedang didorong oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk para pelaku usaha pemindangan? Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mendorong skema kemitraan para pelaku usaha pemindangan dengan penyedia bahan baku ikan agar ketersediaan bahan baku pengolahan pindang dapat terjamin.
-
Kapan Kementan melakukan ekspor komoditas pertanian? Berdasarkan data BPS, Wapres menyebut volume nilai ekspor hingga Juni 2023 mencapai 21,2 juta ton.
-
Bagaimana Kementan mewujudkan swasembada pangan? Upaya tersebut salah satunya akan diwujudkan melalui program food estate maupun solusi cepat yang dijalankan Kementan berupa pompanisasi dan optimalisasi lahan.
"Selama 2020 itu penyaluran senilai Rp601 miliar. Kalau proposal pengajuan yang masuk sudah lebih dari Rp2 triliun. (Pandemi) ini memang di luar ekspektasi tapi kami sedang menyiapkan strategi," kata Syarif dalam pernyataannya Selasa (03/11).
Syarif mengakui, banyak kendala yang dihadapi BLU LPMUKP dalam menyalurkan permodalan bagi masyarakat kelautan dan perikanan melalui pengelolaan dana bergulir dengan pendampingan ini. Salah satunya, minimnya personel.
"Dari Itjen juga mengakui bahwa LPMUKP kekurangan staf untuk penyaluran. Karena itu, tahun ini pihaknya akan melakukan open recruitment untuk staf dan hal itu sudah disetujui oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi," jelas dia.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal KKP Antam Novambar meminta jajaran BLU LPMUKP untuk terus bekerja keras dalam melakukan sosialisasi, analisis dan penyaluran modal serta pendampingan kepada masyarakat kelautan dan perikanan.
"Pelayanan dari BLU ini menurut saya sudah sangat baik. Tapi masih bisa ditingkatkan karena ini menyentuh langsung kepada kemajuan perkembangan ekonomi nelayan," kata Antam saat membuka rapim.
Yang tak kalah penting, menurut Sekjen KKP, adalah sinergi antar eselon 1 di KKP bersama pemerintah daerah. Dia mengakui, kepala daerah belum merespons memadai adanya fasilitas permodalan bagi masyarakat dengan bunga hanya 3 persen per tahun ini.
"Saya jujur melihat kepala daerah sosialisasinya kurang. Mereka kurang tanggap," ujarnya. Padahal, kata Antam, BLU LPMUKP merupakan representasi kehadiran pemerintah bagi masyarakat kelautan dan perikanan yang diharapkan bisa menjadi solusi atas keterbatasan akses permodalan.
"Kalau ke bank pasti ribet banget. Terus banyak pelaku usaha mikro itu takut malah ke bank. Untuk para pendamping saya berharap betul menyentuh para pelaku usaha mikro menengah untuk mengembangkan usaha. Tujuannya agar perekonomian kita berkembang terus," sambung Antam.
Kebijakan untuk Masyarakat
Sebelumnya, saat memberikan arahan kepada pejabat eselon 2 di lingkup Setjen KKP, Menteri Edhy Prabowo meminta jajarannya untuk selalu menggulirkan kebijakan-kebijakan yang manfaatnya bisa dirasakan oleh masyarakat nelayan.
"Nelayan di sini termasuk pembudidaya, petambak garam, dan pelaku usaha di sektor kelautan perikanan. Dalam kondisi Covid-19 ini kita sudah diuji hampir sepuluh bulan. Dan kita bisa melalui itu," kata Menteri Edhy.
Sampai saat ini, lanjut dia, sektor kelautan dan perikanan sudah menyumbang pertumbuhan ekonomi. "Seandainya kita intervensi lagi dengan kekuatan yang satu arah, saya yakin ini bisa semakin mendorong pertumbuhan ekonomi di sektor kita sekaligus menyumbangkan ke pertumbuhan ekonomi nasional," imbuh Edhy.
"Saya berharap komunikasi antar eselon ditingkatkan. Jangan ada lagi jarak, mau Dirjen mau petugas kebersihan sama. Karena kita adalah tim besar di rumah besar," tutupnya.
(mdk/azz)