Holding BUMN, Menko Darmin ungkap masih banyak beda pendapat
"Prinsipnya presiden sepakat (soal holding) tapi masih perlu dielaborasi lebih dalam."
Presiden Joko Widodo telah menggelar rapat terbatas untuk membahas rencana pembentukan induk usaha atau holding badan usaha milik negara (BUMN) di Istana Negara, Jakarta. Rapat tersebut guna mematangkan rencana holding BUMN yang digagas Menteri BUMN Rini Soemarno.
Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution mengatakan dalam rapat tersebut masih banyak hal yang menjadi perdebatan berbagai pihak. Terutama mengenai aset BUMN setelah terjadi holding, sehingga perlu adanya elaborasi lebih lanjut.
"Prinsipnya presiden sepakat (soal holding) tapi masih perlu dielaborasi lebih dalam," kata Menko Darmin di Kantornya, Jakarta, Jumat (12/8).
Dia menjelaskan, ada beberapa Undang-Undang yang mengatur mengenai kekayaan negara dan aset negara. Namun, dalam UU tersebut masih belum dijelaskan apakah aset BUMN itu termasuk aset negara.
"Banyak masalah di lapangan mengenai aset negara. Nah aset BUMN itu aset negara bukan. Ini yang sering muncul di perdebatan hukum karena ada yang berpendapat aset BUMN identik dengan aset negara. Ada juga yang bilang tidak setuju. Kalau aset BUMN itu aset negara, liability gimana?," imbuhnya.
Namun, Menko Darmin meyakini saat ini pemerintah belum perlu melakukan perubahan regulasi untuk menyelesaikan hal tersebut. Meski, dia mengaku belum ada kejelasan pandangan antara penegak hukum, badan pemeriksa, dan pemerintah.
"Tidak (perlu perubahan), ini sedang dicari saja titik temunya di mana sih. Tapi untungnya terminologi yang dipakai tidak selalu sama. Ada terminologi yang bilang keuangan negara, ada terminologi kekayaan negara. Sehingga masih bisa diharmonisasikan," jelasnya.
Baca juga:
Getol bentuk holding, Jokowi tak mau pembangunan bergantung APBN
Jokowi sebut holding bikin BUMN jadi perusahaan kelas dunia
Selain energi, Rini juga akan gabungkan BUMN sektor pangan
5 Untung rugi rencana Jokowi gabungkan BUMN dalam holding
Soal super holding, PDIP minta Menteri Rini tidak tabrak konstitusi
Pembentukan holding BUMN timbulkan kekhawatiran pengurangan karyawan
Menteri Rini: Negara tetap harus ikut kelola holding BUMN
-
Apa tugas utama Kementerian BUMN? Kementerian BUMN Bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang badan usaha milik negara
-
Bagaimana Kementerian BUMN meningkatkan daya saing BUMN? Fungsi Kementerian BUMN Perumusan dan penetapan kebijakan sekaligus koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, di bidang pengembangan usaha, inisiatif bisnis strategis, penguatan daya saing dan sinergi, penguatan kinerja, penciptaan pertumbuhan berkelanjutan, restrukturisasi, pengelolaan hukum dan peraturan perundang-undangan, manajemen sumber daya manusia, teknologi dan informasi, keuangan dan manajemen risiko BUMN.
-
Kapan Rumah BUMN BRI Yogyakarta berdiri? Rumah BUMN BRI tersebut sudah berdiri sejak 2017 dan tercatat sudah ada ribuan pelaku UMKM di wilayah tersebut yang dibina dengan berbagai pelatihan maupun pendampingan agar mampu konsisten meningkatkan kapabilitas usahanya.
-
Apa yang dilakukan Kemenkumham untuk meningkatkan perekonomian Indonesia? Menurut Yasonna, dengan diselenggarakannya Temu Bisnis Tahap VI, diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap perkembangan perekonomian Indonesia.
-
Bagaimana BUMN mendorong kebangkitan pariwisata di Indonesia melalui KEK Sanur? Dirinya menambahkan, KEK Sanur menjadi tonggak sejarah dan milestone bagi destinasi wisata berkelanjutan bertaraf internasional yang dapat mendorong kebangkitan ekosistem pariwisata dan perekonomian di Indonesia.
-
Kapan Tanri Abeng menjabat sebagai Menteri Negara Pendayagunaan BUMN? Selanjutnya pada tahun 1998 ia ditunjuk oleh Presiden Soeharto sebagai Menteri Negara Pendayagunaan BUMN dan dilanjutkan dengan jabatan yang sama di Kabinet Reformasi Pembangunan pimpinan Presiden Habibie.