Ide Ahok hilangkan Premium, Wamen ESDM sebut pejabat maha kuasa
Wamen ESDM persilakan Pemprov DKI tidak mengambil jatah subsidi BBM untuk ibu kota.
Wacana yang dilontarkan Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau yang akrab disapa Ahok soal penghilangan BBM bersubsidi di ibu kota masih terus bergulir. Kementerian ESDM pun menyerah dan menyerahkan keputusan itu pada Pemprov DKI.
Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Susilo Siswoutomo mempersilakan pemerintah provinsi DKI Jakarta menghilangkan peredaran BBM bersubsidi. Cuma, kebijakan itu nantinya mustahil berupa penghapusan subsidi.
-
Kapan Jokowi mencoblos? Presiden Joko Widodo atau Jokowi telah melakukan pencoblosan surat suara Pemilu 2024 di TPS 10 RW 02 Kelurahan Gambir, Jakarta Pusat, Rabu (14/2).
-
Apa yang diresmikan oleh Jokowi di Jakarta? Presiden Joko Widodo atau Jokowi meresmikan kantor tetap Federasi Sepak Bola Dunia (FIFA) Asia di Menara Mandiri 2, Jakarta, Jumat (10/11).
-
Siapa saja yang hadir dalam kegiatan BPH Migas di Wajo? Turut hadir dalam kegiatan ini, Ketua DPRD Wajo Andi Muhammad Alauddin Palaguna dan Sales Branch Manager PT Pertamina Patra Niaga Area Wajo M. Hendriansyah.
-
Kapan Jokowi memakai Ageman Songkok Sikepan Ageng? Pada upacara peringatan HUT ke-78 RI, Presiden Jokowi tampil menggunakan pakaian adat.
-
Siapa saja yang mendampingi Jokowi? Sebagai informasi, turut mendampingi Presiden dalam kegiatan ini adalah Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi, Gubernur Jambi Al Haris, dan Pj. Bupati Merangin Mukti.
-
Kenapa sapi Presiden Jokowi di Blora mengamuk? Diketahui, sapi tersebut mengamuk saat warga berupaya menjatuhkannya untuk kemudian disembelih.
Alasannya, pasokan Premium dan Solar akan selalu dijatah oleh Badan Pengatur Hilir (BPH) Migas untuk setiap pemda di Tanah Air.
"Ada wacana pak Wagub DKI ingin menghapuskan BBM subsidi, monggo saja. BPH Migas sudah menjatah untuk DKI, mau diambil monggo, disimpan silakan, tapi kalau menghilangkan subsidi baru melanggar UU," ujarnya di Kementerian ESDM, Jakarta, Selasa (31/12).
Jika pemprov DKI serius menjalankan rencana itu mulai tahun depan, Susilo menyarankan sistem distribusinya harus diatur terlebih dahulu. Kebijakan itu, kata dia, secara langsung meringankan beban otoritas energi, baik Pertamina, ESDM, maupun BPH Migas.
"Pejabat daerah itu maha kuasa, semua urusan BBM subsidi, mau distok, mau dijual bagaimana, itu adalah urusan pemda, tapi harus bekerja sama dgn Pertamina. Kalau mau, DKI bisa keluarkan kupon, perda, ini bikin kita dalam menyalurkan akan lebih gampang lagi," kata Susilo.
Selain mengakui wewenang pemda, Susilo berharap para bupati dan wali kota ikut mengawasi peredaran BBM subsidi di daerahnya.
Rendahnya margin keuntungan penjualan BBM subsidi, diakui pemerintah bisa membuat distributor berlaku curang. Sebagai gambaran, keuntungan penjualan 1 liter premium hanya Rp 250.
"Jangan sampai malah diselundupkan, jangan malah dioplos, itu tergantung pengguna," cetusnya.
Untuk memaksimalkan pengawasan, Susilo mengingatkan BPH Migas serta para penyalur agar berkoordinasi dengan pemda masing-masing. Sebab, selain aparat keamanan, pengawasan terhadap BBM bersubsidi akan lebih mudah bila dikoordinasikan dengan daerah.
"Yang paling berkuasa di masing-masing daerah adalah pemda. Kita harus letakkan tanggung jawab sebanyak-banyaknya kepada pemda. Ajak mereka, awasi mereka, bantu mereka, sehingga dalam pelaksanaan distribusi BBM subsidi berjalan lancar," kata Susilo.
Untuk tahun depan, volume BBM subsidi yang disalurkan ke Indonesia mencapai 48 juta kiloliter. Rinciannya, premium sebanyak 32.320.000 kl, minyak tanah 900.000 kl, dan solar 14.640.000 kl.
(mdk/noe)