IKAPPI Soal Sembako Dikenakan PPN: Bagaimana Tidak Gulung Tikar
Ketua Umum Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (IKAPPI) Abdullah Mansuri, memprotes keras rencana pemerintah untuk menjadikan bahan pokok sebagai objek ajak Pertambahan Nilai (PPN). Dia menganggap, kebijakan tersebut tidak tepat di gulirkan pada masa pandemi Covid-19 dan situasi perekonomian saat ini yang sedang sulit.
Ketua Umum Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (IKAPPI) Abdullah Mansuri, memprotes keras rencana pemerintah untuk menjadikan bahan pokok sebagai objek ajak Pertambahan Nilai (PPN). Dia menganggap, kebijakan tersebut tidak tepat di gulirkan pada masa pandemi Covid-19 dan situasi perekonomian saat ini yang sedang sulit.
"Kami memprotes keras upaya-upaya tersebut. Kami mencatat lebih dari 50 persen omzet pedagang pasar menurun. Di samping itu pemerintah belum mampu melakukan stabilitas bahan pangan di beberapa bulan belakangan ini," ungkapnya saat dihubungi Merdeka.com, Jumat (11/6).
-
Apa itu pajak? Pungutan Wajib KBBI mendefinisikan pajak sebagai pungutan wajib untuk penduduk kepada negara atas pendapatan, pemilikan, dan lainnya.
-
Kapan pembagian sembako oleh Pandawakarta dilakukan? Pembagian paket sembako ini sendiri dilakukan saat Ramadhan memasuki 10 hari terakhir hingga H-1 lebaran.
-
Apa yang ditukarkan warga Tambakreja dengan sembako di bank sampah Pandu Sirkaya? “Sampah yang dibawa ini seperti plastik, dus, terus kantong besar. Sampah itu bisa ditukarkan langsung. Kalau seharga Rp16 ribu bisa ditukarkan dengan minyak, sabun cuci, sabun mandi, dan sebagainya,” kata Yani Kabul dikutip dari Liputan6.com.
-
Apa itu Seblak? Seblak adalah kuliner khas asal Sunda yang digemari oleh banyak orang lantaran rasanya yang lezat.
-
Siapa yang diuntungkan dengan pembagian sembako dari Pandawakarta? Aksi ini pun dilakukan dengan sasaran masyarakat kurang mampu dengan berbagai latarbelakang profesi.
-
Kenapa Padi Salibu dilirik Pemprov Jabar? Padi dengan teknologi salibu saat ini tengah dilirik Pemprov Jabar sebagai upaya menjaga ketahanan pangan.
Dia mencontohkan, harga komoditas cabai di bulan lalu mampu menembus Rp100.000 per kilogram. Terlebih, saat ini, harga daging sapi di pasaran juga masih belum stabil. "Apakah di pasaran mau di bebani PPN lagi?. Kami sedang kesulitan jual karena ekonomi menurun, dan daya beli masyarakat rendah. Mau ditambah PPN lagi, gimana tidak gulung tikar," kesalnya.
Maka dari itu, IKAPPI menolak keras rencana penerapan kebijakan tersebut. Saat ini, IKAPPI sebagai organisasi penghimpun pedagang pasar di Indonesia berencana melakukan upaya protes langsung kepada Presiden Jokowi agar membatalkan kebijakan tersebut.
"Sehingga, kementerian terkait tidak melakukan (pengenaan PPN). Karena upaya-upaya itu justru menyulitkan anggota kami (pedagang pasar)," tukasnya.
Sementara itu, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) juga mengecam keras rencana pemerintah khususnya Menteri Keuangan yang akan menaikkan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) untuk sembako. "Kami mengecam keras rencana untuk menaikkan PPN sembako. Ini adalah cara-cara kolonialisme. Sifat penjajah," kata Presiden KSPI, Said Iqbal.
Menurutnya, sangat tidak adil jika orang kaya diberi relaksasi pajak. Termasuk produsen mobil untuk beberapa jenis tertentu diberi Pengenaan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) hingga 0 persen. Tetapi untuk rakyat kecil, sekedar untuk makan saja, sembako dikenakan kenaikan pajak.
"Sekali lagi, ini sifat kolonialisme. Penjajah!," serunya.
Dia menegaskan, jika rencana menaikkan PPN sembako ini tetap dilanjutkan, kaum buruh akan menjadi garda terdepan dalam melakukan perlawanan. Baik secara aksi di jalanan maupun mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi.
Dengan adanya kenaikan PPN, maka harga barang akan naik. Hal ini akan merugikan masyarakat, terutama buruh, karena harga barang menjadi mahal.
"Sudahlah kaum buruh terjadi PHK di mana-mana, kenaikan upahnya dikurangi dengan omnibus law, nilai pesangon yang lebih kecil dari peraturan sebelumnya, dan pembayaran THR yang masih banyak dicicil, sekarang dibebani lagi dengan harga barang yang melambung tinggi akibat kenaikan PPN," tukasnya.
(mdk/azz)