Ikut AEOI, menkeu curhat dalam sepucuk surat

Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan. Perppu tersebut nantinya akan digunakan sebagai payung hukum dalam keikutsertaan dalam pelaksanaan Automatic Exchange of Information (AEOI) atau pertukaran informasi.

2017-06-08 18:08:01

Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan. Perppu tersebut nantinya akan digunakan sebagai payung hukum dalam keikutsertaan Indonesia dalam pelaksanaan Automatic Exchange of Information (AEOI) atau pertukaran informasi antar negara.

Berbekal aturan ini, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pun mengunjungi markas OECD di Paris, Prancis. Kedatangan Sri Mulyani ini untuk menandatangani Multilateral Instrument on Tax Treaty (MLI) sebagai upaya pemerintah dalam memperbaiki basis data pajak.

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini pun ikut senang atas keikutsertaan Indonesia dalam keterbukaan informasi perpajakan. Menkeu Sri Mulyani langsung menulis surat 'cinta' kepada pengusaha dan orang kaya Indonesia.

Tulisan tersebut diunggu di laman Facebook miliknya.

Berikut isi suratnya:

Paris, 7 Juni 2017

Hari ini Indonesia menandatangani Multilateral Instrument on Tax Treaty (MLI) di kantor pusat OECD Paris, Perancis. MLI merupakan modifikasi pengaturan Tax Treaty secara serentak, sinkron-simultan dan efisien, tanpa melalui proses negosiasi bilateral. Dengan 68 negara yang ikut menandatangani hari dan akan segera disusul 30 negara lain, maka Indonesia dapat mengamankan penerimaan pajak dengan mencegah penghindaran pajak dalam bentuk penyalahgunaan tax treaty, penghindaran yang dilakukan Bentuk Usaha Tetap dengan memecah fungsi organisasi, memecah waktu kontrak, rekayasa kontrak, rekayasa kepemilikan yang bertujuan menghindari kewajiban perpajakan di Indonesia.

MLI merupakan upaya bersama secara global untuk mencegah praktik-praktik yang dilakukan wajib pajak/badan usaha untuk mengalihkan keuntungan dan menggerus basis pajak suatu negara atau disebut sebagai "base erosion and profit shifting".

Kita harus terus menerus berjuang untuk memerangi penghindaran dan pengalihan pajak oleh pembayar pajak Indonesia, termasuk melalui pengumpulan informasi perpajakan, baik yang ada di Indonesia maupun yang ditempatkan dan disembunyikan di luar Indonesia. Oleh karena itu, Indonesia ikut dalam kesepakatan pertukaran informasi untuk keperluan perpajakan atau automatic exchange of information. Oleh karena itu, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.1 tahun 2017 yang dilaksanakan dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 70 tahun 2017.

Upaya- upaya tersebut dilakukan karena situasi yang genting dan mendesak agar Indonesia tidak dikategorikan sebagai negara yang tidak patuh kesepakatan global dan terancam masuk dalam daftar hitam (black list) yang tidak saja akan mencoreng reputasi Indonesia, namun juga akan merugikan Indonesia dengan melemahkan dan menggerus basis pajak kita sendiri.

Tanpa kerjasama internasional, para wajib pajak kita terutama 1-5% terkaya dan badan usaha akan mudah menghindari kewajiban membayar pajak. Bila indonesia tidak mampu mengumpulkan pajak, terutama dari kelompok terkaya dan masyarakat yg mampu, maka kita tidak akan mampu membangun sekolah, madrasah, dan pendidikan yg baik, tidak mampu membayar anggaran kesehatan yang cukup, tidak mampu membayar guru, polisi, tentara, hakim, tidak mampu membantu petani, nelayan, dan usaha kecil, dan Indonesia tidak mampu membangun infrastruktur, air bersih, jalan raya, listrik, pelabuhan, dll.

Tanpa pajak kita tidak mampu menjaga keutuhan dan kemerdekaan kita, dan tidak mungkin menciptakan indonesia yg maju, adil dan makmur serta bermartabat.

Sri Mulyani Indrawati.

Baca juga:
Akhir Mei, BI catat cadangan devisa RI USD 124,95 miliar
Indef sesalkan aturan intip rekening 'obok-obok' WP dalam negeri
Sederet kekhawatiran dari aturan Ditjen Pajak intip rekening nasabah
Menko Darmin: Negara maju pajaknya didominasi orang pribadi
Menko Puan ajukan anggaran Rp 382 miliar tahun depan
2018, kartu sakti Jokowi mulai bisa digunakan masyarakat
Mudik 2017, 100.000 pemudik diprediksi tak mau lagi naik bus

(mdk/sau)