Indef: Khawatir kebijakan Jokowi, Bank Dunia jadi lebay
Bank Dunia dituding punya kepentingan di balik pelbagai pernyataan yang dilontarkan terkait kondisi ekonomi Indonesia.
Pengamat ekonomi dari Indef, Enny Sri Hartati melihat, Bank Dunia (World Bank) terlalu berlebihan menanggapi situasi perpolitikan Indonesia yang berpengaruh pada investasi dan perekonomian nasional.
Enny juga menuding Bank Dunia punya kepentingan di balik pelbagai pernyataan yang dilontarkan terkait kondisi ekonomi Indonesia. Dalam pandangannya, Bank Dunia was-was dengan kebijakan Jokowi yang akan mengubah fundamental ekonomi Indonesia menjadi pro rakyat. Selama ini Bank Dunia sudah nyaman dengan kebijakan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang pro pasar.
-
Bagaimana Presiden Jokowi saat ini? Presiden Jokowi fokus bekerja untuk menuntaskan agenda pemerintahan dan pembangunan sampai akhir masa jabaotan 20 Oktober 2024," kata Ari kepada wartawan, Senin (25/3).
-
Apa yang diresmikan oleh Jokowi di Jakarta? Presiden Joko Widodo atau Jokowi meresmikan kantor tetap Federasi Sepak Bola Dunia (FIFA) Asia di Menara Mandiri 2, Jakarta, Jumat (10/11).
-
Apa yang dilakukan Presiden Jokowi pada hari Jumat, 8 Desember? Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerima surat kepercayaan dari 10 duta besar luar biasa dan berkuasa penuh (LBBP) negara-negara sahabat.
-
Apa yang diresmikan Jokowi di BEI? Presiden Jokowi mengatakan ingin mengurangi dampak perubahan iklim yang saat ini terjadi di beberapa negara termasuk Indonesia. ”Karena memang ancaman perubahan iklim sangat bisa kita rasakan dan sudah kita rasakan. Dan, kita tidak boleh main-main terhadap ini, kenaikan suhu bumi, kekeringan, banjir, polusi, sehingga dibutuhkan langkah-langkah konkret untuk mengatasinya,” kata Presiden Jokowi.
-
Kapan Pasar Jongke diresmikan oleh Presiden Jokowi? Pada Sabtu (27/7), Presiden Jokowi meresmikan Pasar Jongke yang berada di Laweyan, Kota Surakarta.
-
Siapa yang menggugat Presiden Jokowi? Gugatan itu dilayangkan Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) melayangkan gugatan terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
"Mereka (Bank Dunia) ingin semua agenda ada kepentingannya bahwa selama ini mereka Pak SBY pro pasar. Kalau Jokowi ada perubahan fundamental mereka khawatir dan akhirnya di adu domba terus," ucap Enny ketika dihubungi merdeka.com di Jakarta, Senin (6/10).
Hiruk pikuk yang terjadi di parlemen seharusnya tidak perlu direspon berlebihan. "Jadi jangan lebay lah (berlebihan) menanggapi itu. Para elit itu jangan mau diadu domba jika memang tulus untuk kepentingan rakyat. Oposisi juga tidak salah, tidak benar," tegasnya.
Dia meminta masyarakat dan investor tidak berprasangka buruk terhadap koalisi partai oposisi di parlemen. Menurutnya, sesungguhnya tidak ada istilah politik balas dendam selama demi kepentingan rakyat.
"Bekerja keras kalau memang mampu menjalankan agenda yang disusun, baik baik saja. Jadi jangan adu domba."
Enny mencontohkan salah satu kegaduhan politik yang dikaitkan dengan perekonomian adalah disahkannya UU Pilkada. Padahal mekanisme pemilihan kepala daerah baik secara langsung atau tidak langsung, tak ada hubungan dengan perekonomian.
"Tidak ada yang perlu dikhawatirkan, Pilkada langsung atau tidak langsung tidak ada hubungan. Yang dibutuhkan itu kebijakan ekonomi yang kondusif dan tidak perlu dikhawatirkan," tutupnya.
(mdk/noe)