Indef Sebut PPN Sembako Bisa Tingkatkan Kemiskinan
Peneliti Institute for Development on Economics and Finance (Indef) Riza A Purnama mengatakan, rencana pemerintah menarik Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sembako akan menimbulkan sejumlah dampak buruk. Salah satunya berpotensi mendorong kenaikan kemiskinan.
Peneliti Institute for Development on Economics and Finance (Indef) Riza A Purnama mengatakan, rencana pemerintah menarik Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sembako akan menimbulkan sejumlah dampak buruk. Salah satunya berpotensi mendorong kenaikan kemiskinan.
"Hal ini berpotensi memberikan dampak pada kenaikan barang-barang. Kedua adalah batas garis kemiskinan dapat terkerek naik jika tidak dilakukan dengan hati-hati," ujar Riza dalam diskusi daring, Jakarta, Selasa (14/9).
-
Apa itu pajak? Pungutan Wajib KBBI mendefinisikan pajak sebagai pungutan wajib untuk penduduk kepada negara atas pendapatan, pemilikan, dan lainnya.
-
Kapan P.K. Ojong meninggal? Sebulan kemudian, Ojong meninggal dunia pada 31 Mei 1980.
-
Apakah Patung Palindo? Patung ini dikatakan sebagai "Sang Penghibur" karena pada ukirannya berbentuk wajah yang sedang gembira atau tersenyum.
-
Apa definisi dari Pilkada Serentak? Pilkada Serentak merujuk pada pemilihan kepala daerah yang dilaksanakan secara bersamaan di seluruh wilayah Indonesia, termasuk pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota.
-
Kapan Pilkada serentak berikutnya di Indonesia? Indonesia juga kembali akan menggelar pesta demokrasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) secara serentak di tahun 2024. Pilkada 2024 akan dilasanakan ada 27 November 2024 untuk memilih gubernur, wali kota, dan bupati.
-
Kapan PPK Pemilu dibentuk? Menurut peraturan tersebut, PPK dibentuk paling lambat 60 hari sebelum hari pemungutan suara.
Rencana awal, pengenaan PPN sembako hanya menyasar jenis makanan yang dikonsumsi oleh masyarakat kalangan menengah atas. Namun jika ditelisik akan turut mempengaruhi kehidupan masyarakat bawah.
"Rencananya PPN sembako ini untuk masyarakat menengah ke atas. Namun pasti memberikan kenaikan pada berbagai jenis barang-barang yang ditentukan," katanya.
Riza melanjutkam, penentuan jenis barang yang dikonsumsi oleh masyarakat berpenghasilan ke atas tersebut masih kabur. Oleh karenanya, tidak menutup kemungkinan sembako yang tidak masuk kategori juga turut terkerek harganya.
"Peningkatan PPN pada barang kebutuhan pokok perlu dipertimbangkan karena mempengaruhi inflasi, volatile food, batas garis kemiskinan, kemudian mekanismenya terutama yang harus diperhatikan," jelasnya.
Sementara itu, langkah antisipasi bagi masyarakat bawah seperti pemberian subsidi, rawan akan terjadi masalah penyaluran yang tidak tepat sasaran. Penyebabnya, selama ini akurasi data dalam berbagai penyaluran subsidi juga masih bermasalah.
"Kita tidak ingin nanti kenaikan PPN bukan justru memberikan benefit seperti diharapkan, tapi justru memberikan dampak buruk pada ekonomi," tandas Riza.
Baca juga:
Pemerintah Diminta Kejar Penghindar Pajak Dibanding Tarik PPN Sembako
Indef Tolak Rencana Pengenaan PPN Sembako: Kurang Tepat di Tengah Pandemi
Sri Mulyani Angkat Kembali Rencana Penetapan PPN Sembako
CEK FAKTA: Hoaks, Ada Pajak untuk Makanan Tradisional
Pengenaan PPN untuk Daging Sapi Disebut Merugikan Pedagang
Kemenkeu Berencana Kenakan PPN untuk Daging Sapi dan Beras