Indonesia Bakal Hidup Bersama Covid-19, Seberapa Siap APBN?
Para ahli menyebutkan kondisi pandemi Covid-19 tidak mungkin berakhir, namun potensi menjadi endemi bisa terjadi. Menghadapi tantangan tersebut, Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan, Febrio Kacaribu mengatakan, instrumen APBN akan dibuat responsif dan fleksibel untuk menghadapi tantangan endemi.
Para ahli menyebutkan kondisi pandemi Covid-19 tidak mungkin berakhir, namun potensi menjadi endemi bisa terjadi. Menghadapi tantangan tersebut, Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan, Febrio Kacaribu mengatakan, instrumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) akan dibuat responsif dan fleksibel untuk menghadapi tantangan endemi.
Instrumen APBN tidak hanya akan digunakan untuk menangani sektor ekonomi semata. Melainkan juga didorong untuk penanganan dan pencegahan Covid-19 seperti vaksinasi dan insentif kepada tenaga kesehatan.
-
Apa itu ANBK? ANBK adalah Asesmen Nasional Berbasis Komputer, program yang dirancang untuk menilai mutu tiap satuan pendidikan seperti Sekolah, Madrasah atau kesetaraan pada jenjang dasar dan menengah.
-
Bagaimana ANBK dilakukan? Pelaksanaan AN menggunakan sistem berbasis komputer, sehingga disingkat dengan ANBK yang menggunakan moda tes dengan pilihan moda daring (online) ataupun semi daring (semi online) sesuai dengan ketersediaan sarana dan prasarana di sekolah atau daerah masing-masing.
-
Apa yang menjadi tujuan utama dari penerapan APBN? Sebagai salah satu unsur penting dalam perekonomian negara, tentu APBN diadakan dengan fungsi dan tujuan yang jelas.
-
Kenapa ANBK dilakukan? Pemerintah Indonesia melakukan perbaikan dan evaluasi pendidikan dengan cara pemetaan mutu melalui program asesmen nasional (AN).
-
Kenapa Kemenpan-RB memperketat tes CPNS? Azwar Anas juga memastikan tes CPNS tahun ini akan lebih ketat. Salah satunya, dengan memasang dua kamera Face Recognition. Hal itu dilakukan agar tidak ada lagi joki CPNS."Tahun ini kita perketat dengan membuat Face Recognition baik di depan saat pendaftaran maupun di dalam di depan komputer. Sehingga tidak terjadi lagi seperti di kasus kejadian kemarin ada joki yang masih bisa masuk," bebernya.
-
Apa yang dilakukan Kemenpan-RB untuk mencegah joki CPNS? Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi, Abd Azwar Anas mengatakan, tes CPNS kedinasan telah dilaksanakan. Ia menyebut Badan Intelejen Negara (BIN) telah memulai tes. "Dari kemarin kita baru saja kick off dengan kepala BKD terkait sekolah kedinasan sudah mulai berjalan. Kemarin Sekolah Intelijen Negara mulai tes," ujarnya kepada wartawan di Kantor Gubernur Sulsel, Jumat (19/7).Mantan Bupati Banyuwangi ini mengaku Kemenpan-RB sedang menyiapkan formasi CPNS bagi fresh graduate untuk nasional dan Ibu Kota Nusantara (IKN)."Persiapannya sudah matang," tuturnya. Azwar Anas juga memastikan tes CPNS tahun ini akan lebih ketat. Salah satunya, dengan memasang dua kamera Face Recognition. Hal itu dilakukan agar tidak ada lagi joki CPNS."Tahun ini kita perketat dengan membuat Face Recognition baik di depan saat pendaftaran maupun di dalam di depan komputer. Sehingga tidak terjadi lagi seperti di kasus kejadian kemarin ada joki yang masih bisa masuk," bebernya.
"Kita siapkan budgetnya di dalam APBN kita. Bukan hanya vaksin saja. Kita tahu bahwa tenaga kesehatan harus kuat," kata Febrio di Jakarta, Jumat (10/9).
Sepanjang tahun 2020-2021, tenaga kesehatan yang menangani kasus Covid-19 telah mendapatkan insentif. Di masa depan, Febrio ingin insentif tersebut bersifat berkelanjutan dan lebih permanen.
"Nah karena ini sudah akan berkelanjutan, kita coba lihat bagaimana bentuk insentif dari nakes sini harusnya agak lebih permanen lagi sesuai dengan kondisi dari endemi tersebut," jelas Febrio.
Dia melanjutkan ada pelajaran yang bisa diambil selama satu setengah tahun di tengah pandemi. Saat ini masyarakat sudah mulai melakukan kebiasaan baru dan akan menjadi bagian dari kebiasaan hidup baru ke depan.
Menurut Febrio, ini merupakan modal penting sehingga masyarakat itu semakin siap jika ternyata ada varian baru lagi yang melanda. Harapannya, kasus penularan yang terjadi tidak terlalu tinggi, sektor kesehatannya semakin siap, tenaga kesehatan juga siap. Pun dengan rumah sakitnya dan stok oksigen dan peralatan medis penunjang lainnya juga lebih siap.
"Kita harus segera siap menangani kesehatannya, menangani pandemi, dan juga siap menangani masyarakat yang terdampak rentan, dan juga pengusaha-pengusaha kecil UMKM. Ini yang kita akan fokuskan ke depan," tegas Febrio.
APBN Akomodir Ketidakpastian di Masa Depan
Pemerintah tengah menyiapkan langkah-langkah untuk hidup berdampingan dengan Covid-19 dan bertransisi dari pandemi menjadi endemi. Termasuk melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2022 karena virus corona tidak bisa dihilangkan tetapi bisa dikendalikan.
Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan, Febrio Kacaribu mengatakan APBN harus siap merespon dinamika, kususnya pada sektor kesehatan dan perlindungan sosial. Alokasi belanja pada APBN 2022 pun tetap dirancang untuk pemulihan namun juga fleksibel untuk mengakomodir ketidakpastian ke depan.
"Program perlinsos kita mulai dari PKH, Bansos dan sebagainya itu harus tetap siap. Nah itu membuat APBN kita memang dalam konteks endemi ini harus tetap fleksibel dan harus tetap responsive," kata Febrio di Jakarta, Jumat (10/9).
Dia menjelaskan dampak dari pandemi ini yang diperkirakan menjadi endemi membutuhkan kesiapan bila suatu waktu ada varian baru. Hal tersebut akan berdampak pada aktivitas ekonomi harus dibatasi lagi.
Pada saat itu, maka masyarakat akan terdampak hidupnya khususnya dari sisi perekonomian. Masyarakat yang tadinya bisa bekerja menghasilkan penghasilan, tapi karena pembatasan mobilitas, kehidupannya jadi terdampak.
"Inilah yang kita bayangkan hidup dengan endemi itu. Sehingga fleksibilitas yang terjadi di masyarakat itu akan menjadi modal yang sangat kuat bagi kita sebagai suatu bangsa dan sebagai suatu perekonomian," kata dia.
Dalam konteks itu, Febrio menegaskan pemerintah akan memberikan perlindungan bagi masyarakat miskin dan rentan. Sebab, kelompok masyarakat tersebut yang akan terdampak paling besar dari pembatasan-pembatasan mobilitas tersebut.
"APBN-nya pun siap untuk antisipatif dan fleksibel untuk melakukan refocusing dan realokasi begitu ada kebutuhan untuk mengantisipasi resiko penularan-penularan baru yang mungkin akan tinggi," kata dia.
(mdk/bim)