Indonesia Butuh Rp 67.000 T Capai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) terus menyiapkan peta jalan untuk mencapai target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs). Namun, pihak instansi mengakui itu bukan perkara mudah.
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) terus menyiapkan peta jalan untuk mencapai target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs). Namun, pihak instansi mengakui itu bukan perkara mudah.
Deputi Kemaritiman dan Sumber Daya Alam Nasional Kementerian PPN/Bappenas, Arifin Rudiyanto mengatakan, paling tidak masih ada dua tantangan besar untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan, yakni dari segi pembiayaan dan komunikasi.
-
Bagaimana Kementerian PPN/Bappenas berperan dalam pengendalian pembangunan? Dalam hal ini, Kementerian PPN/Bappenas mengambil bagian dalam pengendalian pembangunan yang menjamin tercapainya hasil pembangunan (outcome), serta pendampingan juga penguatan terhadap K/L dan pemerintah daerah terkait dengan pencapaian proyek strategis nasional.
-
Apa yang dilakukan Bappenas untuk membantu dalam alokasi pembiayaan? Ini meliputi lokasi pembiayaan berdasarkan prioritas nasional pada sektor dan proyek strategis nasional yang berkelanjutan, pengembangan model investasi publik dan portofolio pembiayaan pembangunan, dan pelaksanaan kajian terkait koordinasi kelembagaan yang terlibat berikut sumber daya manusia dan pembiayaannya.
-
Apa yang menjadi catatan BPS tentang pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal II-2023? Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia berada di angka 5,17 persen secara tahunan (yoy) pada kuartal II-2023.
-
Kapan target pertumbuhan ekonomi Indonesia diproyeksikan mencapai 6,22 persen? Penerapan ekonomi hijau dalam jangka panjang diproyeksikan dapat menstabilkan pertumbuhan ekonomi rata-rata sebesar 6,22 persen hingga 2045," kata Airlangga di Jakarta, Kamis (4/7).
-
Kapan rapat terkait perkembangan sektor pertanian nasional akan digelar? Herindra menambahkan bahwa dalam waktu dekat Menhan Prabowo dan jajaran Kemenhan akan menggelar rapat terkait perkembangan sektor pertanian nasional.
-
Bagaimana cara Partai Nasional Indonesia (PNI) menjalankan politik ekonominya? PNI adalah partai yang fokus di dalam pemerintahan dengan menjunjung tinggi nasionalisme dan politik ekonomi bersifat nasionalis.
Adapun kalkulasi kebutuhan pendanaan untuk mencapai SDGs sebesar Rp 67.083 triliun, dengan selisih (gap) pendanaan sekitar Rp 14 ribu triliun yang masih harus dipenuhi.
"Untuk mencapai target SDGs hingga 2030, dibutuhkan pembiayaan besar, sebesar Rp 67 ribu triliun, dan lebih dari Rp 14 ribu triliun yang masih harus dipenuhi," ujar Arifin dalam sesi webinar, Selasa (12/4).
Pembiayaan Meningkat Pasca Pandemi
Arifin memperkirakan, kebutuhan pembiayaan SDGs akan meningkat pasca masa pandemi Covid-19. Dengan begitu, tantangan pencapaian SDGs bakal semakin besar.
"Akibat pandemi, kita hadapi tantangan besar untuk wujudkan SDGs. Target pertumbuhan ekonomi 2045 juga berpotensi tertunda. Pasca pandemi perlu pertumbuhan 6 persen untuk bawa Indonesia negara maju dan lepas dari middle income trap sebelum 2045," serunya.
Merujuk ucapan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada SDGs Annual Conference 2021, dia menyampaikan, negara harus mencari cara dan terobosan baru agar terjadi lompatan dalam mencapai target SDGs.
"Bapak Presiden meminta secara khusus kepada Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa, untuk menyiapkan orkestrasi nasional yang berkelanjutan. Termasuk untuk pembiayaan guna percepatan pencapaian target SDGs," tuturnya.
Reporter: Maulandy Rizky Bayu Kencana
Sumber: Liputan6.com