Indonesia dan GGGI kerja sama untuk pertumbuhan ekonomi hijau
Kerja sama tersebut untuk memacu usaha mempromosikan strategi dan pengetahuan tentang pertumbuhan ekonomi hijau, sekaligus secara bersamaan mencapai target untuk mengurangi tingkat kemiskinan, inklusi sosial, ketahanan lingkungan, dan efisiensi sumber daya.
Pemerintah Indonesia dan Global Green Growth Institute (GGGI) menandatangani Country Planning Framework (CPF) untuk jangka waktu lima tahun, di Hotel Interconinental Yokohama, Jepang, Jumat (05/5). CPF ditandatangani Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro dan Direktur Jenderal GGGI Frank Rijsberman.
Bambang mengatakan, Green Growth Program (GGP) ini merupakan tonggak penting dalam upaya menetapkan GGP, memberikan landasan yang lebih kuat bagi program tersebut untuk memacu usaha mempromosikan strategi dan pengetahuan tentang pertumbuhan ekonomi hijau, sekaligus secara bersamaan mencapai target untuk mengurangi tingkat kemiskinan, inklusi sosial, ketahanan lingkungan, dan efisiensi sumber daya.
"Komitmen kami terhadap pertumbuhan ekonomi hijau sudah ditetapkan dalam Sembilan Agenda Prioritas, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN), Sustainable Development Goals (SDG), dan Intended Nationally Determined Contributions (INDC). Kami mempercayai GGGI sebagai mitra tepercaya untuk menjalankan program-program yang ada di bawah naungan kerangka GGP dan memastikan bahwa target ekonomi hijau ini dapat tercapai," katanya.
Frank Rijsberman, Direktur Jenderal GGGI menyatakan, negara-negara yang menjadi anggota dari Global Green Growth Institute berkomitmen untuk mentransformasi ekonomi mereka ke sebuah model baru pertumbuhan ekonomi hijau dan memiliki ketahanan lingkungan serta inklusif secara sosial.
"Pemerintah RI mengambil langkah penting dalam pertumbuhan transformasi hijau ini dan GGGI bersemangat untuk mendukung pemerintah RI mencapai target tersebut. Rancangan lima tahun yang ada dalam Country Planning Framework yang kita tandatangani hari ini memberikan fondasi yang kuat untuk kerja sama yang berkelanjutan antara pemerintah Indonesia dan GGGI," ujarnya.
Acara penandatanganan CPF ini dilakukan secara bersamaan dengan 50th Annual Meeting of the Boards of Governors Asian Development Bank, sebuah forum utama untuk mendiskusikan pembangunan ekonomi dan sosial di Asia Pasifik. Turut hadir pada acara ini yaitu beberapa pimpinan lembaga termasuk Bapak Arifin Tasrif, Duta Besar Indonesia untuk Jepang dan Ms. Kari Hoel, Penasihat Senior Kementrian Luar Negeri Norwegia.