Indonesia Dapat Utang Rp7,5 Triliun dari ADB, Ternyata Dananya untuk Ini
Pertumbuhan kapasitas pembangkitan listrik telah membantu Indonesia mengatasi sebagian besar kendala pasokan listriknya.
Bank Pembangunan Asia (Asian Development Bank/ADB) memberikan pinjaman atau utang berbasis kebijakan senilai USD 500 juta atau sekitar Rp7,5 triliun untuk mendukung Indonesia mempercepat transisi energi.
Program Transisi Energi yang Terjangkau dan Berkelanjutan akan mendukung berbagai langkah kebijakan Indonesia dalam mencapai kontribusi yang ditentukan secara nasional (NDC) dan target emisi bersih nol dari pembangkitan listrik pada 2050, salah satu dari dua subprogram dalam program tersebut.
- Indonesia diharapkan dapat menjadi penghasil kendaraan listrik
- Utang Luar Negeri Indonesia Tembus Rp6.403 Triliun, Bank Indonesia: Masih Tetap Terkendali
- Pemerintah Akui Indonesia Sulit Lepas dari Pembangkit Listrik Batu Bara
- Utang Pemerintah Tembus Rp8.041 Triliun, Menko Airlangga: Masih Aman Terkendali
"Indonesia berada di persimpangan yang sangat penting dalam perjalanan transisi energinya," kata Direktur ADB untuk Indonesia, Jiro Tominaga dikutip dari Antara di Jakarta, Jumat (20/9).
Pesatnya pertumbuhan kapasitas pembangkitan listrik telah membantu Indonesia mengatasi sebagian besar kendala pasokan listriknya, tetapi mengakibatkan ketergantungan kelistrikan yang besar pada sumber tenaga berbasis bahan bakar fosil seperti batu bara, gas, dan diesel.
"Program pinjaman berbasis kebijakan ini mendukung pengembangan kebijakan dasar dan kolaboratif Indonesia guna mengidentifikasi dan menjawab berbagai tantangan kompleks di sektor ini dalam mempercepat peralihannya menuju energi berkelanjutan dan bersih," ujar Jiro.
Program tersebut berfokus membangun kerangka kebijakan dan regulasi yang kuat bagi transisi energi bersih, memperkuat tata kelola sektor dan keberlanjutan keuangan, serta memastikan transisi yang adil dan inklusif.
Salah satu langkah pentingnya adalah pengembangan Rencana Investasi dan Kebijakan Komprehensif (Comprehensive Investment and Policy Plan/CIPP), dengan dukungan dari Kemitraan Transisi Energi Adil Indonesia, yang mengidentifikasi persyaratan dan peluang investasi untuk mencapai transisi energi yang adil.
Penyempurnaan Regulasi
Langkah penting lainnya termasuk penyempurnaan regulasi guna meningkatkan skala kapasitas energi terbarukan, dan prakarsa untuk memperkuat kapasitas dan tata kelola badan usaha milik negara di bidang energi, termasuk meningkatkan kesetaraan gender.
Program itu merupakan upaya bersama dari ADB dan mitra pembiayaan bersamanya, yaitu Lembaga Pembangunan Prancis (AFD/Agence Française de Développement) dan Kerja Sama Pembangunan Jerman melalui Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) untuk mendukung kepemimpinan pemerintah dalam transisi energi.
ADB memberikan dukungan bagi tahap awal pengembangan regulasi transisi energi oleh pemerintah, dengan dukungan menyeluruh melalui Mekanisme Transisi Energi, pembiayaan infrastruktur yang dijamin pemerintah dan yang tidak dijamin pemerintah, serta rangkaian luas proyek bantuan teknis.
ADB berkomitmen mencapai Asia dan Pasifik yang makmur, inklusif, tangguh, dan berkelanjutan, serta terus melanjutkan upayanya memberantas kemiskinan ekstrem. Didirikan pada 1966, ADB dimiliki oleh 68 anggota, dengan 49 di antaranya berada di kawasan Asia dan Pasifik.