Indonesia gabung blok dagang AS, pengangguran berpotensi naik
"Kalau terpental-pental lebih baik tunda dulu. Perlu ada pembahasan lebih konprehensif."
Pengangguran berpotensi meningkat jika Indonesia terburu-buru memutuskan bergabung ke dalam Trans-Pacific Partnership (TPP). Sebab, Indonesia tak bisa menutup pasar tenaga kerja dalam negeri untuk pekerja dari negara tergabung dalam blok dagang Amerika Serikat tersebut.
"Pekerja Indonesia akan langsung bersaing dengan asing. Dengan kesiapan yang masih belum memadai membuat persaingan tidak imbang, dan dapat menyebabkan pengangguran yang tinggi," kata Rektor Universitas Paramadina Firmanzah, di Jakarta, Jumat (6/11).
-
Bagaimana cara ASEAN dan Tiongkok memperdalam kerja sama perdagangan dan ekonomi? Para menteri juga mencatat implementasi Program Kerja 2022-2026 untuk memperdalam kerja sama Perdagangan dan Ekonomi ASEAN China FTA, termasuk kerja sama finansial dan dukungan untuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) ASEAN dan dukungan Tiongkok untuk promosi ekspor produk ASEAN.
-
Bagaimana TPA Piyungan ditutup? Penutupan ini ditandai dengan peletakan batu pertama pembuatan pagar TPA dan penanaman vegetasi.
-
Apa yang disampaikan Menteri Perdagangan tentang peran Tiongkok dalam perdagangan ASEAN? Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan mengatakan, Tiongkok merupakan mitra dagang terbesar bagi ASEAN sejak 2009. Tidak hanya itu, mereka juga sumber investasi asing terbesar keempat di antara mitra-mitra dialog ASEAN.
-
Kenapa TPA Piyungan ditutup? Mulai April 2024, Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Piyungan resmi ditutup permanen.
-
Kapan APEC dibentuk? APEC sendiri berdiri tahun 1989.
-
Bagaimana cara Partai Nasional Indonesia (PNI) menjalankan politik ekonominya? PNI adalah partai yang fokus di dalam pemerintahan dengan menjunjung tinggi nasionalisme dan politik ekonomi bersifat nasionalis.
Menurutnya, TPP mensyaratkan kesetaraan perlakuan antara perusahaan pelat merah dengan korporasi swasta. Di sisi lain, peran pemerintah dalam ekonomi kian terbatas.
Ini dinilainya bertentangan dengan Nawa Cita Presiden Jokowi. Dimana, pemerintah harus selalu hadir membangun tata kelola bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya.
"Jangan masuk TPP, kalau kita masing ingin BUMN enjadi aktor penting dalam pembangunan. Sedangkan TPP tidak ada perbedaan dalam perlakuan. BUMN harus diberlakukan sama dengan swasta nasional dan global, karena itu poin terpenting di TPP. UKM juga akan diatur," tegasnya.
Mantan staf khusus bidang ekonomi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono itu meminta pemerintah mengkaji lebih dalam dampak TPP terhadap ekonomi Indonesia.
"Kalau terpental-pental lebih baik tunda dulu. Perlu ada pembahasan lebih konprehensif," katanya. "Saya menyarankan task force lintas kementerian untuk mengetahui cost and benefit kalau Indonesia ada di TPP."
Baca juga:
BPS: Dalam setahun pengangguran bertambah 320 ribu orang
Masih banyak pengangguran, Darmin minta evaluasi sistem pendidikan
LSM asing: Kesepakatan blok dagang AS lebih buruk dari perkiraan
Bertemu Dubes AS, Fadli Zon tolak Trans Pacific Partnership
Ini saran SBY ke Jokowi soal gabung pasar bebas Amerika