Indonesia posisi 3 besar pemilik penduduk tak terakses jasa keuangan
2 Miliar orang dewasa berumur di atas 15 tahun di dunia diperkirakan tidak memiliki akses terhadap jasa keuangan formal.
Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Muliaman D Hadad mengatakan, sebagai salah satu negara dengan penduduk terbanyak di dunia, Indonesia masih minim dalam hal akses keuangan bagi masyarakat kecil. Penyebabnya penyebaran jaringan lembaga jasa keuangan formal yang tidak merata, struktur geografis dan populasi yang tersebar, ketiadaan agunan dan literasi keuangan yang rendah.
"Survei yang kami lakukan pada tahun 2013 menggambarkan hal ini, tingkat literasi keuangan masyarakat khususnya di daerah pedesaan dan daerah-daerah terpencil masih sangat rendah," kata Muliaman di Hotel Sahid, Jakarta, Selasa (15/3).
Muliaman mengatakan, hanya sebesar 21,84 persen dari masyarakat kita yang berumur di atas 17 tahun telah melek keuangan (well literate) dengan tingkat penggunaan layanan keuangan formal hanya sebesar 59,74 persen.
Fenomena ini, lanjut Muliaman, ternyata tidak hanya terjadi di Indonesia, bahkan menurut survey Bank Dunia 2014, sekitar 38 persen atau 2 miliar orang dewasa berumur di atas 15 tahun di dunia diperkirakan tidak memiliki akses terhadap jasa keuangan formal dan sebagian besar masyarakat berpenghasilan rendah. Berdasarkan riset ini, 6 persen dari jumlah orang dewasa tersebut adalah di Indonesia, peringkat tiga terbesar di dunia setelah India 21 persen dan China 12 persen.
Hal ini tentunya kurang menguntungkan bagi upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat luas, karena tingkat kesejahteraan suatu masyarakat akan sejalan dengan tingkat melek keuangan dan kedekatan masyarakat terhadap akses keuangan.
"Oleh karena itu, kebutuhan akan pengembangan keuangan mikro dan program financial inclusion yang lebih efektif dan efisien sangatlah besar," ujar Muliaman.
Oleh sebab itu, OJK berinisiatif meluncurkan Pusat Pengembangan Keuangan Mikro dan Inklusi atau OJK Proksi sebagai pusat pengembangan keuangan mikro dan inklusi keuangan di Indonesia, untuk mendukung perkembangan industri keuangan mikro yang terbukti telah menyumbang 60 persen Produk Domestik Bruto (PDB) dan menyerap 97 persen tenaga kerja nasional.
Baca juga:
OJK: Industri keuangan mikro berperan entaskan kemiskinan
OJK sebut skema Bail-In lebih efektif selamatkan bank bangkrut
OJK: Pembatasan suku bunga deposito berlaku untuk bank-bank besar
KPK butuh OJK untuk awasi korupsi di sektor keuangan
OJK bakal beri insentif buat bank yang buka kantor baru
OJK dorong peran BPR genjot perekonomian daerah pelosok
OJK gandeng KPK cegah korupsi di sektor jasa keuangan
-
Bagaimana OJK mendorong pengembangan perbankan syariah? Berbagai kebijakan dikeluarkan OJK untuk mendorong pengembangan perbankan syariah bersama stakeholders terkait beberapa inisiatif seperti: Mulai dari perbaikan struktur industri perbankan syariah yang dilakukan melalui konsolidasi maupun spin-off unit usaha syariah (UUS). Lalu penguatan karakteristik perbankan syariah yang dapat lebih menonjolkan inovasi model bisnis yang lebih rasional, serta pendekatan kepada nasabah yang lebih humanis; Pengembangan produk yang unik dan menonjolkan kekhasan bank Syariah, sehingga dapat memberikan nilai tambah bagi masyarakat untuk meningkatkan competitiveness perbankan syariah. Lalu, peningkatan peran bank syariah sebagai katalisator ekosistem ekonomi syariah agar segala aktivitas ekonomi syariah, termasuk industri halal agar dapat dilayani dengan optimal oleh perbankan syariah; dan Kelima, peningkatan peran bank syariah pada dampak sosial melalui optimalisasi instrumen keuangan sosial Islam untuk meningkatkan social value bank syariah.
-
Apa yang ingin dicapai OJK dari pengembangan perbankan syariah? Bank syariah saat ini sedang kita coba arahkan untuk memberikan alternatif produkproduk perbankan syariah yang bukan merupakan bayangan dari produk-produk yang sudah ada di perbankan konvensional,” kata Dian.
-
Kenapa OJK mengupayakan perluasan akses keuangan di Jawa Tengah? Otoritas Jasa Keuangan bersama seluruh pemangku kepentingan terus memperluas akses keuangan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendukung pertumbuhan ekonomi di daerah.
-
Apa yang dikatakan OJK mengenai sektor jasa keuangan Indonesia saat ini? Rapat Dewan Komisioner Bulanan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada 30 Agustus 2023 menilai stabilitas sektor jasa keuangan nasional terjaga dan resilien dengan indikator prudensial. seperti permodalan maupun likuiditas yang memadai serta profil risiko yang terjaga di tengah meningkatnya ketidakpastian perekonomian global.
-
Kenapa OJK terus berupaya mengembangkan industri perbankan syariah? OJK terus berupaya mengembangkan industri perbankan syariah dengan memanfaatkan keunikan dan kekhasannya yang memiliki keunggulan dibanding produk bank konvensional. Keunggulan itu perlu dimaksimalkan agar perbankan syariah dapat memberikan dampak positif pada masyarakat dan perekonomian nasional.
-
Bagaimana OJK meningkatkan sinergi dan kolaborasi untuk memperluas akses keuangan? Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama seluruh pemangku kepentingan terus meningkatkan sinergi dan kolaborasi memperluas akses keuangan di seluruh wilayah Indonesia dalam mendukung Pemerintah mencapai target Inklusi Keuangan sebesar 90 persen pada 2024.