Indonesia Tak Nikmati Optimal Hasil Kekayaan Alam Akibat Tidak Ada Hilirisasi
Menteri Investasi/Kepala BKPM, Bahlil Lahadalia mengakui, bahwa banyak kekayaan alam Indonesia yang hilang akibat tidak adanya hilirisasi. Salah satu contohnya adalah kayu. Dia mengatakan masa keemasan Indonesia pada masa lalu adalah kayu. Namun sekarang semua hutan-hutan di Indonesia ditebang.
Menteri Investasi/Kepala BKPM, Bahlil Lahadalia mengakui, bahwa banyak kekayaan alam Indonesia yang hilang akibat tidak adanya hilirisasi. Salah satu contohnya adalah kayu.
Dia mengatakan masa keemasan Indonesia pada masa lalu adalah kayu. Namun sekarang semua hutan-hutan di Indonesia ditebang baik yang ada di Kalimantan maupun Sumatera sehingga sudah habis.
-
Kenapa Menteri Investasi Bahlil Lahadalia berpesan agar hilirisasi tetap dilanjutkan? Ia pun berpesan bahwa siapapun nanti menteri investasi selanjutnya, tugasnya adalah melanjutkan kebijakan tersebut. Ia juga menegaskan agar hilirisasi jangan sampai dibubarkan.
-
Kapan Menteri Investasi Bahlil Lahadalia menyampaikan pendapatnya mengenai hilirisasi? Hal itu disampaikan Bahlil dalam acara 'Trimegah Political and Economic Outlook 2024' di The Ritz-Carlton Ballroom, Pacific Place, Jakarta, Rabu (31/1/2024).
-
Bagaimana Menteri Investasi Bahlil Lahadalia menjelaskan tentang realisasi investasi bidang hilirisasi di tahun 2023? Dia mengatakan total realisasi investasi di bidang hilirisasi mencapai Rp 375,4 triliun. Menurutnya, angka ini merupakan 26,5% dari total realisasi investasi periode Januari-Desember 2023.
-
Bagaimana Kementerian Investasi meyakinkan investor tentang kelanjutan proyek IKN? “Saya tidak melihat dalam waktu yang singkat ini, itu berpengaruh (investasi di IKN),” kata Nurul dilansir Antara, Selasa (4/6).
-
Bagaimana BSI meningkatkan inklusi keuangan syariah di Indonesia? BSI sebagai bank syariah terbesar di Indonesia berkomitmen untuk terus memberikan literasi dan menyediakan produk-produk keuangan syariah yang dibutuhkan masyarakat melalui ekosistem keuangan yang terintegrasi. Hal ini demi meningkatkan inklusi keuangan syariah kepada masyarakat Indonesia.
-
Apa yang dikampanyekan Kementerian Perhubungan? Kemenhub kampanyekan keselamatan pelayaran kepada masyarakat. Indonesia selain negara maritim, juga merupakan salah satu negara di dunia yang memiliki lalu lintas pelayaran yang sangat padat dan ramai dan keselamatan pelayaran menjadi isu penting.
"Pertanyaan berikut apakah ada perusahaan 10 besar berasal dari Indonesia yang menguasai dunia untuk hilirisasi kayu? Tidak ada. Karena kayu kita ekspor kirim barang mentah negara lain yang mendapatkan nilai tambah," kata Menteri Bahlil dalam kuliah umum di Universitas Citra Bangsa Kupang, Nusa Tenggara Timur, Sabtu (22/5).
Kemudian masa keemasan kedua adalah emas. Saat ini tambang emas terbesar di Indonesia yakni Freeport sebentar lagi akan berakhir, namun tidak ada hilirisasi yang memberikan nilai tambah. Oleh karena itu, pemerintah mengambil alih untuk mengakuisisi 51 persen saham Freeport yang selama ini dikuasai oleh asing.
"Ini baru dipaksa-paksa bangun smelter di masa pemerintahan Pak Jokowi mengakuisisi 51 persen saham Freeport yang selama ini dikuasai oleh asing bayangkan," tegasnya.
Selain itu, kekayaan alam yang hilang adalah ikan. Indonesia memiliki perairan laut yang cukup luas, akan tetapi masih kalah saing untuk membangun industri ikan dengan Vietnam dan Thailand.
"Kenapa karena kita tidak pernah memikirkan hilirisasi. Batubara kita sudah hampir habis kita kirim terus padahal kita masih impor gas 5,4 juta dan itu per tahun dan kita tidak pernah memikirkan hilirisasi kita impor padahal itu bisa menjadi substitusi impor," jelasnya.
Tak Ingin Nikel Bernasib Sama
Satu-satunya yang tersisa yang ada adalah nikel. Oleh sebab itu, ketika dirinya dilantik menjadi Kepala BKPM pada 2019 lalu tidak butuh waktu lama dirinya langsung membuat gebrakan melarang ekspor barang mentah nikel. Hal ini sejalan dengan arahan Presiden Joko Widodo yang menginginkan adanya hilirisasi.
"Ketika saya dilantik menjadi kepala BPKP empat hari langsung mengumumkan untuk melarang ekspor nikel. Ketika itu semua orang mendemo saya, saya bilang tidak papa mau didemo tidak papa. Satu setengah bulan saya di hajar tapi kalau bukan sekarang kita menyelesaikan kapan lagi," jelasnya.
Adanya larangan ekspor barang mentah nikel ini lantas membuat Indonesia digugat di pengadilan internasional atau WTO. Karena sejumlah negara tetap menginginkan agar Indonesia mengirimkan barang mentah tersebut untuk kemudian diolah menjadi sesuatu yang bernilai tambah.
(mdk/bim)