Indonesia terancam krisis pangan pada 2017

Siklus kekeringan dunia 10 tahunan berpotensi berdampak pada Indonesia yang masih bergantung pada impor.

2013-12-18 16:00:02

Ketua Umum Asosiasi Bank Benih Tani Indonesia (AB2TI), Dwi Andreas Santosa, memprediksi Indonesia akan mengalami krisis pangan di 2017. Hal ini bakal terjadi jika sektor pertanian tidak ada perhatian khusus pada sektor ini.

Apalagi dengan makin membesarnya ketergantungan Indonesia terhadap impor pangan, akan membuat kestabilan pangan nasional sangat rentan. Terlebih ketika terjadi gejolak harga pangan.

"Impor pangan terus membesar, ketika harga pangan naik, perekonomian bisa kolaps," ujarnya saat acara 'Pembelajaran dari Pengelolaan Ekonomi 2013: Banyak Kebijakan Dikeluarkan, Sedikit Masalah Terselesaikan,' di Gedung SME, Jakarta, Rabu (18/12).

Menurutnya, ancaman tersebut didasarkan adanya perhitungan siklus kekeringan 10 tahunan yang melanda beberapa negara seperti Australia dan Amerika Serikat. "Ada siklus sepuluh tahunan tentang kekeringan. Itu akan memicu adanya krisis pangan," jelas dia.

Kekeringan tersebut lanjut dia pasti akan berdampak bagi Indonesia, akibat ketergantungan impor. Saat ini, lanjutnya, industri hulu hingga hilir pertanian Indonesia dikuasai oleh perusahaan asing atau multinasional."Dampaknya akan luar biasa," ungkapnya.

Sebelumnya,Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengatakan crash program untuk meningkatkan produksi pangan, yaitu beras, jagung, gula, kedelai dan daging sapi. Dia menjelaskan langkah-langkah Rencana Aksi Bukittinggi, yang merupakan keterpaduan upaya antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan dunia usaha dalam meningkatkan ketahanan pangan Indonesia.

Presiden SBY optimis, Rencana Aksi Bukittinggi ini bisa diaplikasikan di seluruh Indonesia, karena rencana aksi tersebut jelas sasarannya, jelas siapa yang akan berkontribusi, dan dengan mekanisme seperti apa dijalankan. Termasuk penganggaran dari pemerintah pusat dan daerah.

Untu produksi beras misalnya, pemerintah memperkirakan kebutuhan 2014 mendatang adalah 33 juta ton, dan sasaran produksi beras yang akan kita capai di tahun mendatang adalah 10 juta lebih tinggi dari kebutuhan pada tahun tersebut.

Besarnya target produksi yang melebihi kebutuhan ini, menurut Presiden SBY, dimaksudkan sebagai upaya pencegahan terjadinya segala kemungkinan, seperti gangguan perubahan iklim, gejolak pasar beras dunia, dan faktor-faktor lainnya.

"Insya Allah, di samping aksi ini, masih terbuka ruang untuk kolaborasi antara pemerintah daerah dan pusat, serta dunia usaha, sehingga surplus 10 juta ton beras tersebut bisa dicapai bersama," jelas Presiden SBY.

Mengenai kedelai, Presiden SBY mengakui, kalau masih sering menjadi isu sosial karena tingginya kebutuhan. Dia menyebutkan, kebutuhan kedelai tahun depan mencapai 1,98 juta ton, sedangkan produksi dalam negeri tahun lalu hanya 900 ribu ton.

"Gap masih besar. Kita berupaya untuk bisa meningkatkan produksi kedelai dalam negeri secara signifikan. Oleh karena itu, kolaborasi dunia usaha dan pemerintah juga sangat dibutuhkan. Kita berharap, paling tidak, tahun depan produksi kedelai bisa mencapai 1 juta ton lebih," kata Presiden SBY.

Adapun untuk komoditas jagung dan gula, menurut presiden, secara nasional tidak mengkhawatirkan. Kebutuhan jagung sejumlah 14,62 juta ton, sedangkan perkiraan produksi sebesar 19 juta ton. Meskipun demikian, pemerintah menargetkan produksi jagung mencapai 20 juta ton.

Sedangkan gula, kebutuhan masyarakat adalah 2,7 juta ton dan perkiraan produksinya adalah 2,8 juta ton. Presiden berharap, produksi gula akan busa ditingkatkan menjadi 3,1 juta ton pada tahun mendatang.

Mengenai daging sapi, sama seperti kedelai, kata Presiden SBY, masih menghadapi persoalan yang tidak ringan. Seiring meningkatnya pendapatan per kapita masyarakat, kebutuhan akan konsumsi daging juga meningkat. Diperkirakan, kebutuhan daging sapi pada tahun 2014 sebanyak 575,88 ribu ton sementara perkirakan produksinya sebesar 443,22 ribu ton. Jadi, masih terdapat gap sebesar 130 ribu ton daging sapi.

Menurut Presiden SBY, pemerintah memiliki target untuk meningkatkan produksi daging sapi, sekitar 20 ribu ton lagi. "Pemerintah ingin terus meningkatkan produksi daging sapi, sehingga gap antara produksi dan kebutuhan pun semakin kecil," tegas Presiden SBY.

Kepala Negara mengingatkan pentingnya dijaga faktor harga dalam pemenuhan kebutuhan daging sapi itu. Sebab, kalau harga terlalu rendah, tidak baik untuk peternak sapi. Jika harga tinggi, konsumen sulit untuk mengonsumsi daging sapi. Karena itu, kata Presiden, pemerintah menganggap perlu meningkatkan produksi daging sapi sehingga tidak harus ditentukan oleh pasar global.

Presiden SBY meyakinkan bahwa pemerintah bekerja serius pada langkah peningkatan produksi daging sapi dan kedelai ini. "Ini target yang nyata dan riil. Dengan kerja kerja, saya yakin sasaran-sasaran tersebut akan bisa kita wujudkan. Kita perlu ada surplus dan harus dilakukan percepatan," kata Presiden SBY.

Untuk memastikan implementasi Rencana Aksi Bukittinggi betul-betul terpadu, maka dalam rencana aksi tersebut pemerintah membentuk suatu gugus kendali yang akan memantau dan mengawasi. "Kalau ada masalah, juga akan membantu mencarikan solusi," kata SBY saat menutup keterangannya.

(mdk/bim)