Ini 10 kementerian yang dapat anggaran terbesar dalam APBN 2016
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemenpupera) dapat alokasi anggaran paling besar senilai Rp 104,1 T.
Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro memaparkan sepuluh kementerian dan lembaga yang mendapatkan alokasi anggaran tertinggi dalam postur APBN 2016. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemenpupera) mendapatkan alokasi anggaran paling besar dengan nilai Rp 104,1 triliun.
"Tentunya ada beberapa hal terkait dengan penerimaan maupun belanja. Namun kami ingin menyampaikan daftar K/L yang mendapatkan pos belanja termasuk terbesar. Kami ambil 10 terbesar supaya clear," ujar dia di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (2/11).
-
Mengapa pembangunan IKN penting bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia? “Ibu Kota Nusantara diharapkan menjadi penggerak ekonomi Indonesia di masa depan, mendukung transformasi ekonomi nasional menuju visi Indonesia Emas 2045,” jelas Teni dalam sebuah sosialisasi.
-
Apa saja contoh infrastruktur yang dibangun oleh Kementerian PUPR? Kementerian PUPR diamanahi 125 PSN yang harus dikerjakan, yang terdiri dari 51 ruas jalan tol dan jembatan, 56 bendungan dan irigasi, 13 proyek sektor air dan sanitasi, 2 proyek perumahan, 1 proyek tanggul pantai, 1 proyek pembangunan Indonesia Internasional Islamic university dan 1 proyek kawasan industri batang.
-
Apa yang menjadi tujuan utama dari penerapan APBN? Sebagai salah satu unsur penting dalam perekonomian negara, tentu APBN diadakan dengan fungsi dan tujuan yang jelas.
-
Siapa yang bertanggung jawab atas pelaksanaan APBN? Di mana pemerintah harus bertanggung jawab atas semua pendapatan dan pengeluaran kepada rakyat, di mana rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi.
-
Bagaimana cara Partai Nasional Indonesia (PNI) menjalankan politik ekonominya? PNI adalah partai yang fokus di dalam pemerintahan dengan menjunjung tinggi nasionalisme dan politik ekonomi bersifat nasionalis.
-
Apa saja yang dilakukan Kemenko Perekonomian untuk mewujudkan transportasi berkelanjutan di Indonesia? Pemerintah telah menetapkan pengembangan infrastruktur sebagai salah satu prioritas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, dengan pembentukan Proyek Strategis Nasional (PSN). Pengembangan infrastruktur yang signifikan akan terus dilanjutkan sebagaimana dijelaskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 guna mewujudkan visi strategis 100 tahun Indonesia. Menko Airlangga juga menyampaikan bahwa Pemerintah telah membangun lebih dari 2.000 km jalan tol yang menghubungkan pusat-pusat komersial, industri, dan perumahan utama di tanah air, menciptakan value chain perdagangan yang lebih kuat. Dalam program PSN tersebut, Indonesia juga mengembangkan proyek transportasi perkotaan seperti MRT yang telah selesai pada tahun 2019 dan proyek LRT Jabodebek yang baru saja selesai.
Setelah Kemenpupera, Kementerian Pertahanan mendapatkan alokasi Rp 99,5 triliun, Kepolisian Rp 73 triliun, Kementerian Kesehatan Rp 63,5 triliun, Kementerian Agama Rp 57,1 triliun, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Rp 49,2 triliun, Kementerian Perhubungan Rp 48,5 triliun, Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Rp 40,6 triliun, Kementerian Keuangan Rp 39,3 triliun dan Kementerian Pertanian Rp 31,5 triliun.
Pemerintah dan DPR juga menyepakati asumsi makro. Asumsi makro APBN 2016 yang disepakati sebagai berikut:
1. Pertumbuhan ekonomi 5,3 persen
2. Inflasi 4,7 persen
3. Tingkat bunga SPN 3 bulan 5,5 persen
4. Nilai tukar Rupiah Rp 13.900 per USD
5. Harga minyak mentah USD 50 per barel
6. Lifting minyak 830.000 barel per hari
7. Lifting gas 1.550 ribu barel per hari setara minyak
"Dari pembahasan tersebut, di mana ada penurunan minyak, kemudian penurunan penerimaan cukai, maka memang ada perubahan postur baik di penerimaan maupun belanja. Yang paling penting defisitnya tetap sama, seperti yang disampaikan dalam nota keuangan," ujar Bambang.
Pendapatan negara secara total sebesar Rp 1.822,5 triliun, yang terdiri dari penerimaan perpajakan sebesar Rp 1.546,7 triliun dan PNBP sebesar Rp 273,8 triliun.
Untuk belanja negara secara total sebesar Rp 2.095,7 triliun. Terdiri dari belanja K/L Rp 784,1 triliun, belanja non K/L Rp 541,4 triliun, transfer ke daerah dan dana desa Rp 770,2 triliun, di mana dana desanya sebesar Rp 47 triliun. Sehingga terjadi defisit anggaran Rp 273,2 triliun atau 2,15 persen dari PDB.
Mengenai belanja Kementerian/Lembaga dengan transfer daerah, Bambang memaparkan, dalam nota keuangan, transfer ke daerah sedikit lebih besar dari belanja Kementerian/Lembaga. Namun karena ada penurunan penerimaan, dan ada beberapa kebutuhan prioritas terutama di Kementerian/Lembaga, maka diputuskan belanja Kementerian/Lembaga menjadi kembali di atas transfer ke daerah.
"Tetapi sebagai ilustrasi, perbedaannya Rp 14 triliun. Jadi, belanja K/L Rp 14 triliun di atas transfer ke daerah dan dana desa. Tahun ini anggaran 2015, APBNP belanja K/L Rp 130 triliun lebih tinggi dari pada transfer ke daerah. Jadi artinya pemerintah sudah menunjukkan komitmen untuk memperkecil jarak antara K/L dengan transfer ke daerah, dalam rangka pelaksanaan desentralisasi fiskal," papar Bambang.
Baca juga:
Jokowi legowo dana jumbo PMN ditolak DPR
Penyerapan rendah, pemerintah bakal pangkas dana untuk pemda
APBN 2016 disahkan, Jokowi mau kementerian tancap gas lelang proyek
PMN ditolak, Menteri Rini diserang hingga disebut jadi beban Jokowi
Cerita RAPBN 2016 lolos di DPR usai Jokowi utus Menkeu temui Prabowo