Ini alasan JK pertimbangkan gabung pasar bebas Amerika Serikat
Kondisi ekonomi Indonesia dinilai sudah berbeda dengan beberapa tahun lalu.
Setelah era Susilo Bambang Yudhoyono menanggapi dingin ajakan Amerika Serikat, Presiden Joko Widodo mengambil sikap lebih ramah soal Perjanjian Perdagangan Bebas Lintas Pasifik alias Trans-Pacific Partnership (TPP).
Dalam dialog dengan Presiden Barack Hussein Obama di Gedung Putih, kemarin (26/10), Jokowi mengatakan tawaran bergabung dengan TPP telah dipertimbangkan oleh pemerintah RI.
-
Kenapa Ridwan Kamil menemui Jusuf Kalla? “Beliau kan orang pintar ya dan penuh dengan pengalaman, arif, bijaksana. Sehingga saya perlu mendapatkan arahan, wejangannya dari beliau,” sambungnya.
-
Bagaimana Jusuf Kalla menilai harga alutsista bekas yang dibeli pemerintah? "Sebetulnya bukan hanya bekas, berapa harga bekas itu? Itu hal yang berbeda. Kalau ini 'kan harganya rata-rata Rp1 triliun satu pesawat, pesawat yang umurnya 25 tahun," kata JK. Ketika orang ingin membeli pesawat, yang diukur ada dua yaitu umur dan jam terbangnya. Khusus umur sangat berpengaruh pada teknologi yang ada di dalam pesawat tersebut.
-
Kenapa Jusuf Kalla menilai pembelian alutsista bekas dengan harga Rp1 Triliun tidak layak? "Sebetulnya bukan hanya bekas, berapa harga bekas itu? Itu hal yang berbeda. Kalau ini 'kan harganya rata-rata Rp1 triliun satu pesawat, pesawat yang umurnya 25 tahun," kata JK. Ketika orang ingin membeli pesawat, yang diukur ada dua yaitu umur dan jam terbangnya. Khusus umur sangat berpengaruh pada teknologi yang ada di dalam pesawat tersebut.
-
Apa yang dikritik oleh Jusuf Kalla terkait hukuman pidana dalam kesalahan strategi bisnis? Pasalnya, ada berbagai faktor yang menentukan kerugian dalam korporasi, bukan hanya semata-mata kesalahan strategi. "Direksi boleh mengambil keputusan karena korporasi ada tiga bagian, yakni direksi, komisaris dan pemegang saham. Sepanjang direksi diketahui dan disetujui oleh dua organ lainnya maka itu bukan pidana jika melihat dari sisi hukum korporasi atau perseroan terbatas," kata Dosen Hukum Universitas Indonesia Fully Handayani Ridwan dalam keterangannya, Rabu (22/5).
-
Siapa yang Jusuf Kalla kritik terkait hukuman pidana dalam kesalahan strategi bisnis? Pasalnya, ada berbagai faktor yang menentukan kerugian dalam korporasi, bukan hanya semata-mata kesalahan strategi. "Direksi boleh mengambil keputusan karena korporasi ada tiga bagian, yakni direksi, komisaris dan pemegang saham. Sepanjang direksi diketahui dan disetujui oleh dua organ lainnya maka itu bukan pidana jika melihat dari sisi hukum korporasi atau perseroan terbatas," kata Dosen Hukum Universitas Indonesia Fully Handayani Ridwan dalam keterangannya, Rabu (22/5).
-
Apa yang diungkapkan Jusuf Kalla mengenai pembelian alutsista bekas? Pemerintah membeli alat utama sistem persenjataan (alutsista) bekas dengan harga murah bukan terjadi saat ini saja. Hal tersebut dinungkapkan langsung Mantan Wakil Presiden, Jusuf Kalla (JK) yang pernah berpasangan dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Joko Widodo. Pemerintah Beli Alutsista Bekas Umur 25 Tahun Harganya Rp1 Triliun kata JK dikutip dari Antara, Kamis (11/1) "Saya kira pemerintah 'kan tidak satu kali ini beli bekas (alutsista bekas), tetapi selalu murah. Murah sekali barang bekas itu sebetulnya, apalagi kalau sudah tua,"
Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menegaskan bahwa tawaran Amerika Serikat tersebut masih dalam tahap penjajakan.
"Dijajaki, karena itu kan sudah lama perundingan, sudah bertahun-tahun. Karena pemerintah tentu khususnya pada masa lalu kan mempertimbangkan dengan bijak," tutur JK di kantornya, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Selasa (27/10).
JK mengatakan, kondisi perekonomian saat ini sudah berbeda dibanding beberapa tahun lalu. Hal ini menjadi bahan pertimbangan pemerintah.
"Tapi sekarang kita melihat bahwa ini untuk meningkatkan daya saing kita dan memperluas pasar supaya nanti kita jangan mendapat perlakuan yang berbeda dengan negara-negara yang ikut TPP seperti Vietnam, Malaysia, di Amerika dan di Jepang. Jadi kita mempertimbangkan untuk bergabung," jelas JK.
Mengenai potensi bergabungnya Indonesia menjadi anggota TPP, beberapa pakar ekonomi menilai Indonesia tidak akan mendapat banyak manfaat dari keanggotaan itu.
Menanggapi penilaian tersebut, JK mengatakan, setiap tindakan tentu menimbulkan efek positif dan negatif. Namun, Indonesia saat ini membutuhkan pasar yang lebih luas untuk meningkatkan daya saing di pasar global.
"Itu tentu berbeda pandangan tapi kita juga ingin daya saing kita meningkat, bagaimana pasar Amerika, pasar Pasifik kan besar, dan kita juga. Memang pasti ada positif dan negatifnya, negatifnya nanti ada persaingan-persaingan di bidang agriculture. Tapi kita juga bisa pasar lebih luas. Ini masalah pasar," tegas JK.
TPP merupakan liberalisasi pasar diikuti 12 negara lintas Samudera Pasifik. Otak dari kerja sama ini adalah Amerika Serikat, disusul negara dengan ekonomi kuat lainnya seperti Jepang, Australia, Singapura, dan Korea Selatan. Jika bergabung, maka Indonesia wajib memangkas tarif bea masuk untuk produk 12 negara itu,
Selama lima tahun terakhir Indonesia memilih bergabung dengan forum ASEAN and Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) yang kerap disebut condong ke China.
(mdk/idr)