Ini alasan Sri Mulyani ngotot minta modal Rp 2 triliun untuk PT KAI
Selain untuk LRT, PMN ini diperlukan PT KAI untuk mendukung proyek strategis nasional, melaksanakan program pemerintah sesuai Perpres No 49 tahun 2017, memperkuat struktur permodalan, dan menjaga stabilitas keuangan perusahaan.
Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) meminta Penyertaan Modal Negara (PMN) untuk PT Kereta Api Indonesia (KAI) sebesar Rp 2 triliun ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI. PMN tersebut rencananya akan digunakan untuk menunjang kemampuan PT KAI dalam menjalankan pembangunan sarana dan prasarana LRT Jabodebek.
Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pembangunan LRT merupakan penugasan dari pemerintah. Sehingga sangat diperlukan pembiayaan dalam pembangunan tersebut, mengingat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tidak mampu membiayai secara keseluruhan.
-
Siapa Mutiara Baswedan? Mutiara Annisa Baswedan lahir pada 3 Juni 1997. Kini, gadis kecil dalam foto di atas pun sudah tumbuh dewasa. Menjadi anak pertama dan perempuan satu-satunya, Mutiara juga sangat dekat dengan sang ayah.
-
Apa tugas utama Kementerian BUMN? Kementerian BUMN Bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang badan usaha milik negara
-
Kapan Mutiara Baswedan menyelesaikan pendidikannya? Tahun 2020 lalu, Mutiara pun akhirnya lulus dan diwisuda. Meskipun saat itu wisuda dilakukan secara daring, hal ini tak membuat kebahagiaan keluarga ini berkurang. Dalam potret ini, Anies pun tampak bangga dan mencium pipi putrinya yang akhirnya menyelesaikan pendidikannya.
-
Sri Mulyani bertemu Presiden Jokowi, apa tujuan pertemuannya? Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani diagendakan menemui Presiden Joko Widodo atau Jokowi di Istana Merdeka Jakarta, Jumat (2/2) siang. Sri Mulyani akan melaporkan hal-hal terkait anggaran pendapatan belanja negara (APBN) tahun 2024.
-
Kapan Tanri Abeng menjabat sebagai Menteri Negara Pendayagunaan BUMN? Selanjutnya pada tahun 1998 ia ditunjuk oleh Presiden Soeharto sebagai Menteri Negara Pendayagunaan BUMN dan dilanjutkan dengan jabatan yang sama di Kabinet Reformasi Pembangunan pimpinan Presiden Habibie.
-
Apa yang dilakukan Sri Mulyani setelah bertemu dengan Jokowi? Namun, Sri Mulyani enggan bicara banyak setelah rapat bersama Jokowi. Dia menolak memberikan pernyataan dan enggan tanya jawab dengan awak media. Sembari menjawab singkat, ia cuma menunjukkan gestur minta maaf dengan tangannya.
"Kita melakukan ini karena ini kombinasi, di satu sisi pemerintah mendorong pembangunan infrastruktur, dan APBN pemerintah tidak mampu. Sehingga kita melakukan beberapa skenario agar pembangunan tetap tercapai. Paling tidak akan mengurangi biaya yang sangat tinggi," kata Sri Mulyani di gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (19/7).
Selain untuk LRT, PMN ini diperlukan PT KAI untuk mendukung proyek strategis nasional, melaksanakan program pemerintah sesuai Perpres No 49 tahun 2017, memperkuat struktur permodalan, dan menjaga stabilitas keuangan perusahaan.
Dengan demikian, pemerintah meminta agar Komisi VI DPR RI bisa menyetujui pemberian PMN tunai kepada PT KAI. "Landasannya adalah Perpres yang dua kali telah direvisi, dan ini tujuannya agar KAI mampu menjadi baik investor atau pemilik dan operator," imbuhnya.
Seperti diketahui, Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI masih belum menyetujui permohonan Penyertaan Modal Negara (PMN) untuk PT PT Kereta Api Indonesia sebesar Rp 2 triliun dan PMN non tunai untuk PT Djakarta Lloyd sebesar Rp 379 miliar, dalam rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Perubahan 2017.
Belum disetujuinya permohonan ini dikarenakan banyak anggota Komisi VI DPR RI yang tidak sependapat dengan PMN tersebut. Seperti Anggota Komisi VI DPR RI, Bambang Haryo Soekartono yang secara tegas menolak tambahan PMN kepada KAI, khususnya untuk pembangunan LRT.
"Saya orang paling tidak setuju untuk PMN LRT. Angkutan tidak efisien, karena di Jepang banyak kecelakaan akibat LRT, ini bahaya. Pembangunan LRT Palembang saja butuh anggaran Rp 10 triliun. Ini bisa dipakai buat beli 100 rangkaian kereta karena satu rangkaian kereta saja hanya Rp 70 miliar," kata Bambang di gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (13/7).
Baca juga:
DPR belum setuju pemberian modal untuk PT KAI & PT Djakarta Lloyd
Sri Mulyani minta suntikan modal untuk PT KAI dan PT Djakarta Lloyd
Sri Mulyani: Uang PMN bukan untuk direksi dan komisaris jalan-jalan
Jokowi tambah modal Wijaya Karya, Krakatau Steel dan PP Rp 7,7 T
Sri Mulyani nilai selama 2 tahun PMN BUMN bantu dongkrak ekonomi RI