Ini alasan Sri Mulyani rombak APBN Perubahan 2016
"Kebijakan ini diharapkan akan membuat belanja negara menjadi lebih sesuai dengan prioritas kegiatan yang efisien."
Pemerintah berinisiatif untuk melakukan langkah-langkah koreksi dalam rangka pengamanan pelaksanaan APBN Perubahan tahun 2016 dalam rangka mengembalikan kredibilitas kebijakan fiskal dan APBN. Koreksi kebijakan fiskal ini akan menjadi basis perhitungan RAPBN tahun 2017 yang lebih rasional dan kredibel.
Hal ini dilakukan dalam rangka mengembalikan pengelolaan kebijakan fiskal pada arah yang benar (on the right track) yaitu instrument yang efektif dan efisien untuk mencapai prioritas pembangunan, juga menciptakan kembali kepercayaan pasar, para pemangku kepentingan, dan pelaku ekonomi.
-
Bagaimana cara Partai Nasional Indonesia (PNI) menjalankan politik ekonominya? PNI adalah partai yang fokus di dalam pemerintahan dengan menjunjung tinggi nasionalisme dan politik ekonomi bersifat nasionalis.
-
Apa yang dikatakan Anies Baswedan tentang klaim TKN soal debat cawapres tema ekonomi? Menurut Anies, pembuktian atas klaim itu baru dapat dilihat pada saat debat cawapres berlangsung besok malam, Jumat, 22 Desember 2023.
-
Apa yang dilakukan Kemenkumham untuk meningkatkan perekonomian Indonesia? Menurut Yasonna, dengan diselenggarakannya Temu Bisnis Tahap VI, diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap perkembangan perekonomian Indonesia.
-
Apa yang menjadi tujuan utama dari penerapan APBN? Sebagai salah satu unsur penting dalam perekonomian negara, tentu APBN diadakan dengan fungsi dan tujuan yang jelas.
-
Kenapa Kementerian ATR/BPN menyerahkan sertipikat aset BUMN dan Pemda di Kalimantan Timur? Menteri ATR/BPN telah menyelamatkan aset-aset negara melalui program sertifikasi tanah aset Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Hadi Tjahjanto menyerahkan sejumlah sertipikat aset Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Dalam hal ini PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) (Persero), dan sertipikat aset Pemerintah Daerah (Pemda) di wilayah Kalimantan Timur. Penyerahan tersebut berlangsung di Hotel Mercure Samarinda, pada Kamis (3/8/2023). Adapun sertipikat aset BUMN yang diserahkan, yaitu 24 sertipikat bagi PLN wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara; 3 sertipikat bagi PLN wilayah Kalimantan Barat; dan 38 sertipikat bagi PLN wilayah Kalimantan Selatan. Sementara itu, sertipikat aset Pemda yang diserahkan antara lain 7 sertipikat bagi Pemerintah Kota Balikpapan; 3 sertipikat bagi Pemerintah Kota Samarinda; dan 2 sertipikat bagi Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara.
-
Siapa yang bertanggung jawab atas pelaksanaan APBN? Di mana pemerintah harus bertanggung jawab atas semua pendapatan dan pengeluaran kepada rakyat, di mana rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi.
"Langkah ini perlu dilakukan, terutama karena di tengah pertumbuhan ekonomi global yang belum sepenuhnya pulih, dan telah berdampak pada perlambatan pertumbuhan ekonomi domestik, realisasi penerimaan perpajakan hingga bulan Agustus 2016 ini masih jauh dari target yang ditetapkan," ujarMenteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawatidi Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (30/8).
Langkah-langkah konsolidasi fiskal dan pengamanan pelaksanaan APBN Perubahan tahun 2016 tersebut dilakukan melalui perhitungan ulang proyeksi penerimaan perpajakan yang lebih akurat dan realistis. Berdasarkan realisasi penerimaan selama dua tahun terakhir dan melihat realisasi penerimaan selama dua tahun terakhir dan melihat realisasi hingga Agustus 2016 dari target yang direncanakan.
Selain itu, dengan mengendalikan belanja negara melalui langkah-langkah penghematan, baik terhadap belanja Kementerian Negara/ Lembaga maupun Transfer ke Daerah dan Dana Desa.
"Kebijakan penyesuaian ini diharapkan akan membuat belanja negara menjadi lebih sesuai dengan prioritas kegiatan dan program serta realistis, efisien dan efektif," pungkasnya.
Laporan: Aisyah
Baca juga:
Bos Pajak: Tak ada perlakuan khusus untuk WP besar dalam tax amnesty
30 Agustus, uang tebusan tax amnesty baru 1,5 persen dari Rp 165 T
Bos Pajak janji tak usut harta yang dilaporkan dalam tax amnesty
Dirjen Pajak: tidak ada yang bisa memboikot pajak
Nilai tukar Rupiah merosot ke level Rp 13 274 per USD
Genjot ekonomi, ini strategi fiskal Menkeu Sri Mulyani untuk 2017
Perbaiki anggaran pemerintah, ini rekomendasi DPR terkait APBN 2015