Ini Cara Agar Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Prioritaskan Buatan Anak Bangsa
Ekonom INDEF, Eko Listyanto menyarankan Presiden Jokowi harus membuat kebijakan yang tegas terhadap pengadaan barang dan jasa tersebut. Kebijakan tersebut juga harus diiringi dengan pengawasan ketat dalam pelaksanaanya. Sehingga APBN tidak bocor keluar negeri dan bisa menggerakkan perekonomian nasional lebih optimal.
Presiden Joko Widodo kecewa masih banyak kementerian/lembaga dan pemerintah daerah yang masih doyan impor produk asing. Padahal banyak juga produk sejenis yang dihasilkan para pelaku usaha dalam negeri.
Kekecewaan tersebut memuncak saat dia mengetahui adanya instansi pemerintah yang mengimpor seragam kerja dari luar negeri ditengah banyaknya industri garmen di dalam negeri.
-
Apa yang diukur oleh Indeks Bisnis UMKM? Indeks Bisnis UMKM merupakan indikator yang mengukur aktivitas UMKM di Indonesia yang dilakukan setiap kuartal oleh BRI Research Institute.
-
Apa yang dimaksud dengan UMKM? Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu sektor penting yang turut mendukung perekonomian suatu negara.
-
Kenapa UMKM penting? UMKM tidak hanya menjadi tulang punggung perekonomian di Indonesia, tetapi juga di banyak negara lain karena kemampuannya dalam menciptakan lapangan kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi.
-
Apa yang dilakukan Kemenkumham untuk meningkatkan perekonomian Indonesia? Menurut Yasonna, dengan diselenggarakannya Temu Bisnis Tahap VI, diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap perkembangan perekonomian Indonesia.
-
Mengapa UMKM dianggap penting bagi perekonomian Tarakan? Mengingat, UMKM menjadi salah satu pondasi perekonomian di wilayah, bahkan nasional.
-
Apa itu UMKM? UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan berbagai jenis usaha kecil yang dijalankan oleh individu atau kelompok dengan modal terbatas, tetapi memiliki peran penting dalam perekonomian suatu negara.
Ekonom INDEF, Eko Listyanto menyarankan Presiden Jokowi harus membuat kebijakan yang tegas terhadap pengadaan barang dan jasa tersebut. Kebijakan tersebut juga harus diiringi dengan pengawasan ketat dalam pelaksanaanya. Sehingga APBN tidak bocor keluar negeri dan bisa menggerakkan perekonomian nasional lebih optimal.
"Harus ada penegasan, kalau tidak bisa dilaksanakan, harus ada implikasinya," kata Eko saat dihubungi merdeka.com, Jakarta, Sabtu (26/3).
Eko memahami kekecewaan Jokowi karena instruksi kementerian/lembaga membeli produk UMKM merupakan upaya menahan daya beli di sektor UMKM saat terjadi pandemi. Belanja APBN yang diarahkan ke produk lokal tersebut ditujukan agar perputaran ekonomi di dalam negeri tetap terjaga.
Roda perputaran tersebut juga diharapkan semakin mendorong proses pemulihan ekonomi nasional yang sedang berlangsung. Sehingga percepatan ekonomi bisa tercapai setelah ambruk diterpa pandemi Covid-19.
Beri Kelonggaran Aturan Harga Pengadaan Produk Lokal
Selain mengeluarkan kebijakan dan pengawasannya, Eko juga menyarankan agar pemerintah memberikan apresiasi kepada kementerian/lembaga yang sudah menyerap produk lokal untuk kebutuhannya. Namun membandingkannya harus sesuai dengan level lembaga tersebut.
Pemerintah juga harus memberikan keleluasaan bagi kementerian/lembaga saat pengadaan barang dan jasa lewat sistem lelang. Bagi kementerian/lembaga yang membeli produk lokal dengan harga sedikit lebih mahal dari produk impor mendapatkan pemakluman.
"Entah bagaimana caranya kalau dibeli yang harganya lebih mahal tapi pro produk lokal ini harus ada pemakluman," kata dia.
Sebab kata Eko, dari kacamata ekonomi hal ini sah saja dilakukan. Namun beda hal dari pandangan hukum yang justru mempertanyakan hal-hal mendetail tersebut.
"Nah ini jangan sampai dirjen-dirjen ini dianggap korupsi atau punya kongkalikong, jadi kena juga nanti," kata dia.
Hal ini menjadi penting sebagai wujud pemerintah memberikan dukungan kepada UMKM. Tetapi disisi lain tidak menjadi buah simalakama bagi kementerian/lembaga.
"Jangan sampai ada birokratnya juga terjebak dan ini harus memahamkan antar pengadaan dan pelaksanaan penggunaan anggaran," kata dia mengakhiri.
(mdk/bim)