Ini cara Sri Mulyani kejar pendapatan pajak di 2018
"Kalau kita flash back ke 2014, 2015, 2016 itu kan memang target pajak yang dituangkan dalam UU APBN sangat tinggi, sehingga itu menimbulkan gap yang sangat besar yang kemudian menimbulkan berbagai ekses, dari mulai kredibilitas APBN sendiri."
Menteri Keuangan, Sri Mulyani berjanji akan terus berupaya untuk meningkatkan realisasi penerimaan pajak di tahun 2018 ini. Untuk 2017 lalu, realisasi penerimaan perpajakan mencapai Rp 1.339,8 triliun atau 91 persen dari target APBN-P 2017 sebesar Rp 1.472,7 triliun.
Menurut Ani, sapaan akrab Sri Mulyani, upaya ini penting dilakukan agar tidak terjadi shortfall pajak. Shortfall sendiri adalah kondisi ketika realisasi lebih rendah dibandingkan dengan target yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun APBN Perubahan.
-
Apa itu pajak? Pungutan Wajib KBBI mendefinisikan pajak sebagai pungutan wajib untuk penduduk kepada negara atas pendapatan, pemilikan, dan lainnya.
-
Kapan Purnawarman meninggal? Purnawarman meninggal tahun 434 M.
-
Kapan P.K. Ojong meninggal? Sebulan kemudian, Ojong meninggal dunia pada 31 Mei 1980.
-
Kapan Alun-alun Puspa Wangi Indramayu diresmikan? Sebelumnya alun-alun ini diresmikan pada Jumat (9/2) lalu, setelah direnovasi sejak 19 Mei 2021.
-
Kapan Pramuka resmi dibentuk? Pada 30 Juli 1961 di Istora Senayan, seluruh tokoh kepanduan di Indonesia menyatakan menggabungkan diri dengan organisasi gerakan Pramuka, dan hari bersejarah ini disebut sebagai hari Ikrar Gerakan Pramuka.
-
Kenapa Jaka merantau? Dengan penuh tekad, Jaka pun memutuskan untuk merantau ke negeri orang untuk mencari nafkah dan mewujudkan semua impian mereka berdua.
Ke depan, pemerintah katanya akan lebih hati-hati dalam menetapkan target penerimaan pajak, sehingga tidak menjadi terlalu tinggi dan sulit direalisasikan.
"Kalau kita flash back ke 2014, 2015, 2016 itu kan memang target pajak yang dituangkan dalam UU APBN sangat tinggi, sehingga itu menimbulkan gap yang sangat besar yang kemudian menimbulkan berbagai ekses, dari mulai kredibilitas APBN sendiri, dan juga dari masyarakat yang merasa dikejar-kejar pajak pada saat ekonomi mengalami tekanan," ungkapnya di Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Selasa (2/1).
Selain itu, Kementerian Keuangan bakal terus memperbaiki kualitas data perpajakan sehingga semakin valid dan berkualitas. "Jangan lupa, 2018 ini AEoI akan sudah dimulai pada Juli dan juga lewat data tax amnesty yang kemarin kita peroleh. Sekarang koordinasi antara pajak dan Bea Cukai semakin erat," jelasnya.
Diharapkan Ani, dengan adanya data Wajib Pajak (WP) yang semakin berkualitas, proses pengumpulan pajak dapat menjadi lebih optimal dan juga tepat sasaran.
"Sehingga nanti konsisten, Wajib Pajak yang sudah patuh tidak perlu khawatir, karena laporan keuangannya dia untuk pajak dan Bea Cukai untuk lembaga keuangan semuanya tetap sama. Konsisten," kata dia.
Dengan begitu, proses pengumpulan pajak oleh pemerintah menjadi lebih baik sehingga tidak hanya mampu mendorong tercapainya target penerimaan pajak, tapi juga memberikan rasa aman kepada masyarakat.
"Tidak semua orang dikejar-kejar dengan data yang tidak ada sehingga ekonomi tetap tertata rapi tapi kita bisa mengumpulkan penerimaan secara baik," tandasnya.
Baca juga:
Sri Mulyani beberkan moncernya penerimaan negara sepanjang tahun lalu
Realisasi penerimaan negara dalam APBN-P 2017 capai Rp 1.655,8 triliun
Jakarta raup pajak 2017 Rp 36 T, terbesar dari BPHTB dan reklame
Bos BPS bakal kaji dampak pungutan pajak 5 persen Arab Saudi
Sandi soal penerimaan pajak sektor hiburan tak capai target: Pengusaha ayo patuh dong