Ini cara Sri Mulyani tahan laju inflasi & nilai tukar Rupiah di 2018
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menghadiri rapat paripurna dengan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengenai Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (R-APBN) 2018. Dalam pertemuan tersebut, Ani, sapaan akrabnya, menanggapi pandangan terkait asumsi inflasi dan nilai tukar Rupiah.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menghadiri rapat paripurna dengan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengenai Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (R-APBN) 2018. Dalam pertemuan tersebut, Ani, sapaan akrabnya, menanggapi pandangan terkait asumsi inflasi dan nilai tukar Rupiah.
"Menanggapi pandangan dari F-PDIP, F-PG, F-Gerindra, F-PKS, F-PD, FPAN, F-PKB, dan F-NASDEM, terkait asumsi inflasi, pemerintah sependapat bahwa potensi risiko inflasi perlu terus dikendalikan melalui peningkatan kapasitas produksi serta perbaikan arus distribusi barang dan komoditas penting," ujar Menkeu di Gedung Nusantara II, Jakarta, Selasa (6/6).
Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini mengatakan koordinasi dan sinergi antara pemerintah pusat, daerah, otoritas moneter maupun aparatur keamanan nasional akan terus dilakukan untuk pengendalian inflasi dan meningkatkan ketahanan pangan nasional.
"Pemerintah akan meneruskan reformasi kebijakan subsidi energi untuk menghilangkan distorsi pasar dan mendorong efisiensi dalam perekonomian, serta menurunkan inflasi dalam jangka panjang," jelasnya.
Dalam kesempatan yang sama, pemerintah mengapresiasi pandangan F-PDIP, F-PG, F-PKS, F-PD, F-PAN, dan F-PKB mengenai perlunya menjaga nilai tukar Rupiah agar sesuai fundamental yang menopangnya, namun tetap mendukung ekspor, memperbaiki transaksi berjalan, dan menarik aliran modal asing. Pemerintah bersama dengan otoritas moneter akan berkoordinasi melalui bauran kebijakan dalam menjaga kondisi perekonomian domestik dan memitigasi risiko-risiko eksternal.
"Pemerintah juga memperkuat kerja sama internasional untuk menjaga kepercayaan terhadap Rupiah dengan membangun jaring pengaman dengan mitra dagang utama, baik bilateral, regional, dan global. Diantaranya melalui fasilitas Bilateral Currency Swap Agreement (BCSA), Bilateral Swap Arrangement (BSA), dan Chiang Mai Initiative Multilateralization (CMIM)," pungkasnya.
-
Kapan inflasi terjadi? Inflasi terjadi ketika harga barang dan jasa secara umum mengalami kenaikan yang terus-menerus dalam suatu periode waktu tertentu hingga mengurangi daya beli uang.
-
Bagaimana Banyuwangi menjaga inflasi? Salah satu programnya adalah menjamin ketersediaan bahan pangan melalui intervensi kepada petani hingga perbaikan jalan yang menjadi akses distribusi hasil pertanian.
-
Apa itu inflasi? Sekadar informasi, inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa, yang berdampak pada biaya hidup.
-
Bagaimana inflasi mempengaruhi nilai investasi? “Inflasi juga dapat memengaruhi nilai tukar. Negara-negara dengan tingkat inflasi rendah biasanya mengalami apresiasi nilai mata uang dibandingkan negara-negara dengan inflasi yang lebih tinggi,” ujar Kar Yong Ang.
-
Apa yang terjadi pada nilai tukar rupiah ketika Indonesia mengalami hiperinflasi di tahun 1963-1965? Di tahun 1963 hingga Soekarno lengser sebagai Presiden tahun 1965, Indonesia mengalami hiperinflasi sebesar 635 persen dengan nilai tukar rupiah saat itu berkisar Rp11 per USD1.
-
Bagaimana BRI meningkatkan inklusi keuangan di Indonesia? Sebagai bank yang berfokus pada pemberdayaan UMKM, BRI memiliki jutaan database nasabah, baik simpanan maupun pinjaman. Ini menyebabkan BRI terpapar risiko data privacy breach dan cyber security system.
Baca juga:
Imbas konflik Qatar dan Arab, jamaah umrah dipindah ke maskapai lain
Strategi Sri Mulyani kejar pertumbuhan ekonomi 6,1 persen di 2018
Menengok kebijakan HET tahan kenaikan harga pangan selama Ramadan
Rupiah melemah ke level Rp 13.286 per USD
18 Juni, pemerintah tutup Gerbang Cibubur dan Cimanggis di Jagorawi
Kemendag gelar pasar murah di 300 ponpes, terbanyak di Jawa
Ambisi Pemerintah Jokowi pangkas 14 tahun target swasembada bawang