Ini faktor pendorong investasi swasta meningkat di pembangunan infrastruktur RI
Sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, investasi swasta dalam infrastruktur diharapkan mencapai Rp 1.751 triliun atau 36,5 persen dari total kebutuhan pembiayaan infrastruktur mencapai Rp 4.769 triliun.
Direktur Utama PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero), Armand Hermawan berharap ada peningkatan dalam keterlibatan pihak swasta dalam pembangunan infrastruktur. Sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, investasi swasta dalam infrastruktur diharapkan mencapai Rp 1.751 triliun (36,5 persen) dari total kebutuhan pembiayaan infrastruktur mencapai Rp 4.769 triliun.
Menurut Armand, pemerintah melalui kementerian keuangan telah menyiapkan berbagai solusi alternatif untuk pembiayaan proyek infrastruktur tersebut seperti mekanisme ketersediaan layanan atau dikenal sebagai availability payment, Viability Gap Fund (VGF), penjaminan dan pembiayaan jangka panjang sehingga pendanaan infrastruktur tidak banyak mengganggu APBN.
-
Bagaimana Pertamina membangun infrastruktur hijau? Langkah konkrit perseroan dalam pengembangan infrastruktur hijau, lanjut Fadjar tidak hanya dilakukan dalam Pertamina Group, tetapi juga bersama BUMN yang tergabung dalam Indonesia Battery Corporation (IBC) dalam pengembangan pabrik baterai kendaraan listrik (EV).
-
Apa saja contoh infrastruktur yang dibangun oleh Kementerian PUPR? Kementerian PUPR diamanahi 125 PSN yang harus dikerjakan, yang terdiri dari 51 ruas jalan tol dan jembatan, 56 bendungan dan irigasi, 13 proyek sektor air dan sanitasi, 2 proyek perumahan, 1 proyek tanggul pantai, 1 proyek pembangunan Indonesia Internasional Islamic university dan 1 proyek kawasan industri batang.
-
Bagaimana Kementerian Investasi meyakinkan investor tentang kelanjutan proyek IKN? “Saya tidak melihat dalam waktu yang singkat ini, itu berpengaruh (investasi di IKN),” kata Nurul dilansir Antara, Selasa (4/6).
-
Bagaimana Jakarta mendorong investor untuk menanamkan modal di proyek-proyek potensial? Pemprov DKI Jakarta mengundang para investor untuk datang menjajaki berbagai proyek potensial yang dikelola oleh badan usaha milik daerah (BUMD) serta badan layanan umum daerah (BLUD).
-
Bagaimana Kementerian PPN/Bappenas berperan dalam pengendalian pembangunan? Dalam hal ini, Kementerian PPN/Bappenas mengambil bagian dalam pengendalian pembangunan yang menjamin tercapainya hasil pembangunan (outcome), serta pendampingan juga penguatan terhadap K/L dan pemerintah daerah terkait dengan pencapaian proyek strategis nasional.
-
Apa yang dilakukan BRI untuk mendukung pengembangan UMKM? PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI pun terus mendukung pengembangan UMKM tersebut melalui berbagai program pendampingan, edukasi dan pemberdayaan dengan menyediakan berbagai platform yang familiar bagi masyarakat.
Selain dengan berbagai kemudahan regulasi dan alternatif pembiayaan, faktor positif lainnya adalah keberhasilan Indonesia masuk tiga besar tujuan investasi Jepang, tiga besar destinasi investasi terbaik di Asia, memperoleh kenaikan peringkat kemudahan berbisnis dari urutan ke-109 menjadi 91, dan memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah.
"Kami optimistis menyusul posisi Indonesia yang kini menjadi negara yang menarik bagi investasi berdasarkan investment grade dari sejumlah lembaga rating keuangan dunia seperti Moody's, Fitch Ratings, Standard & Poors, Japan Credit Rating, dan R&I," katanya di Jakarta, Kamis (11/1).
Sebelumnya, pemerintah mengalokasikan anggaran belanja infrastruktur mencapai Rp 410,7 triliun di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2018 yang mencapai Rp 2.220,7 triliun. Jumlah tersebut dinilai tidak membebani postur APBN karena besarnya anggaran infrastruktur sejalan dengan upaya mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.
Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati menjelaskan, keseluruhan anggaran belanja pemerintah yang ditetapkan dalam APBN 2018 terbagi dalam beberapa sektor. Adapun sejumlah sektor itu sudah dibahas dan melalui pertimbangan yang matang dan panjang guna mencapai target indikator perekonomian.
"Misalnya investasi pembangunan sumber daya manusia dengan anggaran pendidikan Rp 405 triliun dan kesehatan Rp 105 triliun. Jadi anggaran infrastruktur Rp 410 triliun itu tidak besar dibandingkan dengan belanja lain," kata Sri Mulyani.
Bahkan, lanjut Ani, biasa dia disapa, anggaran infrastruktur tidak tinggi dibandingkan dengan anggaran pengentasan kesenjangan ekonomi yang mencapai Rp 207 triliun. Artinya alokasi anggaran infrastruktur tidak memberikan beban terhadap ruang gerak APBN guna menggerakan roda perekonomian.
Menurutnya anggaran infrastruktur sebesar Rp 410,7 triliun merupakan stimulus untuk mengajak masyarakat terlibat dalam pembangunan dan harapannya masyarakat tidak hanya menjadi penonton dari pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah. Masyarakat juga diminta turut ambil bagian dalam pengawasan.
"Maka kami perlu untuk meyakinkan pembangunan sumber daya manusia lewat pendidikan, kesehatan, layanan dasar, dan konektivitas," ungkap Ani.
Tidak hanya itu, pembangunan infrastruktur yang totalnya membutuhkan dana begitu besar yakni mencapai Rp 4.790 triliun perlu didukung oleh berbagai macam pihak, termasuk pihak swasta. Pasalnya tidak semua dana datang dari pemerintah karena pemerintah mengalokasikan sebanyak 40 persen dari APBN dan APBD dan sebanyak 20 persen lewat BUMN.
"Contoh yang sedang dibangun LRT senilai Rp30 triliun. Pemerintah mengeluarkan anggaran Rp9 triliun dan sisanya oleh BUMN dan pihak swasta yang ikut membiayai. Nantinya mereka dapat pengembalian dari partisipasi masyarakat saat LRT itu sudah bisa dimanfaatkan."
Baca juga:
2018, LMAN siap gelontorkan Rp 67,05 T dukung percepatan infrastruktur
HUT ke-2, LMAN kumpulkan badan usaha dan individu berprestasi di infrastruktur RI
Wali Kota Hendi ingin program pembangunan di Kota Semarang berjalan cepat
Presiden Jokowi: Tahun 2019 akan ada tambahan jalan tol 1.800 Km
Melihat progres pembangunan Bandara Kertajati siap beroperasi Juni 2018