Ini jawaban Menteri Susi, KKP diganjar disclaimer oleh BPK
Ini jawaban Menteri Susi, KKP diganjar disclaimer oleh BPK. Menteri Susi menjelaskan pemberian predikat Tidak Menyatakan Pendapat (TMP) atau disclaimer disebabkan kelalaian kementeriannya. Sebab, KKP terlambat melaporkan penggunaan anggarannya pada BPK. Dia mengklaim sangat mengedepankan transparansi publik.
Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menjelaskan pemberian predikat Tidak Menyatakan Pendapat (TMP) atau disclaimer disebabkan kelalaian kementeriannya. Sebab, KKP terlambat melaporkan penggunaan anggarannya pada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Hal itu diungkapkan Susi dihadapan ratusan Kepala darrah yang mengikuti pembekalan di BPSDM Kemendagri.
"Pelaporan keuangan kita terlambat sehingga menyebabkan pelaporan administrasi ke BPK juga terlambat," kata Menteri Susi di Gedung BPSDM Kemendagri jalan TMP Kalibata, Jakarta Selatan, Rabu (24/5).
Akibatnya, klaim Menteri Susi, BPK menilai laporan keuangan Kementerian Kelautan dan Perikanan berstatus disclaimer dan tak mendapatkan predikat WTP sebagaimana laporan keuangan tahun sebelumnya.
"Itu yang menyebabkan tidak masuk WTP tapi masuk tidak menyatakan pendapat atau disclaimer," kata Susi.
Padahal Kementerian yang dipimpinnya sangat mengedepankan transparansi publik. Semisal, membuka data di laman resmi KKP yang bisa diakses oleh siapa saja.
"Bapak Ibu bisa mengakses semua data ini di Kementerian Kelautan dan Perikanan. Website kita sudah sangat terbuka jadi program perikanan tangkap dan budidaya akan terus dilanjutkan," lanjut Menteri Susi.
Sebelumnya, 6 kementerian dan lembaga mendapat opini TMP atau disclaimer. Mereka adalah Kementerian Kelautan dan Perikanan, Komnas Hak Asasi Manusia (HAM), Kemenpora, LPP TVRI, Bakamla, dan Badan Ekonomi Kreatif.
Presiden Jokowi 'menyemprot' kementerian/lembaga dengan laporan keuangan buruk tersebut. Jokowi memerintahkan agar mereka yang berpredikat ini membentuk Task Force khusus.
-
Siapa yang di-BKO-kan ke Kementan untuk memperkuat pangan? Terbukti kami di-BKO kan ke pertanian dengan terus turun ke lapangan
-
Siapa yang memimpin sidang BPUPKI? BPUPKI terdiri awalnya dari 70 anggota, di mana 8 di antaranya adalah orang Jepang.
-
Apa yang diumumkan oleh BPBD DKI Jakarta? Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mengumumkan, cuaca ekstrem berpotensi melanda Ibu Kota hingga 8 Maret 2024.
-
Apa yang sedang didorong oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk para pelaku usaha pemindangan? Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mendorong skema kemitraan para pelaku usaha pemindangan dengan penyedia bahan baku ikan agar ketersediaan bahan baku pengolahan pindang dapat terjamin.
-
Kenapa BPH Migas dan Gubernur Sulawesi Utara menandatangani PKS? "Penandatanganan PKS ini dalam rangka pengendalian konsumen agar tepat sasaran. BPH Migas perlu menjalin kerja sama dengan Pemerintah Daerah sebagai pihak yang mengetahui konsumen pengguna di wilayahnya yang berhak untuk mendapatkan JBT dan JBKP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," ujar Kepala BPH Migas Erika Retnowati.
-
Apa tugas utama BPUPKI? Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) adalah sebuah badan yang dibentuk oleh pemerintah pendudukan Jepang pada tanggal 29 April 1945 dengan tujuan mempersiapkan kemerdekaan Indonesia.
Baca juga:
4 Fakta kemarahan Jokowi, prestasi LKPP terbaik tercoreng disclaimer
Dapat WTP, Jonan sebut pengelolaan keuangan ESDM harus dipertahankan
Menebak penyebab Bekraf dapat opini disclaimer dari BPK
Jokowi kesal kementerian dapat disclaimer BPK, termasuk KKP & Bekraf
Ini 8 rekomendasi BPK untuk kementerian belum dapat WTP
Presiden Jokowi: Jangan ada yang coba-coba mainkan uang rakyat
BPK berencana audit kinerja pemerintah pusat dan daerah