Ini Penjelasan Kemenkeu Soal APBD Sulsel Defisit Rp1,5 Triliun
Anggaran Provinsi Sulawesi Selatan mengalami defisit hingga Rp1,5 triliun.
Anggaran Provinsi Sulawesi Selatan mengalami defisit hingga Rp1,5 triliun.
Ini Penjelasan Kemenkeu Soal APBD Sulsel Defisit Rp1,5 Triliun
Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Luky Alfirman buka suara terkait kondisi keuangan Sulawesi Selatan (Sulsel) yang mengalami defisit Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) sebanyak Rp1,5 triliun.
- Kemenkeu Sebut Defisit Anggaran Sulsel Masih Bisa Diatasi: Kurangi Belanja Tidak Penting
- Andi Sudirman Wariskan Defisit APBD Rp1,5 Triliun, Pj Gubernur: Sulsel Bangkrut!
- Di Akhir Masa Jabatan, Gubernur Sulsel Letakkan Batu Pertama Tanggul Penahan Abrasi
- Anggaran Perlinsos 2024 Capai Rp493 Triliun, Nilainya Hampir Setara dengan Awal Pandemi
Luky mengatakan APBD memiliki sisi penerimaan dan belanja.
Dari sisi penerimaan berasal dari transfer pemerintah, Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan sebagainya.
"Saya sampaikan tadi, APBD itu kan punya sisi penerimaan, itu ada dari transfer pemerintah pusat, dia punya PAD-nya, lalu ada dari sisi belanjanya, penerimaan itu dipakai buat apa, ada belanjanya. Ada surplus apa defisit, lihat sisanya, nanti diterangkan sama teman-teman," kata Luky saat acara media briefing DJPK, Jakarta, Senin (16/10).
Merdeka.com
Mengenai risiko defisit APBD, Luky menuturkan pemerintah daerah telah mengatur aspek pembiayaannya, begitu juga dengan pemerintah pusat.
Pembiayaan itu berasal dari sisa lebih pembkayaan anggaran (SILPA) tahun sebelumnya.
Maka kondisi keuangan daerah yang tengah defisit dapat diperoleh dari sumber pembiayaan salah satunya berasal dari SILPA.
"Itu sudah diatur, kan defisti itu ada pembiayaannya, sama kaya pemerintah pusat APBN ada defisit kita cari pembiayaannya sama juga di pemerintah juga ada defisit. Pembiayaan nya dari mana, oh dari SILPA tahun sebelum nya
Nanti diterangkan deh sama teman-teman," jelasnya.
Sebagai informasi, Penjabat (Pj) Gubernur Sulawesi Selatan Bachtiar Baharuddin mengungkapkan keuangan Pemerintah Provinsi (Pemprov) berada di ujung kebangkrutan karena terdapat utang Rp1,5 triliun.
Kondisi itu disampaikan Bachtiar saat paripurna penjelasan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) tahun 2024.
Bachtiar, menyebut Pemprov Sulsel saat ini mengalami defisit sebesar Rp1,5 triliun. Bahkan dia mengumpamakan dirinya sedang menakhodai kapal tenggelam.
"Kita defisit 1,5 triliun, Sulsel ini bangkrut. Saya ini pemimpin, nakhoda, kapal Sulsel sudah tenggelam, pilihannya cuma dua, tenggelam atau saya ambil upaya penyelamatan," ujarnya.
Merdeka.com