Ini penyebabnya leletnya penyerapan anggaran pemerintah versi FITRA
Kepala daerah tidak mempunyai inovasi dalam menggunakan anggaran.
Forum Transparansi Anggaran untuk Indonesia (FITRA) angkat bicara terkait lambatnya penyerapan anggaran pemerintahan Jokowi-JK. Menurut lembaga ini, leletnya penyerapan anggaran disebabkan pencairan yang baru dilakukan pada April setiap tahunnya.
Sedangkan, pemerintah kembali harus melakukan pembahasan dalam APBN Perubahan yang dilakukan pada bulan Mei.
-
Kapan pajak anjing diterapkan di Indonesia? Aturan pajak untuk anjing pernah diterapkan di Indonesia, saat masa kolonialisme Belanda.
-
Dimana pajak anjing diterapkan di Indonesia? Kebijakan ini terdapat di banyak daerah seperti Jakarta, Bandung, Surabaya, dan Mojokerto.
-
Apa yang diresmikan oleh Jokowi di Jakarta? Presiden Joko Widodo atau Jokowi meresmikan kantor tetap Federasi Sepak Bola Dunia (FIFA) Asia di Menara Mandiri 2, Jakarta, Jumat (10/11).
-
Apa yang dibahas Indonesia di Sidang Umum ke-44 AIPA di Jakarta? “AIPA ke-44 nanti juga akan membahas persoalan kesejahteraan, masyarakat, dan planet (prosperity, people, and planet),” kata Putu, Rabu (26/7/2023).
-
Apa yang dilakukan Kemenkumham untuk meningkatkan perekonomian Indonesia? Menurut Yasonna, dengan diselenggarakannya Temu Bisnis Tahap VI, diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap perkembangan perekonomian Indonesia.
-
Kapan harga bahan pangan di Jakarta terpantau naik? Situs Badan Pangan Nasional (Bapanas) per Rabu 21 Februari 2024 pukul 13.00 WIB menunjukkan kenaikan harga beberapa bahan pangan, terutama beras dan cabai rawit merah.
"Ini yang jadi masalah penyerapan anggaran rendah. Tahun ini anggaran baru cair April. Sedangkan Mei sudah harus lakukan pembahasan APBN Perubahan," ujar Manajer Advokasi dan Investigasi FITRA Apung Widadi di Jakarta, Kamis (3/9).
Selain itu, leletnya serapan anggaran juga karena kepala daerah tidak memiliki inovasi penggunaan anggaran transfer daerah. Dana tersebut hanya digunakan untuk belanja rutin dan belanja pegawai sehingga penyerapan anggara di daerah masih rendah.
"Akhir tahun baru rame. Baru 80 persen per Desember dan tidak mampu terserap 100 persen," kata dia.
Dia menambahkan, pada semester I-2015 banyak kementerian yang masih rendah dalam serapan anggaran seperti Kementerian Perhubungan yang baru terserap 17 persen. Selain itu, kata dia, banyak kepala daerah yang belum berani untuk cairkan anggaran.
"Tapi banyak juga yang berani seperti Ahok (Gubernur DKI Jakarta) berani cairkan, Ridwan Kamil (Walikota Bandung) dan Risma (Walikota Surabaya) berani, asal tidak neko-neko itu tidak jadi masalah," pungkas dia.
(mdk/idr)