Ini sanksi jika PNBP tidak dilaporkan dengan benar
Wajib bayar yang dengan sengaja tidak membayar atau menyampaikan laporan PNBP terutang yang tidak benar maka akan dikenai ketentuan pidana berupa denda empat kali jumlah PNBP terutang dan pidana penjara paling singkat dua tahun dan paling lama enam tahun.
Pemerintah baru saja mengesahkan rancangan Undang-Undang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Undang-Undang. Aturan ini lebih tegas mengatur mengenai objek, tata cara pengenaan tarif dan sanksi apabila terdapat kecurangan dalam pembayaran PNBP.
Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, Askolani mengatakan, pelaksanaan pengelolaan PNBP selama ini masih banyak menghadapi tantangan. Audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) setiap tahun menemukan pengenaan tarifnya tidak sesuai dengan ketentuan.
-
Apa yang dilakukan Kemenkumham untuk meningkatkan perekonomian Indonesia? Menurut Yasonna, dengan diselenggarakannya Temu Bisnis Tahap VI, diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap perkembangan perekonomian Indonesia.
-
Bagaimana cara Partai Nasional Indonesia (PNI) menjalankan politik ekonominya? PNI adalah partai yang fokus di dalam pemerintahan dengan menjunjung tinggi nasionalisme dan politik ekonomi bersifat nasionalis.
-
Kenapa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan keringanan PBB? Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan keringanan PBB dengan tujuan untuk: Membantu masyarakat: Terutama bagi mereka yang mengalami kesulitan ekonomi. Meningkatkan kepatuhan wajib pajak: Dengan memberikan kemudahan, diharapkan semakin banyak wajib pajak yang taat membayar pajak. Mendukung pertumbuhan ekonomi: Keringanan pajak dapat mendorong aktivitas ekonomi dan investasi.
-
Apa saja yang dilakukan Kemenko Perekonomian untuk mewujudkan transportasi berkelanjutan di Indonesia? Pemerintah telah menetapkan pengembangan infrastruktur sebagai salah satu prioritas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, dengan pembentukan Proyek Strategis Nasional (PSN). Pengembangan infrastruktur yang signifikan akan terus dilanjutkan sebagaimana dijelaskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 guna mewujudkan visi strategis 100 tahun Indonesia. Menko Airlangga juga menyampaikan bahwa Pemerintah telah membangun lebih dari 2.000 km jalan tol yang menghubungkan pusat-pusat komersial, industri, dan perumahan utama di tanah air, menciptakan value chain perdagangan yang lebih kuat. Dalam program PSN tersebut, Indonesia juga mengembangkan proyek transportasi perkotaan seperti MRT yang telah selesai pada tahun 2019 dan proyek LRT Jabodebek yang baru saja selesai.
-
Apa yang menjadi catatan BPS tentang pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal II-2023? Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia berada di angka 5,17 persen secara tahunan (yoy) pada kuartal II-2023.
-
Kenapa KKP menargetkan pertumbuhan PDB perikanan? Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) juga menargetkan pertumbuhan PDB perikanan rata-rata berada di angka 4,00-5,00 persen.
"Dari pengalaman pelaksanaan sejak 1997 pengolaan PNBP. Selama ini masih banyak menghadapi tantangan. Audit BPK setiap tahun menemukan pengenaan tarifnya tidak sesuai dengan ketentuan," ujar Askolani di Kemenkeu, Jakarta, Jumat (27/7).
Askolasi mengatakan, selama ini pungutan tarif tidak ada dasar hukum karena tidak ada Peraturan Pemerintah sebagai turunannya. Oleh karena itu, pertimbangan ini menjadi salah satu alasan untuk perbaikan RUU PNBP yang baru ini.
"Kadang kala, dipungut tidak dikembalikan ke kas negara. Kalau pun dikembalikan ke kas negara juga telat. Nah semua yang dihadapi selama ini dari hasil audit BPK, ini yang menjadi perbaikan. Semua terjawab di sini," jelasnya.
Dalam aturan baru ditegaskan, wajib bayar yang dengan sengaja tidak membayar atau menyampaikan laporan PNBP terutang yang tidak benar maka akan dikenai ketentuan pidana berupa denda empat kali jumlah PNBP terutang dan pidana penjara paling singkat dua tahun dan paling lama enam tahun.
Baca juga:
Sri Mulyani kelompokkan 6 objek PNBP dalam aturan baru
Kemenkeu: Selama ini K/L kenakan 70.000 tarif PNBP kepada masyarakat dan badan usaha
Sri Mulyani beberkan keuntungan adanya Undang-Undang PNPB baru
Tax ratio 2019 ditargetkan capai 11,9 persen, ini strateginya
Jokowi minta anak buahnya perketat pengawasan setoran pajak dan PNBP
Genjot PNBP, ESDM berniat terapkan pungutan pemenang lelang WK tambang