Ini strategi OJK tingkatkan pasar modal Indonesia
Ketua Dewan Komisioner OJK, Wimboh Santoso menyatakan, dalam perkuat pasar modal Indonesia, pihaknya terus mendorong berbagai kebijakan terutama dalam menarik investor dalam negeri atau domestik.
Ketua Dewan Komisioner OJK, Wimboh Santoso menyatakan, dalam perkuat pasar modal Indonesia, pihaknya terus mendorong berbagai kebijakan terutama dalam menarik investor dalam negeri atau domestik.
"Sekarang ini terus kami lakukan instrumen kita ciptakan agar memberikan keleluasaan para pengusaha untuk memafaatkan bursa sebagai sumber pendaanaan usahannya dan investasinya ke depan," kata Ketua Dewan Komisioner OJK, Wimboh Santoso saat ditemui di Kawasan SCBD, Sudirman, Jakarta, Minggu, (23/9).
-
Apa yang dikatakan OJK mengenai sektor jasa keuangan Indonesia saat ini? Rapat Dewan Komisioner Bulanan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada 30 Agustus 2023 menilai stabilitas sektor jasa keuangan nasional terjaga dan resilien dengan indikator prudensial. seperti permodalan maupun likuiditas yang memadai serta profil risiko yang terjaga di tengah meningkatnya ketidakpastian perekonomian global.
-
Kenapa OJK menyelenggarakan Pasar Keuangan Rakyat (PKR) di Sumbawa Barat? Perluasan akses keuangan merupakan salah satu strategi yang efektif untuk menurunkan tingkat kemiskinan dan meningkatkan stabilitas sistem keuangan. Melalui akses pembiayaan yang mudah dan murah, penciptaan pusat-pusat kegiatan ekonomi baru di berbagai daerah akan dapat terwujud,” kata Ogi, Minggu (29/10).
-
Bagaimana OJK meningkatkan sinergi dan kolaborasi untuk memperluas akses keuangan? Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama seluruh pemangku kepentingan terus meningkatkan sinergi dan kolaborasi memperluas akses keuangan di seluruh wilayah Indonesia dalam mendukung Pemerintah mencapai target Inklusi Keuangan sebesar 90 persen pada 2024.
-
Bagaimana OJK mendorong penguatan governansi di sektor jasa keuangan? OJK telah meminta agar Industri Jasa Keuangan terus memperkuat governansi antara lain dengan penerapan manajemen risiko dan manajemen anti-fraud serta penyuapan.
-
Bagaimana OJK menilai stabilitas sektor jasa keuangan Indonesia? Rapat Dewan Komisioner Bulanan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada 30 Agustus 2023 menilai stabilitas sektor jasa keuangan nasional terjaga dan resilien dengan indikator prudensial. seperti permodalan maupun likuiditas yang memadai serta profil risiko yang terjaga di tengah meningkatnya ketidakpastian perekonomian global.
-
Bagaimana OJK memastikan stabilitas sektor jasa keuangan? Rapat Dewan Komisioner Bulanan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada 25 Oktober 2023 menilai sektor jasa keuangan nasional terjaga stabil didukung permodalan yang kuat, kondisi likuiditas yang memadai, dan profil risiko yang terjaga sehingga meningkatkan optimisme bahwa sektor jasa keuangan mampu memitigasi risiko meningkatnya ketidakpastian global baik dari higher for longer suku bunga global maupun peningkatan tensi geopolitik.
Dia berharap, dengan berbagai instrumen dan kebijakan yang dikeluarkan OJK, investor domestik akan tumbuh jauh lebih besar dibandingkan tahun lalu.
"Kita lihat saja seperti dengan berbagai kebijakan yang kita keluarkan kemarin mendorong pengusaha terutama di sektor pariwisata, perumahan, dan juga sektor komoditi-komoditi untuk substitusi barang impor, itu akan kita dorong supaya pararel lagi sehingga investasi-investasi baru ke arah sana akan kita dorong lebih besar lagi," tambah Wimboh.
Sebelumnya, OJK telah mengeluarkan paket kebijakan untuk mendorong ekspor dan mengakselerasi pertumbuhan ekonomi. Paket kebijakan ini merupakan bagian dari rencana OJK yang disiapkan sesuai dengan tugas dan fungsi OJK dalam menjaga stabilitas keuangan dan berkontribusi terhadap perekonomian nasional.
Adapun kebijakan dalam mendorong ekspor dan industri penghasil devisa antara lain:
1. Memberikan insentif bagi lembaga jasa keuangan untuk menyalurkan pembiayaan ke industri yang berorientasi ekspor, industri oenghasil barang substitusi imporndan industri pariwisata.
2. Merevitalisasi peran lembaga oembiayaan ekspor Indonesia (LPEI) melalui refocusing peran LPEI dalam penyediaan instrumen hedging untuk transaksi ekspor dan penyedia resuransi untuk asuransi terkait ekspor.
3. Memfasilitasi penyediaan sumber pembiayaan dari pasar modal untuk pengembangan 10 kawasan strategis pariwisata nasional selain di Bali.
4. Memfasilitasi KUR Klester untuk pengembangan UMKM di sektor pariwisata bekerja sama dengan kemenko Perekonomian.
Sedangkan kebijakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional di antaranya adalah :
1. Melakukan penyesuaian ketentuan prudential di industri perbankan seperti penyesuaian ketentuan aktiva tertimbang menurut risiko (ATMR) untuk pembiayaan sektor perumahan.
2. Mendorong lebih berkembangnya startup financial technology, termasuk equity crowdfundding, karena peran mereka yang besar dalam membuka akses permodalan bagi UMKM yang besar kontribusinya pada PDB nasional.
3. Memfasilitasi pemanfaatan pasar modal melalui pengembangan instrumen seperti sekuritas aset, obligasi daerah, greem bonds, belended finance dan instrumen bersifat syariah serta hedging instrumen. OJK juga akan meningkatkan cakupan investor domestik, diantaranya melalui perusahaan efek daerah.
4. Mewajibkan lembaga pembiayaan untuk mencapai porsi menyalurkan pembiayaam ke sektor produktif.
Baca juga:
Bos OJK sebut kebijakan AS jadi tantangan bagi pasar modal RI
Peringati HUT ke-41 pasar modal, BEI gelar fun run
PT JLB terbitkan obligasi Rp 1,3 triliun dengan kupon 9,75 dan 10,65 persen
Masuk tahun politik, Mahaka Media prediksi pendapatan iklan naik 20 persen
BEI terbitkan beleid permudah perusahaan melantai di pasar modal