Ini Syarat Agar Batam Bisa Saingi Singapura
Batam harus diberikan wewenang khusus untuk mengakomodir pembentukannya. Saat ini Batam daerah yang paling punya potensi itu.
Pakar Hukum Tata Negara yang juga Mantan Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres), Jimly Asshiddiqie mendukung upaya pemerintah untuk menjadikan Batam sebagai kawasan yang berdaya saing dan kompetitif dengan negara lain.
Salah satunya dengan menjadikan Batam sebagai daerah khusus ekonomi dan bisnis.
-
Kapan Kota Batam mulai mengalami perkembangan yang pesat? Tahun 1980, wajah pulau ini semakin berubah dan berkembang dengan pesat.
-
Siapa yang bertanggung jawab dalam pengembangan Batam untuk menjadi "Singapura"-nya Indonesia? Agar cita-cita itu tercapai, pemerintah melalui Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 41 Tahun 1973, pembangunan Batam didukung dan dipercayakan kepada lembaga pemerintah yang bernama Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam atau dikenal dengan Badan Pengusahaan Batam (BP Batam).
-
Bagaimana cara pemerintah mewujudkan cita-cita menjadikan Kota Batam sebagai "Singapura"-nya Indonesia? Agar cita-cita itu tercapai, pemerintah melalui Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 41 Tahun 1973, pembangunan Batam didukung dan dipercayakan kepada lembaga pemerintah yang bernama Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam atau dikenal dengan Badan Pengusahaan Batam (BP Batam).
-
Apa yang ditemukan di Kawasan Industri Batang? Pada tahun 2019, seorang arkeolog asal Prancis bernama Veronique de Groot menemukan sebuah situs diduga candi di Kawasan Industri Terpadu (KIT) Batang di Desa Sawangan, Kecamatan Gringsing, Batang.
-
Apa yang menjadi cita-cita pemerintah untuk Kota Batam? Sejak menjadi sentra logistik minyak dan gas bumi oleh Pertamina, pemerintah ingin mewujudkan cita-cita agar Kota Batam menjadi "Singapura"-nya Indonesia.
-
Dimana lokasi wisata Batam yang cocok untuk berbelanja? Ada salah satu tempat wisata di Batam yang akan memanjakan keinginanmu untuk belanja yaitu di Nagoya Hill.
Jimly menuturkan, untuk mencapai hal tersebut, Batam harus diberikan wewenang khusus untuk mengakomodir pembentukannya. Saat ini Batam daerah yang paling punya potensi itu.
"Sudah sepatutnya Batam diberikan wewenang penuh untuk menjadi daerah khusus ekonomi dan bisnis untuk menyaingi negara-negara lain seperti Singapura," ujar dia di Jakarta.
Bentuk kekhususan tersebut, lanjut Jimly antara lain dengan melebur Pemerintah Daerah (Pemda) dan Badan Pengelola (BP) Batam menjadi satu, sehingga tidak terjadi dualisme.
Dengan catatan pimpinan yang dipilih bukan lewat pilkada melainkan dipimpin oleh profesional dari praktisi atau eksekutif bisnis di bawah langsung oleh pusat.
"Pucuk pimpinannya jangan dari orang-orang politik yang dipilih lewat Pilkada. Karena jika dari Partai Politik (Parpol) kebijakan yang diambil menyesuaikan kebutuhan bukan berdasarkan kepentingan ekonomi," ungkap dia.
Untuk itu, kata dia, dibutuhkan payung hukum yang kuat berupa Undang-Undang (UU), bukan dalam bentuk Peraturan Presiden (Perpres), maupun Peraturan Pemerintah (PP).
"Saya ingin Pemerintah dan DPR duduk bersama, membahas Batam secara komperehensif. Jangan memutuskan sesuatu secara instan," ujar dia.
Sebelumnya, keputusan untuk meleburkan kepemimpinan Badan Pengelola Batam (BP Batam) dengan Pemerintah Kota Batam dan menjadikan Walikota Batam sebagai ex officio BP Batam mendapat perhatian dari beberapa pihak. Adanya peleburan tersebut akan membuat perubahan kebijakan yang telah ada.
Komisioner Ombudsman RI, Laode Ida menyebutkan peleburan BP Batam tersebut memiliki banyak dampak dan risiko. "Risikonya apa ? itu yang harus dijawab," ujarnya pada Sabtu 22 Desember 2018.
Peleburan tersebut, lanjutnya, akan menimbukan beberapa gesekan. Sebab dengan adanya peleburan maka otomatis kebijakan-kebijakan yang sebelumnya telah dikeluarkan akan mengalami penyesuaian.
"Ini ada kepentingan apa, sepertinya terburu-burunya mengalihkan kepemimpinan BP Batam ke pejabat politik lokal. Saya kira akan menimbulkan goncangan," ujarnya.
Reporter: Septian Deny
Sumber: Liputan6.com
(mdk/idr)