Ini tugas Kemenkeu, BI, OJK, LPS tangkal krisis muncul di Tanah Air
"Dalam UU PPKSK itu kan pertemuan di tingkat menteri, gubernur BI, ketua OJK, LPS setiap 3 bulan sekali minimal dan bisa ditambah. Selama ini secara rutin dilakukan di mana membahas asesmen berbagai indikator deteksi ini, bagaimana risikonya, dan kebijakan-kebijakan apa yang harus dikeluarkan."
Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) bidang Pengelolaan Moneter, Perry Warjiyo menjelaskan tugas maring-masing institusi pemangku kepentingan sektor ekonomi dalam menangkal krisis. Kementerian Keuangan, BI, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) memiliki stress test sebagai acuan penanganan saat krisis menghampiri Indonesia.
BI, lanjutnya, bertugas mengawasi indikator seperti nilai tukar hingga stabilitas sistem keuangan. "Itu juga dikembangkan dari sisi makroprudensialnya. Jadi BI fokus di dalamnya juga mengenai capital flows, utang luar negeri swasta, dan indikator untuk stabilitas sistem keuangan, risiko sistemik seperti apa," ujarnya saat ditemui di Bali, Kamis (2/3).
-
Apa yang dikatakan OJK mengenai sektor jasa keuangan Indonesia saat ini? Rapat Dewan Komisioner Bulanan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada 30 Agustus 2023 menilai stabilitas sektor jasa keuangan nasional terjaga dan resilien dengan indikator prudensial. seperti permodalan maupun likuiditas yang memadai serta profil risiko yang terjaga di tengah meningkatnya ketidakpastian perekonomian global.
-
Apa kondisi sektor jasa keuangan nasional menurut OJK? Rapat Dewan Komisioner Bulanan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada 25 Oktober 2023 menilai sektor jasa keuangan nasional terjaga stabil didukung permodalan yang kuat, kondisi likuiditas yang memadai, dan profil risiko yang terjaga sehingga meningkatkan optimisme bahwa sektor jasa keuangan mampu memitigasi risiko meningkatnya ketidakpastian global baik dari higher for longer suku bunga global maupun peningkatan tensi geopolitik.
-
Bagaimana OJK menilai stabilitas sektor jasa keuangan Indonesia? Rapat Dewan Komisioner Bulanan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada 30 Agustus 2023 menilai stabilitas sektor jasa keuangan nasional terjaga dan resilien dengan indikator prudensial. seperti permodalan maupun likuiditas yang memadai serta profil risiko yang terjaga di tengah meningkatnya ketidakpastian perekonomian global.
-
Bagaimana cara bank pemerintah berperan dalam mengatasi tantangan ekonomi? Selain itu, bank pemerintah juga seringkali memiliki peran strategis dalam mengatasi tantangan ekonomi, seperti mengelola krisis keuangan dan memberikan dukungan finansial kepada sektor-sektor yang dianggap vital bagi pembangunan ekonomi.
-
Bagaimana OJK mendorong penguatan governansi di sektor jasa keuangan? OJK telah meminta agar Industri Jasa Keuangan terus memperkuat governansi antara lain dengan penerapan manajemen risiko dan manajemen anti-fraud serta penyuapan.
-
Mengapa OJK menyatakan sektor jasa keuangan Indonesia stabil? Rapat Dewan Komisioner Bulanan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada 30 Agustus 2023 menilai stabilitas sektor jasa keuangan nasional terjaga dan resilien dengan indikator prudensial. seperti permodalan maupun likuiditas yang memadai serta profil risiko yang terjaga di tengah meningkatnya ketidakpastian perekonomian global.
Perry melanjutkan, tugas OJK mengembangkan mengenai kesehatan lembaga keuangan, bank, nonbank, dan pasar modal. Sementara, menteri keuangan mengembangkan indikator untuk berbagai risiko fiskal seperti bagaimana dampak jika pajak kurang, defisit terlalu tinggi, termasuk juga risiko pasar Surat Berharga Negara (SBN). "Karena kemenkeu sangat concern," ucapnya.
LPS, tambahnya, mengembangkan deteksi dini terhadap risiko perbankan maupun juga persiapan penanganannya. "Dalam UU PPKSK itu kan pertemuan di tingkat menteri, gubernur BI, ketua OJK, LPS setiap 3 bulan sekali minimal dan bisa ditambah. Selama ini secara rutin dilakukan di mana membahas asesmen berbagai indikator deteksi ini, bagaimana risikonya, dan kebijakan-kebijakan apa yang harus dikeluarkan untuk mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan risiko."
Seperti diketahui, Direktur Core Indonesia, Mohammad Faisal memprediksi ekonomi global masih akan terus bergejolak. Salah satu pemicunya adalah keputusan Inggris keluar dari Uni Eropa (Brexit) beberapa waktu lalu. Selain itu, hasil dari referendum di Italia yang mengakibatkan lengsernya PM Mateo Renzi pada awal Desember juga mempengaruhi ekonomi dunia.
"Meskipun guncangan ekonomi tidak sebesar yang diperkirakan keputusan tersebut telah berdampak buruk pada sektor finansial dan kinerja ekspor dan investasi di kawasan tersebut. Terlebih referendum Italia yang mempengaruhi kepercayaan masyarakat Eropa terhadap institusi UE dan mata Uang Euro," jelasnya di kantor CORE Indonesia, Jakarta.
Kemudian, pertumbuhan ekonomi di Amerika Serikat (AS) di tahun lalu yang hanya 1,6 persen atau melambat dibandingkan tahun 2015 yang mencapai 2,6 persen juga mempengaruhi ekonomi dunia. Perlambatan ekonomi Amerika merupakan sentimen awal negatif terpilihnya Donald Trump sebagai Presiden AS.
Selanjutnya, pertumbuhan China juga mengalami perlambatan ditahun ini yang hanya tumbuh 6,6 persen, lebih lambat dibanding tahun lalu yang mencapai 6,9 persen.
Menurutnya ini disebabkan faktor eksternal terutama turunnya pertumbuhan ekspor yang disebabkan oleh kebijakan transformasi pemerintah China. "Kemudian juga disebabkan ketergantungan pada utang dan investasi dalam membiayai ekonomi," tutupnya.
Baca juga:
BI prediksi suku bunga The Fed naik 2 kali di 2017 & 3 kali di 2018
Peringatan BI, krisis bisa terjadi di masa saja dan kapan saja
BI waspadai lonjakan inflasi akibat pencabutan subsidi listrik
Bank Indonesia buka lowongan untuk pegawai kontrak, ini syaratnya
BI sebut pemerintah intip rekening nasabah tak hanya terjadi di RI