Istana sebut kasus suap PLTU Riau-1 justru beri kepastian iklim investasi
Kasus dugaan korupsi dalam pengerjaan Proyek PLTU Riau-1 terus berlanjut. Terkini, KPK resmi menetapkan Idrus Marham sebagai tersangka dalam kasus proyek bernilai USD 900 juta itu. Kepala Staf Kepresidenan, Jenderal (Purn) Moeldoko, menegaskan bahwa kasus ini tidak akan menghambat iklim investasi.
Kasus dugaan korupsi dalam pengerjaan Proyek PLTU Riau-1 terus berlanjut. Terkini, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menetapkan Mantan Politikus Partai Golkar Idrus Marham sebagai tersangka dalam kasus proyek bernilai USD 900 juta itu.
Buntut dari kasus tersebut adalah pemberhentian sementara proyek yang ditargetkan bakal beroperasi atau Commercial Operation Date (COD) pada 2023 dengan kapasitas 2x300 MW.
-
Kapan hasil PSU DPD RI Sumbar diumumkan? Perolehan suara itu dibacakan langsung oleh Ketua KPU Sumbar Surya Efitrimen pada Sabtu, (20/7) siang.
-
Kapan sidang perdana PHPU untuk Anies-Cak Imin? Pasangan calon nomor urut 1, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar alias Cak Imin, Timnas AMIN, serta Tim Hukum hadir dalam sidang perdana perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 Mahkamah Konstitusi hari ini, Rabu (27/3).
-
Suara siapa yang tertinggi di PSU DPD RI Sumbar? Dalam hasil rekapitulasi tersebut Cerint Iralloza Tasya meraih suara tertinggi.
-
Apa yang akan dihasilkan dari proyek kolaborasi PLN, ACWA Power, dan Pupuk Indonesia? Proyek ini akan menghasilkan hidrogen yang berfungsi sebagai bahan bakar alternatif yang ramah lingkungan.
-
Kapan Jalur Lingkar Barat Purwakarta dibangun? Sebelum dibangun jalan lingkar pada 2013, Kecamatan Sukasari yang berada paling ujung di Kabupaten Purwakarta aksesnya tidak layak.
-
Apa tujuan dari pembangunan gedung PLUT-KUMKM di Kota Pasuruan? "Pembangunan gedung ini diharapkan dapat digunakan sebagai pengembangan koperasi dan UMKM di Kota Pasuruan," jelas Gus Ipul.
Kepala Staf Kepresidenan, Jenderal (Purn) Moeldoko, menegaskan bahwa pengusutan kasus ini tidak akan menghambat iklim investasi. Melainkan justru memberikan kepastian investasi.
"Ya kalau penyelesaian kasus hukum ya. Intinya justru memberikan kepastian," kata dia saat ditemui Merdeka.com, di Balai Kartini, Jakarta, Sabtu (25/8).
Menurut dia, terkuaknya kasus itu, serta seluruh proses yang tengah dijalankan Komisi Antirasuah memberikan sinyal bahwa penegakan hukum sungguh berjalan di Indonesia.
"Dengan law enforcement yang sungguh-sungguh, yang baik justru memberikan kepastian investasi," tegas dia.
Sebelumnya, Direktur Utama PLN, Sofyan Basir mengatakan, penundaan pembangunan PLTU mulut tambang Riau 1 diakibatkan kasus hukum yang menjerat proses pembangunan pembangkit. Proses pembangunan akan dilanjutkan setelah kasus hukum dinyatakan rampung.
"Karena ada proses hukum kita tunda sementara, sampai proses hukum selesai," kata Sofyan.
Menurut Sofyan, saat ini proses pembangunan PLTU berkapasitas 2X300 Mega Watt (MW) tersebut masih dalam tahap awal penandatanganan Leter of Intent (LoI) antara perusahaan patungan, belum menyetuh tahap Perjanjian Jual Beli Listrik (Power Purchase Agreement/PPA).
Adapun perusahaan patungan tersebut adalah PT Pembangkitan Jawa Bali (PJB), PT Samantaka Batubara dari Black Gold Natural Resouces dan PT China Huadian Enginering. Porsinya adalah 51 persen anak usaha PLN yaitu PJB dan sianya konsorsium.
"Ini belum PPA. Nama perusahaan 51 anak usaha PLN PJB sisanya 49 konsorsium, karena sesuai Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2016 harus mayoritas BUMN," tutur Sofyan.
Baca juga:
KPK belum temukan cukup bukti keterlibatan dirut PLN di kasus PLTU Riau
Jadi tersangka suap PLTU Riau-1, berapa jumlah harta Idrus Marham?
KPK ungkap peran Idrus Marham di korupsi PLTU Riau-1
KPK tetapkan Idrus Marham tersangka suap PLTU Riau-1
Idrus Marham diduga terima USD 1,5 juta di proyek PLTU Riau-1
Perjalanan kasus PLTU Riau-I diduga libatkan Idrus Marham
Agus Gumiwang jadi Mensos, Golkar cari pengganti di fraksi dan DPD DKI