Jadi tersangka kasus korupsi, dirut PT Pos Indonesia dipecat
Dewan komisaris menunjuk Poernomo sebagai Plt Dirut PT Pos Indonesia.
Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) resmi memecat Budi Setiawan dari jabatannya sebagai Direktur Utama PT Pos Indonesia. Keputusan ini diambil setelah Budi Setiawan ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi proyek bersama PT Datindo Infonet Prima untuk mengadaan Portabel Data Terminal (PDT) tahun 2013 senilai Rp 10,5 miliar.
Pemecatan itu tertuang dalam Keputusan Menteri BUMN Nomor: SK-61/MBU/05/2015 tertanggal 7 Mei 2015. Selain Budi, Menteri Rini juga memberhentikan Budhi Setyawan dari jabatannya sebagai Direktur Teknologi dan Jasa Keuangan.
-
Kenapa Pemkot Bontang bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan? Tujuan kegiatan ini adalah untuk menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021. Tentang optimalisasi Program Jaminan Sosial Ketengakerjaan dan untuk menjamin perlindungan sosial para pekerja di wilayah Kota Bontang.
-
Kapan PT Timah mengalami kerugian? Perusahaan berkode saham TINS ini mencatat rugi sekitar Rp450 miliar.Virsal mengatakan penyebab terbesar kerugian tersebut karena harga timah di pasar global tengah mengalami penurunan. Alhasil, pendapatan yang dicatatkan PT Timah Tbk ikut turun.
-
Apa tugas utama Kementerian BUMN? Kementerian BUMN Bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang badan usaha milik negara
-
Mengapa Kejaksaan Agung berkoordinasi dengan BPK dalam kasus korupsi timah? Hari ini temen-temen penyidik sedang berkomunikasi dengan BPKP dan ahli yang lain hari ini. Lagi dilakukan perhitungan, konfrontasi dan diskusi formulasinya seperti apa," kata Kapuspenkum Kejagung, Ketut Sumedana kepada wartawan, Rabu (3/4).
-
Apa yang dihapus dari BPJS? Kepala Humas BPJS Kesehatan Rizzky Anugerah menjawab pertanyaan publik terkait naiknya iuran ketika Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) berlaku.
-
Kenapa Kementerian ATR/BPN menyerahkan sertipikat aset BUMN dan Pemda di Kalimantan Timur? Menteri ATR/BPN telah menyelamatkan aset-aset negara melalui program sertifikasi tanah aset Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Hadi Tjahjanto menyerahkan sejumlah sertipikat aset Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Dalam hal ini PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) (Persero), dan sertipikat aset Pemerintah Daerah (Pemda) di wilayah Kalimantan Timur. Penyerahan tersebut berlangsung di Hotel Mercure Samarinda, pada Kamis (3/8/2023). Adapun sertipikat aset BUMN yang diserahkan, yaitu 24 sertipikat bagi PLN wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara; 3 sertipikat bagi PLN wilayah Kalimantan Barat; dan 38 sertipikat bagi PLN wilayah Kalimantan Selatan. Sementara itu, sertipikat aset Pemda yang diserahkan antara lain 7 sertipikat bagi Pemerintah Kota Balikpapan; 3 sertipikat bagi Pemerintah Kota Samarinda; dan 2 sertipikat bagi Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara.
Sebagai gantinya, Dewan komisaris PT Pos Indonesia resmi menunjuk Poernomo sebagai pelaksana tugas (Plt) Direktur Utama PT Pos Indonesia dan Febriyanto Direktur Teknologi dan Jasa Keuangan. Salinan keputusan tersebut diterima merdeka.com dari internal PT Pos Indonesia, Kamis (7/5).
Sebelum menjabat Plt direktur utama, Poernomo merupakan Direktur Keuangan di PT Pos Indonesia. Sedangkan Febriyanto sebelumnya menjabat sebagai direktur SDM dan umum.
Seperti diketahui, akhir tahun lalu Kejaksaan Agung (Kejagung) menahan dua orang tersangka kasus dugaan korupsi di PT Pos Indonesia. Salah satu yang ditahan adalah Budhi Setyawan. Dalam kasus ini, Kejagung telah menetapkan lima tersangka sejak Oktober hingga November 2014; Direktur Utama PT Pos Indonesia, Budi Setiawan, SVP Teknologi Informasi PT Pos Indonesia, Budhi Setyawan (BdS), karyawati PT Datindo Infonet Prima, Sukianti Hartanto, pegawai PT Pos Indonesia, Muhajirin dan Direktur PT Datindo Infonet Prima, Effendy Christina.
(mdk/noe)