Jaga Inflasi, BPN Bakal Beri Subsidi Distribusi Pangan
Badan Pangan Nasional atau National Food Agency (NFA) memiliki 2 skema subsidi angkutan pangan untuk menekan inflasi. Di antaranya menanggung biaya distribusi pangan dari daerah surplus ke daerah defisit, dan alokasi dari dana transfer umum di pemerintah daerah.
Badan Pangan Nasional atau National Food Agency (NFA) memiliki 2 skema subsidi angkutan pangan untuk menekan inflasi. Di antaranya menanggung biaya distribusi pangan dari daerah surplus ke daerah defisit, dan alokasi dari dana transfer umum di pemerintah daerah.
"Ada dua, jadi pak Presiden menyampaikan untuk yang besra-besar, misalnya over production di Sumbawa, Dompu, kemarin jagung ya, tempatnya sudah tidak cukup untuk nampung, gudang Bulog, gudang swasta sudah tidak cukup gitu ya, kemudian ini kan harus dimobilisasi stoknya ke daerah lain," kata dia kepada wartawan di Bekasi, Selasa (20/9).
-
Di mana harga bahan pangan di pantau? Situs Badan Pangan Nasional (Bapanas) per Rabu 21 Februari 2024 pukul 13.00 WIB menunjukkan kenaikan harga beberapa bahan pangan, terutama beras dan cabai rawit merah.
-
Kapan harga bahan pangan di Jakarta terpantau naik? Situs Badan Pangan Nasional (Bapanas) per Rabu 21 Februari 2024 pukul 13.00 WIB menunjukkan kenaikan harga beberapa bahan pangan, terutama beras dan cabai rawit merah.
-
Apa itu inflasi? Sekadar informasi, inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa, yang berdampak pada biaya hidup.
-
Kapan inflasi terjadi? Inflasi terjadi ketika harga barang dan jasa secara umum mengalami kenaikan yang terus-menerus dalam suatu periode waktu tertentu hingga mengurangi daya beli uang.
-
Kenapa mahalnya harga pangan jadi penghalang untuk makan sehat? Tekanan inflasi berdampak naiknya harga pangan. Namun kondisi ini tidak menjadi penghalang untuk makan makanan sehat.
-
Bagaimana dampak kemarau panjang terhadap harga beras? Produksi sawah petani terancam gagal karena hal ini.
"Sementara peternak di Kendal, peternak Blitar, perlu jagung, nah itu difasilitasi distribusinya oleh Badan Pangan Nasional, yang besar-besar," tambahnya.
Kendati begitu, Arief enggan menyebut berapa besaran alokasi dana yang disiapkan oleh Badan Pangan Nasional. Namun, dia memastikan akan menanggung kebutuhan biaya distribusi yang diampu oleh Bapanas.
"Berapapun kebutuhannya, itu harusnya bisa. Karena ada sentra produksi yang kelebihan ada daerah yang defisit. Jadi daerah surplus ke daerah defisit, mappingnya ini ada di NFA. Di kedeputian satu," terang dia.
Dia menjelaskan, alokasi dari dana transfer umum di pemerintah daerah sejalan dengan permintaan Presiden Joko Widodo. Di mana pemda mengalokasikan 2 persen dari DTU baik Dana Alokasi Umum atau Dana Bagi Hasil untuk membantu angkutan pangan.
Mekanismenya, melalui kerja sama antar daerah yang dinilai tak terlalu memberatkan keuangan pemda. Tujuannya masih sama, yakni memenuhi kebutuhan di satu daerah dari daerah yang kelebihan produksi komoditas tertentu.
"Yang kecil-kecil, kerja sama antar daerah itu pak Mendagri tentunya dengan Menteri Keuangan dan Menko Perekonomian sudah menyampaikan itu dapat menggunakan DTU yang 2 persen yang jumlahnya Rp 2,17 triliun, itu bisa digunakan DTU, DAU, DBH, itu digunakan untuk mobilisasi stok," tuturnya.
Upaya ini sejalan dengan langkah pemerintah menahan laju inflasi pangan di daerah. Ini jadi perhatian pemerintah pasca naiknya harga BBM Subsidi yang juga akan berimbas pada tingkat inflasi secara nasional.
Reporter: Arief Rahman H.
Sumber: Liputan6.com
Baca juga:
Pemkab Subang Ajak Warga Menanam Cabai dan Sayuran, Solusi di Tengah Kenaikan BBM
Dampak Kenaikan Harga BBM, Laju Inflasi Diprediksi 1,38 Persen
5,62 Persen Anggaran Pemkab Banyuwangi Difokuskan Tekan Inflasi
Harga BBM Naik, Inflasi Indonesia Diprediksi Lebih Tinggi dari Pertumbuhan Ekonomi
Jokowi Target Inflasi 2022 di Bawah 5 Persen, Sri Mulyani: Jaga Harga Makanan
Seluruh Pemerintah Daerah Diminta Gerak Cepat untuk Kendalikan Inflasi