Jakarta Butuh Dana Rp550 Miliar per Hari Jika Pemerintah Ambil Opsi Lockdown

Pada Senin (21/6) lalu penambahan kasus Covid-19 tercatat mencapai 14.536 kasus. Dengan tambahan ini, maka kasus Corona di Indonesia sejak Maret 2020 sudah menembus 2 juta jiwa. Atau tepatnya total 2.004.445 kasus.

2021-06-22 19:00:00

Peningkatan kasus Covid-19 di Indonesia dalam beberapa waktu terakhir kian mengkhawatirkan. Bahkan, pada Senin (21/6) lalu penambahan kasus Covid-19 tercatat mencapai 14.536 kasus. Dengan tambahan ini, maka kasus Corona di Indonesia sejak Maret 2020 sudah menembus 2 juta jiwa. Atau tepatnya total 2.004.445 kasus.

Penambahan 14.536 kasus positif Covid-19 disumbang 33 dari 34 provinsi di Indonesia. Data Satgas Covid-19 merinci, lima provinsi mengontribusi kasus positif Covid-19 tertinggi yakni DKI Jakarta 5.014, sehingga total kumulatifnya menjadi 479.043 orang.

Lalu, Jawa Tengah berada di posisi kedua dengan kontribusi kasus baru mencapai 3.252. Adapun total kumulatif kasus Covid-19 di Jawa Tengah mencapai 230.400 orang. Posisi ketiga ialah Jawa Barat melaporkan temuan 2.719 kasus baru Covid-19 sehingga total keseluruhannya menjadi 347.287 orang. Berikutnya, Jawa Timur dengan temuan kasus baru sebanyak 719. Total kasus Covid-19 di Jawa Timur adalah 164.267 orang.

Sementara provinsi kelima yang memiliki kasus Covid-19 baru cukup tinggi adalah DI Yogyakarta sebanyak 662 orang. Total kumulatif kasus Covid-19 menjadi 53.303 orang.

Sementara 29 provinsi lainnya melaporkan temuan kasus baru Covid-19 di bawah 350 orang. Demikian laporan Kementerian Kesehatan melalui Satuan Tugas Penanganan Covid-19, Senin (21/6).

Desakkan untuk menerapkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) secara ketat hingga karantina wilayah atau lockdown pun kembali mengemuka seiring melonjaknya kasus Covid-19 di tanah air. Ketua Dewan Pertimbangan Pengurus Besar (PB) Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Prof Zubairi Djoerban menyatakan, penerapan lockdown penting untuk memperlambat laju penyebaran virus corona. Selain itu, lockdown juga perlu untuk menyelamatkan fasilitas kesehatan dari ancaman kolaps.

Namun, Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Ali Mochtar Ngabalin menyatakan, pemerintah Jokowi lebih memilih PPKM Mikro ketimbang lockdown untuk menekan penyebaran virus corona jenis baru tersebut.

"Saya ingin katakan bahwa PPKM mikro masih menjadi kebijakan yang paling tepat untuk menghentikan laju penularan Covid-19, hingga ke desa atau langsung ke akar masalah, yaitu komunitas," ucap Ngabalin dalam akun Youtube Serbet Ngabalin, Selasa (22/6).

Ngablain menjelaskan, alasan pemerintah Jokowi memilih PPKM Mikro ketimbang lockdown setelah memperhitungkan kondisi sosial, ekonomi, dan politik. Selain itu, pemerintah juga turut mengamati pengalaman negara lain yang mengalami lonjakan parah kasus Covid-19.

Pemerintah, imbuh Ngabalin, meyakini laju penyebaran virus corona di Indonesia akan melandai apabila penerapan PPKM Mikro berjalan dengan baik. Maka dari itu, dia meminta para kepala daerah untuk memaksimalkan posko-posko Covid-19 di masing-masing wilayahnya.

"Fungsi utama posko ini adalah mendorong adanya perubahan perilaku. Jadi mendorong perubahan perilaku, kemudian dimaksudkan agar benar-benar kita semua, masyarakat bisa disiplin dalam menerapkan 3M yang sering diimbau, disampaikan," bebernya.

Tak hanya itu, dia juga mendorong partisipasi aktif masyarakat untuk mendukung penuh program PPKM Mikro yang digulirkan pemerintah. Dukungan sendiri bisa berupa penerapan protokol kesehatan secara ketat dalam berbagai aktivitas sosial maupun ekonomi masyarakat.

"Dukungan masyarakat jadi bagian yang sangat penting. Dengan begitu, kita sama-sama harus segera keluar dari covid yang menimpa bangsa," terangnya.

Jokowi Sebut Lockdown Butuh Rp550 Miliar Hanya Untuk Jakarta

Presiden Jokowi pada tahun lalu telah membeberkan dampak jika pemerintah memutuskan untuk lockdown. Dia menyebut, ada banyak buruh harian, pekerja harian, pedagang asongan, dan pedagang mikro yang hidupnya bergantung pada pendapatan harian.

"Ini juga harus menjadi hitungan, kalkulasi kita. Jangan sampai kita menyelesaikan sebuah masalah tapi muncul masalah baru yang lebih besar," ucap orang nomor datu di Indonesia tersebut di kanal YouTube Mata Najwa , ditulis Selasa (22/6).

Selain itu, Jokowi mengingatkan, dibutuhkan biaya tak sedikit yang dikeluarkan pemerintah untuk membiayai kebutuhan masyarakat selama lockdown. Dalam sehari saja membutuhkan biaya mencapai Rp550 miliar hanya untuk wilayah DKI Jakarta saja.

"Untuk Jakarta saja pernah kami hitung-hitungan, per hari membutuhkan Rp550 miliar (rupiah). Hanya Jakarta saja. Kalau Jabodetabek tiga kali lipat, itu per hari," bebernya.

Dia menambahkan, kebijakan lockdown yang diterapkan oleh sejumlah negara justru dinilai tidak efektif untuk menekan tingkat penularan Covid-19. Kebijakan karantina wilayah secara ketat itu justru dinilai berdampak buruk terhadap ekonomi negara.

"Bukan karena masalah bujet. Kita kan juga belajar dari negara-negara lain apakah lockdown itu berhasil menyelesaikan masalah, kan tidak? Coba tunjukkan negara mana yang berhasil melakukan lockdown dan bisa menghentikan masalah ini? Enggak ada menurut saya. Mana? Tunjukkan," tanya Jokowi saat ditanya Najwa tahun lalu.

Menteri Sandiaga Akan Optimalkan Anggaran Bansos

Sementara itu, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Salahuddin Uno akan menghormati keputusan apapun yang akan dibuat nantinya.

"Kita sangat menghormati dari kementerian/lembaga yang berwenang terhadap keputusan tersebut," kata Sandiaga dalam Weekly Press Briefing Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Jakarta, Selasa (22/6).

Pihaknya akan bekerja sama dengan pemerintah untuk melakukan berbagai penyesuaian dengan kegiatan kementerian. Di sisi lain, kementerian akan mendorong optimalisasi program bantuan sosial untuk sektor pariwisata dan ekonomi kreatif.

"Kami akan lakukan langkah untuk mematuhi dan menyiapkan kebutuhan dan menggenjot program bantuan sosial," kata dia.

Adapun beberapa program yang bisa dimaksimalkan antara lain dana hibah pariwisata, bantuan insentif pajak, dan permodalan dengan likuiditas. Dana Pemulihan Ekonomi Nasional juga akan dimanfaatkan Sandiaga untuk pelaku UMKM bila pemerintah melakukan kebijakan penguncian wilayah (lockdown) demi menekan penyebaran virus corona.

(mdk/idr)