Jakarta Makin Penuh Polusi, Menko Luhut Usul Kendaraan Listrik Diperbanyak hingga Tutup PLTU Suralaya
Luhut berencana mobil listrik boleh melintas bebas di jalur ganjil genap saat jam sibuk.
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan menyinggung kualitas udara di DKI Jakarta. Menurutnya, perlu upaya menyeluruh untuk memperbaikinya kedepan.
Dia menyoroti, indeks kualitas udara Jakarta berkisar 170-200. Salah satu upayanya menyetop operasional PLTU di sekitar Jakarta, sambil secara bersamaan meningkatkan penggunaan kendaraan listrik.
- Warga Keluhkan Listrik di Berau, Jokowi Langsung Hubungi Menteri BUMN dan Dirut PLN
- Tak Ada Pasar Mobil Listik Bekas Jadi Tantangan Pengembangan Kendaraan Listrik di Indonesia
- PLN Ungkap Modus Warga Jakarta Curi Listrik: Ganti MCB hingga Manipulasi Meteran
- Cegah Polusi Udara, Heru Gelontorkan Rp7 Miliar untuk Motor Listrik Dishub DKI
"Mobil EV kita dorong dengan sepeda motor EV untuk lebih banyak," ungkap Menko Luhut, ditemui di JCC Senayan, Jakarta, Rabu (14/8).
Guna memberikan fasilitas tambahan, ada rencana untuk membolehkan kendaraan listrik tadi bebas area ganjil-genap Jakarta. Pada saat yang sama, mulai mengimplementasikan BBM rendah sulfur.
"Area ganjil genap mungkin kita lagi exercise juga untuk supaya itu nanti boleh motor EV dengan mobil EV secara bertahap dan kemudian low sulfur minyak," kata Luhut.
"Apalagi nanti bus transportasi kita ada 5.000 bus yang segera kita mulai bertahap masukkan EV sehingga tidak ada lagi bus yang pakai solar dan juga tadi mobil-mobil karena mobil-mobil ini transportasi ini banyak sekali dampaknya," sambung Menko Luhut.
Pasang Sensor Pendeteksi Polusi di Pabrik Sekitar Jakarta
Tak berhenti disitu, dia juga berencana untuk memasang sensor di pabrik-pabrik sekitar DKI Jakarta. Tujuannya untuk mengukur kadar gas buang dari operasional pabrik tadi.
"Jadi kemudian pabrik-pabrik kita akan lihat yang ada di sekitar Jakarta kita akan kasih sensor untuk kita ketahui apa gas apa yang dikeluarkan, dioksin atau apa semacamnya itu," ujarnya.
Lebih lanjut Luhut menegaskan polusi yang bertebaran itu buruk bagi kesehatan. Apalagi, secara akumulasi, biaya untuk kesehatan mencapaiRp 38 triliun, baik melalui BPJS maupun dana pribadi.
Dia bilang, perbaikan kualitas udara tadi menjadi tugas yang harus dijalankan bersama-sama.
"Karena itu semua berbahaya untuk kesehatan itu tanggung jawab pemerintah untuk itu dan tanggung jawab ktia ramai-ramai. Jadi saya mohon kalau ada masukan silakan, tapi jangan terus ribut, kenapa pemerintah lakukan, kita gak ada pilihan, kalau mau bikin sehat ya kita harus lakukan," tegas Luhut.
Rencana Tutup PLTU Suralaya
Luhut juga berencana untuk menutup Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Suralaya, di Cilegon, Banten. Menurutnya, penutupan itu bisa memperbaiki kualitas udara di Jakarta.
Dia mengatakan segera melakukan rapat untuk menindaklanjuti rencana tersebut. Mengingat lagi, PLTU Suralaya sudah beroperasi selama puluhan tahun.
"Ya PLTU mau kita rapatin nanti yang Suralaya itu kan sudah banyak polusinya ya. Dan sudah lebih 40 tahun ya, jadi kita pengen exercise kita ingin kaji kalau bisa kita tutup supaya mengurangi polusi Jakarta, kata Luhut.
Dalam forum pengusaha sektor minyak dan gas bumi (migas), dia mengatakan indeks kualitas udara di Jakarta bisa turun sekitar 50-60 poin. Saat ini, indeks kualitas udara Jakarta masih berkisar 170-200. Angka itu mengindikasikan buruknya kualitas udara untuk kesehatan masyarakat.
"Kita Jakarta ini kalau bisa kalau kita tutup tadi (PLTU) Suralaya kita berharap akan bisa turun mungkin di bawah 100 indeksnya ini," ucapnya.
Dia turut menyinggung indeks kualitas udara di Ibu Kota Nusantara (IKN) yang hanya mencatatkan angka 6. Bahkan, kualitss udara di IKN jauh lebih baik dibandingkan dengan Singapura.
"IKN itu hanya 6 indeksnya, jadi, Singapura aja 24 apa 30 jadi IKN itu jauh lebih bagus," tegasnya.