Jalani program BBM satu harga, Pemda Jayawijaya batasi pemakaian bensin lewat kartu
Pemerintah tengah gencar menjalankan program penyaluran BBM satu harga ke seluruh Indonesia. Diharapkan dengan program ini harga BBM di daerah terpencil sama dengan daerah perkotaan.
Pemerintah tengah gencar menjalankan program penyaluran BBM satu harga ke seluruh Indonesia. Diharapkan dengan program ini harga BBM di daerah terpencil sama dengan daerah perkotaan.
Dengan demikian, pemerintah pusat maupun pemerintah daerah harus memastikan ketersediaan pasokan dan proses penyaluran BBM berjalan dengan baik.
-
Bagaimana upaya BPH Migas memastikan BBM subsidi tepat sasaran? Dalam pertemuan tersebut, Saleh Abdurrahman menyampaikan, rapat koordinasi ini merupakan lanjutan dari pertemuan sebelumnya dengan seluruh pemerintah provinsi di Kalimantan. Saleh mengharapkan agar ajang ini dimanfaatkan untuk berdiskusi hal-hal yang masih kurang jelas atau menjadi perhatian pemerintah daerah.
-
Bagaimana BPH Migas memastikan penyaluran BBM subsidi tepat sasaran? “Dalam rangka pengendalian konsumen agar tepat sasaran, diperlukan kerja sama antara BPH Migas dengan pemerintah daerah sebagai pihak yang mengetahui konsumen pengguna di wilayahnya yang berhak untuk mendapatkan JBT dan JBKP tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” paparnya.
-
Bagaimana BPH Migas ingin memastikan penyaluran BBM bersubsidi tepat sasaran? "Pastikan seluruh CCTV berfungsi dengan baik dan merekam aktivitas penyaluran selama minimal 30 hari, hal ini penting sebagai upaya transparansi dan pengawasan lebih lanjut dalam penyaluran BBM. Selain itu, pastikan pula bahwa penyaluran BBM dilakukan sesuai dengan ketentuan Perpres Nomor 191 Tahun 2014 yaitu hanya kepada konsumen pengguna yang berhak," terangnya.
-
Bagaimana BPH Migas memastikan kelancaran program BBM Satu Harga di daerah terpencil? Ia meminta kepada Badan Usaha Penugasan untuk selalu memantau operasional dan keberlanjutan dari lembaga penyalur BBM Satu Harga yang berada di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). “Apabila ada kendala, kita bisa koordinasikan dengan pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Kita ingin program BBM Satu Harga berjalan sesuai tujuan awal program ini dilaksanakan,” imbuhnya.
-
Apa saja yang dilakukan BPH Migas untuk memudahkan masyarakat memanfaatkan BBM subsidi? Di samping itu, dalam rangka mempermudah masyarakat dalam memanfaatkan BBM subsidi dan kompensasi, BPH Migas telah mengeluarkan Peraturan BPH Migas Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penerbitan Surat Rekomendasi untuk Pembelian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu (JBT) dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan (JBKP), dan Peraturan BPH Migas Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penyaluran JBT dan JBKP pada Sub Penyalur di Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar atau Terpencil.
-
Kenapa BPH Migas menekankan pentingnya pengawasan pada penyaluran BBM bersubsidi? Penyaluran Jenis Bahan Bakar Tertentu (JBT) dan Jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan (JBKP) merupakan isu strategis, terutama dalam menjaga ketersediaan energi di masyarakat. Untuk memastikan penyaluran BBM bersubsidi ini tepat sasaran dan tidak disalahgunakan, BPH Migas telah mengeluarkan regulasi mengenai pedoman pembinaan hasil pengawasan kepada penyalur.
Anggota Komite Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas (BPH Migas) Henry Achmad menceritakan strategi khusus yang dilakukan Pemerintah Daerah Jayawijaya, Wamena, Papua untuk mengawal program BBM satu harga.
"Di Wamena dikasih kartu, misalnya mobil seminggu mendapatkan 20 liter. Nah diregistrasi kendaraan tersebut baik mobil atau motor, kemudian mereka diberi jatah pembelian," ungkapnya di Kantor BPH Migas, Jakarta Selatan, Rabu (18/10).
Dengan strategi tersebut, proses penyaluran BBM ke masyarakat menjadi tertata dan dapat dikontrol dengan baik.
"Itu akhirnya tertata dengan baik. Pada tanggal yang sudah ditetapkan, misalnya, mobil dengan plat nomor tertentu akan mengambil dengan jumlah tertentu. Dari pengamatan, kami lihat tidak ada antrean," jelasnya.
Dia menambahkan, pengawasan seperti yang terjadi di Wamena merupakan bukti keterlibatan aktif pemerintah daerah setempat dalam mengawal program nasional. Sebab, pemerintah daerah punya andil besar dalam penyaluran BBM satu harga.
"Karena namanya juga BBM satu harga itu subsidi, harus termonitor dengan baik. Harus jelas siapa yang memanfaatkan. Yang kita tidak inginkan ada pihak yang tidak berhak menikmatinya," tegas Henry.
Baca juga:
Hanya untung Rp 150 per liter, investor tak minat ikut program BBM Satu Harga
Penentuan lokasi penyalur jadi hambatan program BBM Satu Harga
BPH Migas sebut ada penambahan 6 titik penyaluran BBM satu harga
Kini, harga premium dan solar di Sambas sama dengan daerah lain
Program BBM satu harga Jokowi tak terasa di pedalaman Papua
Menteri Rini pamer keberhasilan pemerintah Jokowi, salah satunya BBM satu harga
Pulau Seram jadi titik ke-25 program BBM satu harga Jokowi