Jalur Proyek KA Maros-Barru Sulsel Ditargetkan Beroperasi Oktober 2022
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi melakukan kunjungan kerja ke Makassar, Sulawesi Selatan pada Jumat (27/5) dan Sabtu (28/5). Kunjungan kerja dilakukan untuk mengecek progres proyek KA Makassar – Parepare yang merupakan salah satu dari Proyek Strategis Nasional (PSN).
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi melakukan kunjungan kerja ke Makassar, Sulawesi Selatan pada Jumat (27/5) dan Sabtu (28/5). Kunjungan kerja dilakukan untuk mengecek progres proyek KA Makassar – Parepare yang merupakan salah satu dari Proyek Strategis Nasional (PSN).
Menhub mengatakan, dari tiga target utama penyelesaian proyek KA Makassar-Parepare, target pertama yang akan diselesaikan yaitu jalur KA Maros – Barru sepanjang kurang lebih 71 Km. Ditargetkan jalur yang dilalui 8 (delapan) stasiun tersebut sudah bisa beroperasi melayani angkutan KA penumpang perintis pada Oktober 2022, dengan tujuan Stasiun Maros ke Stasiun Barru (PP).
-
Kapan Kementerian PUPR menyelesaikan sebagian besar proyek strategis nasional? Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) hingga Juli 2023 telah merampungkan 87 Proyek Strategis Nasional (PSN) atau 70 persen dari target 125 PSN.
-
Apa yang dikampanyekan Kementerian Perhubungan? Kemenhub kampanyekan keselamatan pelayaran kepada masyarakat. Indonesia selain negara maritim, juga merupakan salah satu negara di dunia yang memiliki lalu lintas pelayaran yang sangat padat dan ramai dan keselamatan pelayaran menjadi isu penting.
-
Bagaimana Kementerian ATR/BPN berencana untuk mendukung terwujudnya visi dan misi Kementerian KKP? Kerja sama tersebut di antaranya berkaitan dengan pendaftaran dan pemeliharaan data tanah; pelaksanaan Reforma Agraria; integrasi Rencana Tata Ruang darat dan laut; hingga pengembangan kompetensi sumber daya manusia (SDM).
-
Bagaimana Kementerian PPN/Bappenas berperan dalam pengendalian pembangunan? Dalam hal ini, Kementerian PPN/Bappenas mengambil bagian dalam pengendalian pembangunan yang menjamin tercapainya hasil pembangunan (outcome), serta pendampingan juga penguatan terhadap K/L dan pemerintah daerah terkait dengan pencapaian proyek strategis nasional.
-
Bagaimana proses pembentukan dan organisasi Kementerian Negara? Pemerintah melalui Peraturan Presiden No. 47/2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara yang dikeluarkan pada 3 November 2009, mengubah semua bentuk Departemen, Kantor Menteri Negara dan Kantor Menteri Koordinator menjadi Kementerian Negara. Pembentukan dan organisasi Kementerian Negara itu sebenarnya berlaku sejak UU No 39/2008, yang dipertegas dengan Perpres tersebut.
-
Kenapa Kementerian ATR/BPN menyerahkan sertipikat aset BUMN dan Pemda di Kalimantan Timur? Menteri ATR/BPN telah menyelamatkan aset-aset negara melalui program sertifikasi tanah aset Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Hadi Tjahjanto menyerahkan sejumlah sertipikat aset Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Dalam hal ini PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) (Persero), dan sertipikat aset Pemerintah Daerah (Pemda) di wilayah Kalimantan Timur. Penyerahan tersebut berlangsung di Hotel Mercure Samarinda, pada Kamis (3/8/2023). Adapun sertipikat aset BUMN yang diserahkan, yaitu 24 sertipikat bagi PLN wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara; 3 sertipikat bagi PLN wilayah Kalimantan Barat; dan 38 sertipikat bagi PLN wilayah Kalimantan Selatan. Sementara itu, sertipikat aset Pemda yang diserahkan antara lain 7 sertipikat bagi Pemerintah Kota Balikpapan; 3 sertipikat bagi Pemerintah Kota Samarinda; dan 2 sertipikat bagi Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara.
"Setelah dua tahun pandemi, ternyata perkembangan dari pembangunan proyek ini sangat signifikan. Direncanakan bulan Oktober keretanya akan akan mulai beroperasi," ujar Menhub Budi di Pelabuhan Garongkong, Sabtu (28/5).
Selain sebagai angkutan penumpang perintis, kereta ini juga akan difungsikan sebagai kereta wisata menuju sejumlah objek wisata di Sulawesi Selatan yang potensial seperti di daerah Kabupaten Barru dan desa wisata Rammang-Rammang.
"Saya mendorong Pemda bersama stakeholder pariwisata mengembangkan wisata disini, mulai dari kulinernya, juga pemandangan gunung, sawah, dan laut yang indah," ucap Menhub Budi.
Lebih lanjut Menhub Budi mengatakan, target kedua yaitu menyelesaikan jalur KA yang menghubungkan ke Pelabuhan Garongkong dan pabrik Semen Tonasa (Maros-Pangkep-Barru) untuk melayani angkutan KA Logistik, serta perpanjangan jalur KA dari Stasiun Maros ke Stasiun Mandai, yang ditargetkan selesai pada Maret 2023.
KA Logistik/Barang ini dibutuhkan di Sulsel untuk mengangkut komoditas seperti Batubara, Semen, dan lainnya menuju ke Pelabuhan Garongkong. Dengan kolaborasi KA penumpang dan barang ini diharapkan jalur ini akan produktif dan mampu menumbuhkan titik-titik ekonomi baru di daerah Sulsel.
Selanjutnya, target ketiga yaitu melanjutkan pembangunan jalur KA dari Stasiun Barru ke Stasiun Pallanro, sehingga nantinya jalur KA ini bertambah menjadi sepanjang kurang lebih 110 Km, yang membentang dari Stasiun Mandai (Makassar) sampai ke Stasiun Pallanro. Ditargetkan jalur ini akan beroperasi pada triwulan II Tahun 2024.
Gubernur Sulaewsi Selatan Apresiasi Komitmen Pemerintah
Pada kesempatan yang sama Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman mengapresiasi komitmen pemerintah pusat untuk memastikan proyek strategis nasional (PSN) ini dapat berlanjut.
Dia mengatakan pihaknya akan mendukung penyelesaian proyek ini seperti kepastian pembebasan lahan, dan dukungan percepatan lainnya seperti pengembangan kawasan wisata, dan dukungan lainnya.
“Ini suatu terobosan dari pemerintahan Pak Presiden Jokowi melalui pak Menhub. Ini menjadi kereta pertama di Indonesia Timur. Mudah-mudahan peninggalan ini dapat memudahkan pergerakan masyarakat Sulsel,” katanya.
Dalam tinjauannya, Menhub meninjau Stasiun Tenate Rilau dan menggunakan kereta inspeksi Kementerian Perhubungan menuju Stasiun Pelabuhan Garongkong, Kabupaten Barru. Turut hadir dalam tinjauan, Dirjen Perkeretaapian Zulfikri, Direktur Utama PT KAI Didiek Hartantyo, Bupati Kabupaten Barru Suardi Saleh, dan sejumlah pejabat terkait lainnya.
(mdk/ags)