Jelang Akhir Tahun, Pemerintah Bangun Rusun di Papua
Pemerintah menyadari banyak rusun tidak ditempati karena perencanaan kurang matang.
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait akan membangun dua tower rumah susun (rusun) di Daerah Otonomi Baru (DOB) Papua Pegunungan. Proyek ini diupayakan bakal dimulai di sisa 2024 ini.
Pembangunan ini diinisiasi setelah dirinya mengadakan pertemuan bersama Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY9, Menteri Transmigrasi Iftitah Sulaiman, dam Pj Gubernur Papua Pegunungan Velix Vernando Wanggai para Rabu (6/11) malam.
- Muncul Wacana Pupuk Indonesia dan Bulog Berada di Bawah Kementan Mulai Tahun Depan
- Wujudkan Lumbung Pangan Nasional, Pemerintah Bangun Pelabuhan 1 KM di Papua
- Wapres Ma’ruf Amin Luncurkan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua
- Pemerintah Habiskan Rp1,3 Triliun untuk Rekontruksi 147 Bangunan Pasca Gempa di Sulbar
"Tahun ini akan kami mulai pembangunan 2 tower Rusun di Papua Pegunungan," ujar Maruarar Sirait di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Jakarta, dikutip Kamis (7/11).
Ara menyatakan, anggaran untuk pembangunan Rusun di wilayah tersebut sudah dianggarkan dalam APBN kontrak tahun jamak. Dengan estimasi angka sekitar Rp 22 miliar. "Sudah kami anggarkan pembangunan Rusunnya unyuk tahun jamak," imbuhnya.
Untuk proses pembangunan, Kementrian PKP akan berkoordinasi dengan pemerintah daerah setempat. Utamanya dalam mendatangkan sejumlah bahan material seperti semen dari Kota Jayapura, Papua.
"Doakan agar pembangunannya berjalan lancar. Tentu kita pertimbangkan semua aspek teknis, bagaimana logistik tidak mudah. Karena kalau tidak salah semua dari Jayapura musti pakai pesawat termasuk alat berat. Bagaimana juga aspek keamanan kita pertimbangkan juga," ungkapnya.
Lebih lanjut, Ara juga turut menyertakan pesan dari Presiden Prabowo Subianto, untuk menghindari tindak korupsi dalam pembangunan perumahan. Ia turut menyinggung masih banyaknya rusun yang hingga saat ini belum ditempati, lantaran secara posisi atau perencanaan belum matang.
"Dalam Rapat kabinet Presiden Pak Prabowo juga selalu mengingatkan kita semua untuk tidak korupsi. Jangan sampai membangun tapi tidak diisi dan ditempati. Yang paling penting harus direncanakan dan dikoordinasi secara matang," tegasnya.