JK minta skema koordinasi manfaat BPJS Kesehatan tuntas 6 bulan
Belum jelasnya skema membuat perusahaan setengah hati mendaftarkan pekerjanya menjadi peserta program asuransi sosial.
Wakil Presiden Jusuf Kalla meminta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menuntaskan skema koordinasi manfaat (CoB) asuransi bagi pekerja swasta dalam enam bulan. Belum jelasnya skema CoB membuat perusahaan setengah hati mendaftarkan pekerjanya menjadi peserta program asuransi sosial dikelola BPJS Kesehatan.
"Memang rencananya juga besok pagi BPJS Kesehatan dengan Apindo juga akan menyusun rencana implementasi nota kesepahaman (MoU) yang sudah disepakati, terutama soal CoB," kata Ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional Chazali Situmorang seusai bertemu JK di kantornya, Jakarta, Kamis (8/1).
-
Kenapa Ridwan Kamil menemui Jusuf Kalla? “Beliau kan orang pintar ya dan penuh dengan pengalaman, arif, bijaksana. Sehingga saya perlu mendapatkan arahan, wejangannya dari beliau,” sambungnya.
-
Apa yang diungkapkan Jusuf Kalla mengenai pembelian alutsista bekas? Pemerintah membeli alat utama sistem persenjataan (alutsista) bekas dengan harga murah bukan terjadi saat ini saja. Hal tersebut dinungkapkan langsung Mantan Wakil Presiden, Jusuf Kalla (JK) yang pernah berpasangan dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Joko Widodo. Pemerintah Beli Alutsista Bekas Umur 25 Tahun Harganya Rp1 Triliun kata JK dikutip dari Antara, Kamis (11/1) "Saya kira pemerintah 'kan tidak satu kali ini beli bekas (alutsista bekas), tetapi selalu murah. Murah sekali barang bekas itu sebetulnya, apalagi kalau sudah tua,"
-
Bagaimana Jusuf Kalla menilai harga alutsista bekas yang dibeli pemerintah? "Sebetulnya bukan hanya bekas, berapa harga bekas itu? Itu hal yang berbeda. Kalau ini 'kan harganya rata-rata Rp1 triliun satu pesawat, pesawat yang umurnya 25 tahun," kata JK. Ketika orang ingin membeli pesawat, yang diukur ada dua yaitu umur dan jam terbangnya. Khusus umur sangat berpengaruh pada teknologi yang ada di dalam pesawat tersebut.
-
Bagaimana Jusuf Kalla menilai dampak dari hukuman terhadap BUMN yang rugi? Kalau suatu kebijakan bisnis, langkah bisnis rugi cuma dua kemungkinannya, dia untung, dan rugi. Kalau semua perusahaan rugi, maka seluruh BUMN karya harus dihukum, ini bahayanya, kalau satu perusahaan rugi harus dihukum, maka semua perusahaan negara harus dihukum, dan itu akan menghancurkan sistem," ujar JK.
-
Kapan Wapres Ma'ruf menjadi Plt Presiden? Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengeluarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 12 tahun 2024 tentang penugasan Wakil Presiden untuk melaksanakan tugas presiden hingga 6 Maret 2024.
-
Kenapa Jusuf Kalla menilai pembelian alutsista bekas dengan harga Rp1 Triliun tidak layak? "Sebetulnya bukan hanya bekas, berapa harga bekas itu? Itu hal yang berbeda. Kalau ini 'kan harganya rata-rata Rp1 triliun satu pesawat, pesawat yang umurnya 25 tahun," kata JK. Ketika orang ingin membeli pesawat, yang diukur ada dua yaitu umur dan jam terbangnya. Khusus umur sangat berpengaruh pada teknologi yang ada di dalam pesawat tersebut.
Adapun CoB adalah mekanisme kerja sama antara BPJS Kesehatan dengan perusahaan asuransi lain dalam menjamin kesehatan pesertanya. Belum jelasnya skema CoB membuat perusahaan khawatir bakal membayar iuran asuransi ganda.
Wapres juga meminta BPJS Kesehatan dapat meningkatkan fasilitas kesehatan sesuai kebutuhan peserta. Dengan begitu, kekhawatiran pengusaha akan keterbatasan BPJS Kesehatan memberikan manfaat penuh kepada pesertanya bisa ditekan.
"Memang tidak bisa serta merta fasilitas kesehatan itu diciptakan, maka proses bertahap ini terus dilakukan untuk menciptakan fasilitas pelayanan," jelas Chazali.
(mdk/yud)