JK sebut penerimaan pajak bisa lebih tinggi jika ekonomi membaik
Hingga 25 Desember 2015, Pemerintah berhasil mencatat penerimaan pajak mencapai Ro 1.000 triliun.
Kementerian Keuangan mencatat penerimaan pajak hingga 25 Desember 2015 mencapai Rp 1.000 triliun. Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro menilai capaian tersebut sebagai rekor dalam sejarah penerimaan pajak selama ini.
Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengatakan, penerimaan pajak tersebut bisa lebih baik apabila kondisi perekonomian dalam keadaan baik.
-
Kenapa Ridwan Kamil menemui Jusuf Kalla? “Beliau kan orang pintar ya dan penuh dengan pengalaman, arif, bijaksana. Sehingga saya perlu mendapatkan arahan, wejangannya dari beliau,” sambungnya.
-
Bagaimana Jusuf Kalla menilai harga alutsista bekas yang dibeli pemerintah? "Sebetulnya bukan hanya bekas, berapa harga bekas itu? Itu hal yang berbeda. Kalau ini 'kan harganya rata-rata Rp1 triliun satu pesawat, pesawat yang umurnya 25 tahun," kata JK. Ketika orang ingin membeli pesawat, yang diukur ada dua yaitu umur dan jam terbangnya. Khusus umur sangat berpengaruh pada teknologi yang ada di dalam pesawat tersebut.
-
Kenapa Jusuf Kalla menilai pembelian alutsista bekas dengan harga Rp1 Triliun tidak layak? "Sebetulnya bukan hanya bekas, berapa harga bekas itu? Itu hal yang berbeda. Kalau ini 'kan harganya rata-rata Rp1 triliun satu pesawat, pesawat yang umurnya 25 tahun," kata JK. Ketika orang ingin membeli pesawat, yang diukur ada dua yaitu umur dan jam terbangnya. Khusus umur sangat berpengaruh pada teknologi yang ada di dalam pesawat tersebut.
-
Siapa yang Jusuf Kalla kritik terkait hukuman pidana dalam kesalahan strategi bisnis? Pasalnya, ada berbagai faktor yang menentukan kerugian dalam korporasi, bukan hanya semata-mata kesalahan strategi. "Direksi boleh mengambil keputusan karena korporasi ada tiga bagian, yakni direksi, komisaris dan pemegang saham. Sepanjang direksi diketahui dan disetujui oleh dua organ lainnya maka itu bukan pidana jika melihat dari sisi hukum korporasi atau perseroan terbatas," kata Dosen Hukum Universitas Indonesia Fully Handayani Ridwan dalam keterangannya, Rabu (22/5).
-
Apa yang dikritik oleh Jusuf Kalla terkait hukuman pidana dalam kesalahan strategi bisnis? Pasalnya, ada berbagai faktor yang menentukan kerugian dalam korporasi, bukan hanya semata-mata kesalahan strategi. "Direksi boleh mengambil keputusan karena korporasi ada tiga bagian, yakni direksi, komisaris dan pemegang saham. Sepanjang direksi diketahui dan disetujui oleh dua organ lainnya maka itu bukan pidana jika melihat dari sisi hukum korporasi atau perseroan terbatas," kata Dosen Hukum Universitas Indonesia Fully Handayani Ridwan dalam keterangannya, Rabu (22/5).
-
Apa yang diungkapkan Jusuf Kalla mengenai pembelian alutsista bekas? Pemerintah membeli alat utama sistem persenjataan (alutsista) bekas dengan harga murah bukan terjadi saat ini saja. Hal tersebut dinungkapkan langsung Mantan Wakil Presiden, Jusuf Kalla (JK) yang pernah berpasangan dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Joko Widodo. Pemerintah Beli Alutsista Bekas Umur 25 Tahun Harganya Rp1 Triliun kata JK dikutip dari Antara, Kamis (11/1) "Saya kira pemerintah 'kan tidak satu kali ini beli bekas (alutsista bekas), tetapi selalu murah. Murah sekali barang bekas itu sebetulnya, apalagi kalau sudah tua,"
"Iya pajak itu diambil dari pada keadaan ekonomi keadaan usaha, kalau keadaan usaha baik, itu tentu baik," kata JK di kantornya, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Senin (28/12).
Untuk itu, pemerintah akan mengkaji ulang target pajak tahun depan. Usai berkaca dari realisasi pajak tahun 2015 dan kondisi perekonomian global.
Revisi target pajak dalam APBN Perubahan 2016, kata JK, tidak dipatok untuk naik atau turun, tetapi disesuaikan dengan kondisi perekonomian.
"Kemungkinan naik kemungkinan turun ada juga. Jadi semua mungkin. Bisa kemungkinan naik bisa kemungkinan turun juga, tergantung ekonomi. Pajak kan kegiatan ekonomi," pungkas JK.
Baca juga:
Menkeu sebut PPh topang rekor penerimaan pajak tahun ini
Penerimaan pajak Indonesia catat sejarah capai Rp 1.000 triliun
Menkeu prediksi hingga akhir 2015 mampu raup pajak Rp 1.100 T
DPR puji pemerintah capai rekor penerimaan pajak sebesar Rp 1.000 T