JK sindir orang beli pulsa Rp 100.000 bayar listrik cuma Rp 58.000
Pemerintah akan mencabut subsidi listrik 450 VA dan 900 VA tahun depan.
Wakil Presiden Jusuf Kalla menyindir masyarakat mampu yang masih menggunakan listrik subsidi. Menurut JK sapaan akrabnya, listrik subsidi seharusnya dinikmati masyarakat miskin. Selama ini subsidi listrik dinilai tidak tepat sasaran.
"Masa orang berani beli pulsa Rp 100.000 tapi dia hanya mau bayar Rp 58.000 buat listrik. Kan ini enggak adil kan untuk orang lain," ucap JK di Kantornya, Jakarta, Selasa (30/6).
-
Bagaimana Jusuf Kalla menilai harga alutsista bekas yang dibeli pemerintah? "Sebetulnya bukan hanya bekas, berapa harga bekas itu? Itu hal yang berbeda. Kalau ini 'kan harganya rata-rata Rp1 triliun satu pesawat, pesawat yang umurnya 25 tahun," kata JK. Ketika orang ingin membeli pesawat, yang diukur ada dua yaitu umur dan jam terbangnya. Khusus umur sangat berpengaruh pada teknologi yang ada di dalam pesawat tersebut.
-
Kenapa Ridwan Kamil menemui Jusuf Kalla? “Beliau kan orang pintar ya dan penuh dengan pengalaman, arif, bijaksana. Sehingga saya perlu mendapatkan arahan, wejangannya dari beliau,” sambungnya.
-
Kenapa Jusuf Kalla menilai pembelian alutsista bekas dengan harga Rp1 Triliun tidak layak? "Sebetulnya bukan hanya bekas, berapa harga bekas itu? Itu hal yang berbeda. Kalau ini 'kan harganya rata-rata Rp1 triliun satu pesawat, pesawat yang umurnya 25 tahun," kata JK. Ketika orang ingin membeli pesawat, yang diukur ada dua yaitu umur dan jam terbangnya. Khusus umur sangat berpengaruh pada teknologi yang ada di dalam pesawat tersebut.
-
Bagaimana Jusuf Kalla menilai dampak dari hukuman terhadap BUMN yang rugi? Kalau suatu kebijakan bisnis, langkah bisnis rugi cuma dua kemungkinannya, dia untung, dan rugi. Kalau semua perusahaan rugi, maka seluruh BUMN karya harus dihukum, ini bahayanya, kalau satu perusahaan rugi harus dihukum, maka semua perusahaan negara harus dihukum, dan itu akan menghancurkan sistem," ujar JK.
Dengan kondisi ini, JK kembali menjelaskan kalau pemerintah akan mencabut subsidi listrik 450 VA dan 900 VA tahun depan. Namun, subsidi akan tetap diberikan tapi langsung kepada yang berhak menerima dalam bentuk kartu.
"Jadi subsidi katakanlah untuk kartu sehat, kartu pintar, juga nanti listrik itu harus sama pada orang miskin. Anda juga pasti keberatan kalau yang disubsidi orang mampu," katanya.
Menurut JK, kebijakan ini lebih tepat sasaran. "Kebijakan umum soal subsidi untuk rakyat hanya diberikan pada rakyat yang enggak mampu."
Sebelumnya, pemerintah Jokowi-JK berencana mencabut subsidi listrik 450 VA dan 900 VA tahun depan. Kementerian ESDM dan PLN tengah mematangkan pola distribusi listrik agar tepat sasaran ke rakyat miskin.
Selama ini subsidi listrik juga dinikmati orang kaya. Sebagian besar dari 44 juta pemakai listrik subsidi itu memiliki pendapatan di atas rata-rata. Mereka menikmati tarif listrik 30 persen lebih rendah dari harga keekonomian.
Pemerintah berencana mengubah pola pemberian subsidi listrik, tak lagi melalui Perusahaan Listrik Negara (PLN) tapi langsung ke masyarakat miskin.
"Jadi si pengguna listrik dapat kartu terus uang disalurkan lewat kartu. Lalu mereka beli listrik dengan harga keekonomian," kata Menteri ESDM Sudirman Said.
Dengan dicabutnya subsidi listrik ke PLN maka tarif listrik otomatis naik. Rencana ini sudah dibahas dengan Komisi VII DPR. Hasilnya, legislator di komisi energi menolak mentah-mentah rencana pemerintah. DPR mempertimbangkan keadaan ekonomi saat ini. Semua fraksi menolak usulan tersebut. "maka Komisi VII tidak bisa menyetujui kenaikan tarif listrik," kata Wakil Ketua Komisi VII DPR-RI Tamsil Linrung.
(mdk/idr)