Jokowi: Ada Perusahaan Properti di China Bangkrut & Punya Utang Rp4.400 Triliun, Ngalahin APBN Kita
Perusahaan properti terbesar di China itu terancam gagal bayar utang hingga bangkrut.
Ucapan Jokowi ini merujuk kasus yang membelit Evergrande belum lama ini.
Jokowi: Ada Perusahaan Properti di China Bangkrut & Punya Utang Rp4.400 Triliun, Ngalahin APBN Kita
Ada Perusahaan Properti di China Punya Utang Rp4.400 Triliun
Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengingatkan pengusaha real estate dan properti Indonesia untuk berhati-hati dalam menjalankan bisnis. Jokowi tidak ingin perusahaan properti di Indonesia terlilit utang seperti perusahaan di China. Ucapan Jokowi ini merujuk kasus yang membelit Evergrande, perusahaan properti asal China yang terbelit utang Rp4.400 triliun.
- Wujudkan Misi Investasi, Presiden Jokowi Saksikan Kesepakatan Kerja Sama PLN dengan 9 Perusahaan di ICBF China 2023
- Jokowi Kunjungan Kerja ke China Jelang MK Putuskan Batas Usia Capres Cawapres Hari Ini
- Luhut Pandjaitan: Cari Presiden yang Tak Punya Bisnis di Pemerintahan Seperti Jokowi
- Temui Xi Jinping, Jokowi Bahas Kerja Sama Impor Produk Burung Walet Hingga Pembangunan IKN
"Kita tahu di RRT (China) ada perusahaan properti besar yang ambruk yang utangnya ngalahin APBN kita. Utangnya sampai Rp4.400 triliun," kata Jokowi ketika menghadiri musyawarah nasional ke-17 real estate Indonesia (REI) di Jakarta, Rabu (9/8).
Sebagai informasi, Evergrande pada tahun 2021 terlilit utang hingga USD300 miliar atau sekitar Rp4.277 triliun dengan kurs Rp14.256 per USD.
Perusahaan properti terbesar di China itu terancam gagal bayar utang hingga bangkrut.
Lilitan utang ini berawal saat Evergrande berutang untuk mendanai pertumbuhan properti beberapa tahun lalu. Namun, manajemen mengakui sedang menghadapi persoalan yang belum pernah terjadi sebelumnya.
Selanjutnya, Jokowi mengingatkan pelaku usaha properti harus mampu mengendalikan bisnis dan bisa membaca tren pasar.
"Semuanya harus dikendalikan berapa back log, kita jangan hanya bangun, bangun," kata Jokowi.
Meski demikian, Jokowi percaya diri dengan iklim properti dan real estate di Indonesia. Sebab menurutnya, kebutuhan dan permintaan properti di Indonesia masih besar. Jokowi juga mengingatkan agar anggota REI memperhatikan backlog.
Dalam istilah properti, backlog adalah kesenjangan antara permintaan dan pasokan hunian yang tersedia.
Jokowi mengatakan, arena permintaan kepemilikan rumah di Indonesia masih 12,1 juta unit. Dan ini, bagi Jokowi, merupakan sebuah kesempatan yang bisa dikerjakan seluruh anggota REI.
"Pertumbuhan KK (kepala keluarga) baru mencapai 700.00-800.000 KK per tahun. Ini, kalau nanti anggota REI masih nambah saya kira ini kesempatannya masih banyak," tutup Jokowi.