Jokowi akan cabut 23 Peraturan Menteri hambat investasi
Sekretaris Kabinet Pramono Anung menegaskan setiap menteri tak boleh sembarangan dalam menerbitkan peraturan menteri (Permen). Para menteri harus terlebih dahulu melaporkan ke Presiden apabila ingin menerbitkan Permen. Sebanyak 23 Permen disebut Presiden telah menghambat investasi.
Sekretaris Kabinet Pramono Anung menegaskan setiap menteri tak boleh sembarangan dalam menerbitkan peraturan menteri (Permen). Para menteri harus terlebih dahulu melaporkan ke Presiden apabila ingin menerbitkan Permen.
Sebanyak 23 Permen disebut Presiden telah menghambat investasi. Untuk itu, Pramono menegaskan 23 permen akan dicabut.
-
Mengapa Presiden Jokowi mengajak investor Tiongkok untuk berinvestasi di Indonesia? Mengingat sejumlah indikator ekonomi di Indonesia menunjukkan capaian positif, antara lain pertumbuhan ekonomi yang konsisten di atas 5 persen, neraca dagang yang surplus 41 bulan berturut-turut, Purchasing Manager Index (PMI) berada di level ekspansi selama 25 bulan berturut-turut, dan bonus demografi.
-
Mengapa Jokowi berharap JAPINDA dapat terus mendukung peningkatan investasi? Jokowi berharap JAPINDA dapat terus mendukung peningkatan investasi dan alih teknologi di sektor ekonomi masa depan seperti transisi energi dan juga ekonomi digital.
-
Kenapa Presiden Jokowi ingin menerapkan skema investasi 'family office' di Indonesia? Pemerintah memproyeksikan investasi dari pengelolaan dana berbasis keluarga atau family office yang bisa ditarik ke Indonesia mencapai USD500 miliar dalam beberapa tahun ke depan.
-
Bagaimana Presiden Jokowi saat ini? Presiden Jokowi fokus bekerja untuk menuntaskan agenda pemerintahan dan pembangunan sampai akhir masa jabaotan 20 Oktober 2024," kata Ari kepada wartawan, Senin (25/3).
-
Bagaimana Jokowi ingin meningkatkan aksesibilitas ke IKN untuk mendukung investasi? Oleh sebab itu, Jokowi menekankan pentingnya percepatan pembangunan infrastruktur seperti jalan tol dan bandara untuk mendukung aksesibilitas ke IKN.
-
Mengapa Jokowi menekankan pentingnya investasi sekarang untuk IKN? Jadi kalau mau investasi, sekali lagi, sekarang," tegasnya.
"Bagi Presiden semua hal yang berkaitan dengan regulasi baru, seharusnya dilaporkan terlebih dahulu. Karena memang Presiden berkeinginan untuk memangkas itu. Jadi kita akan minta untuk dicabut," ujar Pramono di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (4/4).
Pramono enggan mengungkapkan siapa saja menteri yang membuat regulasi yang membuat Presiden Jokowi kesal. Menurutnya, ada sekitar 5-6 Menteri yang disebut Presiden telah mengeluarkan 'penyakit' penghambat investasi melalui regulasi baru.
Pramono mengatakan, Presiden Jokowi berulang kali mengingatkan agar tiap menteri memangkas regulasi yang menghambat investasi bukan justru malah mengeluarkan regulasi baru.
"Ada 5-6 (Kementerian)" tegasnya.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengingatkan peluang investasi di Indonesia sangat besar dan banyak peminat. Namun, investasi justru terkendala dengan banyaknya regulasi yang ditetapkan. Jokowi, sapaan akrabnya, menyebut regulasi yang menghambat investasi merupakan penyakit.
"Penyakitnya ada di kita sendiri, yang berminat banyak, yang mau di investasi juga banyak, tetapi penyakitnya ada di kita sendiri yaitu di masalah regulasi masalah aturan-aturan yang masih keluar dari Kementerian dari Dirjen keluar masih. Saya sampaikan jangan buat lagi buat aturan, jangan," kata Jokowi dalam sidang kabinet paripurna dengan topik Pagu Indikatif RAPBN 2018 di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (4/4).
Jokowi meminta regulasi yang menghambat investasi segera dihapus. Apabila tidak, kata Jokowi, pemerintahan yang berjalan lima tahun tak akan ada gebrakan dan hanya sekedar mengulang-ulang. Jokowi mengungkapkan masih banyak kementerian yang mengeluarkan regulasi yang seharusnya dihilangkan.
"Terakhir masih berapa keluar yang baru? Ada 23. Saya ingin saudara-saudara itu memotong yang sudah ada itu hilang bukan menambah. Ini kalau kita mengulang-ngulang terus Ya sudah, rutinitas saja. Enggak akan ada perubahan," katanya.
"5 tahun ya sudah rutinitas. Enggak ada perbuatan. Kalau enggak ada keberanian ya enggak ada perubahan, masih setingkat Dirjen masih keluar. Masih Permen (Peraturan Menteri) masih keluar. Kalau tambahin sederhana enggak apa-apa. Ini tambah ruwet. Nanti disebut saja lah Permen buat ngerti semua," sambungnya.
Baca juga:
Fahri ajak debat staf Jokowi soal politik & agama harus dipisahkan
Keppres sudah diteken Jokowi, biaya haji 2017 sebesar Rp 34.890.312
Ulama minta Jokowi selesaikan masalah bangsa tak pakai cara politik
Jokowi apresiasi peran ulama jaga semangat perdamaian bangsa
Jokowi minta aturan pajak untuk tanah menganggur cepat keluar
Jokowi: Dana abadi pendidikan capai Rp 400 triliun hingga tahun 2030
Jokowi kesal masih banyak regulasi hambat investasi