Jokowi Ingin Perjalanan di Ibu Kota Baru Hanya 10 Menit dan Tidak Ada Sepeda Motor
Jokowi Ingin Perjalanan di Ibu Kota Baru Hanya 10 Menit dan tak Ada Sepeda Motor
IKN Nusantara juga nantinya akan mengandalkan alat mobilitas individual berkecepatan di bawah 25 Km per jam
- Jokowi Minta Pembangunan LRT Rute Bogor dan Manggarai Segera Dikaji: Kalau Lihat Sekarang Penuh Terus
- Jokowi Disopiri Prabowo Naik Maung, Intip Kecanggihan Mobil Perang Buatan Anak Bangsa Ini
- Jalan-Jalan Murah di Jakarta Anti Macet dan Polusi
- Paspampres Ganti Motor Trail Kawal Jokowi Cek Jalan Rusak di Lampung
Jokowi Ingin Perjalanan di Ibu Kota Baru Hanya 10 Menit dan Tidak Ada Sepeda Motor
Jokowi Ingin Perjalanan di Ibu Kota Baru Hanya 10 Menit dan Tidak Ada Sepeda Motor
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menginginkan ibu kota baru atau IKN Nusantara nantinya jadi 10 minutes city. Artinya, hanya butuh 10 menit untuk mengelilingi seluruh penjuru kota.
Sehingga, IKN dibangun dengan memprioritaskan jalur pejalan kaki dan transportasi publik ramah lingkungan, tanpa adanya kendaraan roda dua alias motor.
Chief of Urban Mobility Otorita IKN, Resdiansyah mengatakan, kemudahan mobilitas jadi tulang punggung IKN. Alhasil, kehadiran transportasi publik dan jalur pejalan kaki bakal diutamakan.
"Setiap ada pengembangan kawasan baru, backbone-nya adalah transportasi. IKN dibangun dengan 10 minutes city, dan kita pastikan itu adalah active mobility, walking, cycling, public transport diutamakan," ujar Resdiansyah di Jakarta, Selasa (5/12).
"Kita mendesain kotanya itu adalah dari tempat teman-teman bekerja ke halte, ke gedung-gedung kantoran itu cuma 10 menit. Itu sekarang kita fight di urban mobility," jelas dia.
Tak hanya itu, IKN juga nantinya akan mengandalkan alat mobilitas individual berkecepatan di bawah 25 Km per jam (micromobility). Sehingga proses pengantaran barang tidak lagi memakai jasa motor atau ojek online.
"Micromobility-nya itu tidak boleh di jalan raya loh, ada praktik khusus yang kita buat. Jadi kalau mau gofood sebagainya, silakan itu pakai micro mobility, tidak pakai motor. Karena di KIPP (Kawasan Inti Pusat Pemerintahan), tidak ada operasional kendaraan roda dua nantinya," paparnya.
Namun, Resdiansyah menyampaikan, finalisasi semua rencana itu kembali kepada siapa pemimpin negara selanjutnya.
"Itu yang kita rencanakan, tapi itu semua tergantung politik kita bagaimana di tahun depan," ungkapnya.
Secara gambaran besar, Otorita IKN mendapat perintah dari Jokowi agar masyarakat di ibu kota baru nantinya tidak lagi menggunakan kendaraan pribadi.
"Perintah presiden kepada kami adalah 80 persen public transport, 20 persen kendaraan pribadi. Bagaimana kami mengontrol 20 persen kendaraan pribadi itu tidak berkeliaran lebih dari itu menggunakan intelligent transport system," imbuhnya.
"Jika sudah mencapai 20 persen, kita siapkan park and ride. You all must be park and ride using public transport. You're not allow to come to IKN, masuk ke KIPP menggunakan kendaraan pribadi kalau sudah 20 persen," tegas Resdiansyah.
Kecuali Presiden dan pejabat negara tertentu, yang punya kepentingan mendesak untuk menggunakan kendaraan dinas. Itu pun direncanakan tidak lagi memakai mobil berbahan bakar BBM, tapi mobil listrik.
"Kita harus kasih contoh dong, kecuali kendaraan dinas kayak Presiden, masa harus jalan kaki. Ada spesifik khusus yang membolehkan kendaraan pribadi itu, seperti kendaraan dinas, nanti ada peraturan sendiri," tuturnya.