Jokowi-JK berencana tarik utang Rp 451 T tahun ini
Pemerintah berencana menarik utang secara gross sebesar Rp 451 triliun dan netto Rp 297 triliun.
Pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla akan mencari pembiayaan melalui utang selama 2015 sebanyak Rp 451,8 triliun secara gross. Secara netto, pemerintah mencari utang melalui surat berharga negara (SBN) tersebut mencapai Rp 297 triliun.
Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (PPR), Robert Pakpahan menjelaskan, pembiayaan secara gross mencapai Rp 451,8 triliun karena banyaknya utang yang jatuh tempo pada 2015 ini.
"Angka Rp 297 triliun itu netto, karena ada jatuh tempo selama 2015 jadi Rp 451,8 triliun secara gross dalam SBN di 2015," ucap Robert di Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (20/2).
Pembayaran utang dengan utang baru (refinancing) dilakukan dalam rangka diversifikasi pembiayaan. Penerbitan SBN ini juga dilakukan untuk mengejar defisit pembiayaan yang telah ditargetkan pemerintah sebesar 1,90 persen.
"Menerbitkan jumlah tersebut kita akan menyasar dan menyiapkan basis investor yang luas. Kita akan terbitkan SBN dalam konvensional rupiah, surat negara syariah islamic, ada dalam valas juga menyasar investor global atau asing," katanya.
Dana dari penerbitan surat utang ini akan digunakan untuk membiayai semua proyek dalam APBN 2015 terutama proyek pembangunan infrastruktur yang menjadi fokus pemerintahan Jokowi-JK. "Semua proyek dan bagi dua ada proyek underlying dan financing," tutupnya.