Jokowi Minta Belanja Infrastruktur Digital Ditekan: Tak Ada Lagi Aplikasi Baru
Presiden Jokowi meminta agar aplikasi kementerian/lembaga disederhanakan.
Presiden Jokowi meminta agar aplikasi kementerian/lembaga disederhanakan.
- Mengenal GovTech Indonesia, Sistem Layanan Terpadu Pemerintah yang Baru Diluncurkan Jokowi
- Luncurkan 'GovTech Indonesia' INA Digital, Jokowi Minta Kementerian hingga Pemda Setop Bikin Aplikasi Orientasinya Proyek
- Luhut Dapat Mandat dari Jokowi, Percepat Digitalisasi Kementerian Lembaga
- Pemerintah Jokowi Bangun Jalan Tol Pelayanan Publik, Apa Itu?
Jokowi Minta Belanja Infrastruktur Digital Ditekan: Tak Ada Lagi Aplikasi Baru
Jokowi Minta Belanja Infrastruktur Digital Ditekan: Tak Ada Lagi Aplikasi Baru
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menekankan dirinya akan memakai 9 bulan sisa masa jabatan sebagai kepala negara, untuk melakukan reformasi birokrasi, khususnya digitalisasi. Jokowi pun kementerian/lembaga tak membuat lagi platform maupun aplikasi baru yang hanya berorientasi pada proyek.
Tak hanya itu, dia meminta agar ribuan platform yang ada kementerian/lembaga saat ini disederhanakan. Jokowi menilai transformasi digital harus betul-betul dilakukan saat ini.
"Saya perlu mengingatkan kita masih memiliki waktu 9 bulan. Ini kita pakai momentum ini untuk reformasi birokrasi kita yang berkaitan dengan digitalisasi, karena transformasi digital ini menjadi keharusan dan keterpaduan harus benar-benar kita lakukan," jelas Jokowi saat memimpin sidang kabinet paripurna di Istana Negara Jakarta, Selasa (9/1/2024).
"Ribuan platform yang ada di kementerian-kementerian dan lembaga harus disederhanakan dan tidak ada lagi platform-platform aplikasi yang baru, yang dimunculkan, yang berorientasi hanya ke proyek saja tetapi hanya menyulitkan kita," sambungnya.
Merdeka.com
Dia ingin aplikasi kementerian/lembaga yang ada disederhanakan agar lebih berguna untuk masyarakat. Jokowi ingin keamanan digital ditingkatkan dan pemborosan belanja infrastruktur digital dicegah.
"Yang paling penting, pemborosan belanja infrastruktur digital harus dicegah dan keamanan digital harus terus ditingkatkan," katanya.
Jokowi pun meminta Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Azwar Anas segera mempercepat implementasi sistem pemerintah berbasis elektronik.
Dia memerintahkan agar semua portal kementerian/lembaga disatukan dalam portal nasional dan keamanan digital perkuat.
"Saya minta Menteri BUMN juga ikut mendukung percepatan transformasi lewat Perum Peruri yang menjadi govtech nasional kita," tutur Jokowi.
Selanjutnya, dia meminta Menteri Dalam Negeri dan Menteri Komunikasi dan Informatika mempercepat pengembangan dan penerapan digital ID dalam waktu enam bulan. Jokowi memerintahkan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan untuk mempercepat peningkatan pelayanan digital.
"Menkominfo segera transformasi kebijakan goverment cloud untuk mempercepat peningkatan pelayanan digital kita dan semuanya nanti dikoordinir oleh Menkomarinves," pungkas Jokowi.