Kadin dukung capres yang berani alihkan subsidi BBM
Subsidi harga komoditas energi yang tidak pandang bulu dinilai merusak ketahanan fiskal pemerintah.
Dunia usaha menetapkan kriteria calon presiden ideal, yakni berani mengubah kebijakan populis seperti subsidi bahan bakar minyak (BBM). Subsidi harga komoditas energi yang tidak pandang bulu dinilai merusak ketahanan fiskal pemerintah. Imbasnya, pembangunan yang mendukung perekonomian jadi terabaikan.
Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Suryo B. Sulisto mengaku frustrasi lantaran sudah berkali-kali mendesak adanya pengubahan struktur subsidi BBM. Tiga tahun terakhir, beban subsidi di APBN selalu membesar.
Padahal yang diminta Kadin bukan penghapusan subsidi sepenuhnya, tapi pengalihan sebagian dana ke sektor produktif seperti infrastruktur. "Sekarang sulit kita mengukur manfaat subsidi ini. Yang mendapatkan justru masyarakat mampu," ujarnya dalam paparan proyeksi ekonomi di Menara Kadin, Jakarta, Senin (27/1).
Dalam bayangan Kadin, cara paling sederhana mengalihkan subsidi energi, adalah memotong sedikit untuk diberikan pada pemerintah provinsi. Dalam APBN 2014, subsidi BBM dianggarkan mencapai 22 persen, atau setara Rp 210,7 triliun.
Bambang mengandaikan dari total biaya subsidi itu, Rp 5 triliun dibagikan ke setiap provinsi untuk membangun infrastruktur, atau memperkuat pendidikan dan kesehatan. "Bayangkan bila setiap provinsi dapat suntikan dana begitu besar," cetusnya.
Pengusaha nasional meyakini subsidi BBM adalah akar masalah defisit neraca pembayaran yang dialami selama beberapa triwulan terakhir. Alasannya, konsumsi tidak menurun, sehingga pemerintah harus mengimpor premium dan solar dari luar negeri. Imbasnya, cadangan devisa terserap dan melemahkan nilai tukar.
Bahkan dengan Produk Domestik Bruto (PDB) lebih rendah dari Indonesia, negara seperti Filipina atau Vietnam berani menjual BBM lebih mahal. Kisarannya sekitar Rp 15.000 per liter. Sedangkan Indonesia yang sudah kehilangan status produsen utama minyak dunia, terus menerus menerapkan subsidi. "Jadi sudah tidak rasional kita ini," kata Bambang.
Kepala Lembaga Pengkajian, Penelitian, dan Pengembangan Ekonomi (LP3E) Kadin Didik Junaidi Rachbini meminta publik kritis terhadap setiap calon presiden. Dia mencontohkan, di negara demokrasi maju, kebijakan ekonomi seorang politikus justru jadi perhatian utama masyarakat.
"Subsidi BBM harus diselesaikan, ini agenda capres 2014 mendatang. Capres yang bisa menyelesaikan itu kita doakan menang. Tidak bisa capres itu senyam-senyum saja. Di negara maju, ditanya kebijakan energi seperti apa, policy pada pajak bagaimana," kata Didik.
Baca juga:
Jusuf Kalla yakin dana subsidi BBM kembali jebol tahun ini
JK nilai rasio subsidi Indonesia masuk tahap bahaya
Harga makanan dan minuman naik 10 persen
Pengusaha puji keberanian Pemprov DKI hapus subsidi BBM
Pemerintahan SBY dipastikan gagal batasi konsumsi BBM subsidi
-
Apa saja contoh infrastruktur yang dibangun oleh Kementerian PUPR? Kementerian PUPR diamanahi 125 PSN yang harus dikerjakan, yang terdiri dari 51 ruas jalan tol dan jembatan, 56 bendungan dan irigasi, 13 proyek sektor air dan sanitasi, 2 proyek perumahan, 1 proyek tanggul pantai, 1 proyek pembangunan Indonesia Internasional Islamic university dan 1 proyek kawasan industri batang.
-
Apa saja yang dilakukan Kemenko Perekonomian untuk mewujudkan transportasi berkelanjutan di Indonesia? Pemerintah telah menetapkan pengembangan infrastruktur sebagai salah satu prioritas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, dengan pembentukan Proyek Strategis Nasional (PSN). Pengembangan infrastruktur yang signifikan akan terus dilanjutkan sebagaimana dijelaskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 guna mewujudkan visi strategis 100 tahun Indonesia. Menko Airlangga juga menyampaikan bahwa Pemerintah telah membangun lebih dari 2.000 km jalan tol yang menghubungkan pusat-pusat komersial, industri, dan perumahan utama di tanah air, menciptakan value chain perdagangan yang lebih kuat. Dalam program PSN tersebut, Indonesia juga mengembangkan proyek transportasi perkotaan seperti MRT yang telah selesai pada tahun 2019 dan proyek LRT Jabodebek yang baru saja selesai.
-
Bagaimana Cak Imin membandingkan pelayanan investasi di Indonesia dengan Cina? Menurut Cak Imin, pelayanan terhadap investasi di Indonesia masih jauh dari Cina. Kata ketua umum PKB ini, di Cina telah memberikan pelayanan yang memadai."Pelayanan yang diberikan kepada investasi jauh dari Tiongkok misalnya. Mereka betul-betul pelayanan yang memadai," ujarnya.
-
Bagaimana Pramono Anung berencana untuk meningkatkan kualitas infrastruktur di Jakarta? "Itulah yang kita perbaiki, jadi kita memperbaiki dari hal kecil, yang baik-baik yang sudah dilakukan oleh para gubernur. Jadi tujuan saya adalah mempersatukan peninggalan para gubernur yang baik-baik ini," ucap dia.
-
Bagaimana Pertamina membangun infrastruktur hijau? Langkah konkrit perseroan dalam pengembangan infrastruktur hijau, lanjut Fadjar tidak hanya dilakukan dalam Pertamina Group, tetapi juga bersama BUMN yang tergabung dalam Indonesia Battery Corporation (IBC) dalam pengembangan pabrik baterai kendaraan listrik (EV).
-
Bagaimana Indonesia mendorong investasi dalam CCS? MOU antara pemerintah Indonesia dan ExxonMobil baru-baru ini mencakup investasi 15 miliar USD dalam industri bebas emisi CO2.