Kadin soal RI Jadi Negara Menengah Bawah: Berdampak Pada Persaingan Dagang
Umumnya negara maju memberikan preferensi dagang misalnya tarif kelonggaran ketentuan origin criteria, kelonggaran terkait product specific rules, dan lain sebagainya.
Wakil Ketua Umum Kamar Dagang Indonesia (Kadin), Shinta Widjaja Kamdani mengatakan, menurunnya posisi Indonesia menjadi negara menengah bawah tentu akan memberikan pengaruh bagi pelaku usaha dalam persaingan dagang.
"Status negara menengah atas atau menengah bawah akan memberikan pengaruh bagi pelaku usaha dalam persaingan dagang, khususnya di negara maju. Di mana Indonesia belum atau tidak memiliki perjanjian dagang preferensial/FTA-CEPA," kata Shinta kepada Liputan6.com, Jumat (9/7/2021).
-
Bagaimana pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal II-2023 dibandingkan dengan periode yang sama di tahun sebelumnya? Jika dibandingkan dengan kuartal II-2022, ekonomi RI mengalami perlambatan. Sebab tahun lalu di periode yang sama, ekonomi mampu tumbuh 5,46 persen (yoy).
-
Mengapa pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal II-2023 meningkat dibandingkan dengan kuartal I-2023? “Pertumbuhan ekonomi kita secara kuartal (q-to-q) lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang ini sejalan dengan pola yang terjadi di tahun-tahun sebelumnya, yaitu pertumbuhan triwulan II selalu lebih tinggi dibandingkan di triwulan I,” terang Edy.
-
Mengapa pembangunan IKN penting bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia? “Ibu Kota Nusantara diharapkan menjadi penggerak ekonomi Indonesia di masa depan, mendukung transformasi ekonomi nasional menuju visi Indonesia Emas 2045,” jelas Teni dalam sebuah sosialisasi.
-
Apa yang dilakukan Kemenkumham untuk meningkatkan perekonomian Indonesia? Menurut Yasonna, dengan diselenggarakannya Temu Bisnis Tahap VI, diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap perkembangan perekonomian Indonesia.
-
Apa yang menjadi catatan BPS tentang pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal II-2023? Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia berada di angka 5,17 persen secara tahunan (yoy) pada kuartal II-2023.
-
Apa yang Airlangga Hartarto katakan tentang target pertumbuhan ekonomi Indonesia? Penerapan ekonomi hijau dalam jangka panjang diproyeksikan dapat menstabilkan pertumbuhan ekonomi rata-rata sebesar 6,22 persen hingga 2045," kata Airlangga di Jakarta, Kamis (4/7).
Dia menjelaskan, umumnya negara maju memberikan preferensi dagang misalnya tarif kelonggaran ketentuan origin criteria, kelonggaran terkait product specific rules, dan lain sebagainya. Ini ditujukan kepada negara-negara kategori Least Developed Countries (LDCs) dan negara kelas pendapatan menengah bawah melalui skema GSP atau skema lain yang serupa secara unilateral yakni kebijakan diskresi internalnya sendiri yang bisa diubah atau dicabut sekehendak hati.
"Pasar EU contohnya secara gamblang memiliki kebijakan GSP yang mengatur bahwa negara-negara dengan kelas pendapatan menengah atas berdasarkan kategorisasi world bank selama 2 tahun berturut turun akan dikeluarkan dari skema GSP EU,” ujarnya.
Dengan kata lain, bila Indonesia sudah menjadi 'negara menengah atas' selama 2 tahun berturut-turut maka Indonesia tidak akan lagi memperoleh manfaat tarif GSP di pasar EU. Padahal, kata Shinta, GSP sangat penting untuk mempertahankan daya saing ekspor ke EU selama Indonesia belum menyelesaikan dan meratifikasi IEU CEPA.
Sementara, negara maju lain seperti Amerika Serikat juga kurang lebih sama meskipun aturan GSP-nya tidak secara gamblang menunjukkan korelasi antara status negara menengah atas/bawah dengan pemberian tarif GSP AS.
Namun, pada prinsipnya sama, semakin tinggi skala pendapatan suatu negara, skema GSP semakin dikurangi atau dihapuskan seluruhnya agar supplier dari negara tersebut bisa bersaing dengan level playing field yang “normal” atau MFN di pasar negara pemberi GSP.
"Menurut kami ini konsekuensi logis dari pertumbuhan ekonomi. Karena toh kita ingin Indonesia menjadi negara yang lebih maju dengan skala ekonomi dan pendapatan yang lebih tinggi. Kita juga ingin ekspor kita bisa memiliki daya saing yang lebih tinggi/terus unggul di pasar apapun kebijakan yang ada di negara tujuan ekspor,” ungkapnya.
Ubah Pola Ekonomi
Shinta menegaskan yang penting adalah bagaimana Indonesia mengubah pola ekonomi secara internal agar lebih sesuai dengan tuntutan persaingan global yang lebih tinggi. Begitu Indonesia menjadi negara dengan kelas pendapatan yang lebih tinggi.
Dengan Indonesia menjadi negara kelas menengah atas, tentu ekonomi nasional harus lebih efisien, lebih produktif, lebih inovatif dan lebih berdaya saing. Ini tidak bisa dilakukan kalau Pemerintah hanya mempertahankan kondisi status quo atau hanya bersikap reaktif (cenderung menunggu hingga dampak negatifnya terasa).
"Sebaliknya, pemerintah dan masyarakat Indonesia harus lebih proaktif mengantisipasi perkembangan yang ada di dalam dan luar negeri agar bisa dimaksimalkan untuk peningkatan pertumbuhan ekonomi," pungkasnya.
Reporter: Tira Santia
Sumber: Liputan6.com
(mdk/idr)