Kalteng izinkan BPK intip rekening pemda di BPD
Diharapkan, penyimpangan transaksi kas pemda bisa diminalisir.
Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah bersama seluruh perwakilan kabupaten di sana menandatangani kesepakatan bersama Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Auditor utama di pemerintah ini diberi izin memeriksa rekening pemerintah daerah secara online, yang terdapat di PT Bank Pembangunan Daerah (BPD) Kalimantan Tengah.
Kerja sama ini diikuti 14 entitas pemerintahan, terdiri atas 13 pemda dan 1 pemprov dari jantung Pulau Borneo itu. Tinggal Pemerintah Kota Palangkaraya belum bersedia bergabung dengan mekanisme audit online tersebut.
"Tinggal Kota Palangkaraya memang karena anggarannya tidak ditempatkan di BPD Kalteng," kata Gubernur Kalteng Agustin Teras Narang dalam seremoni kerja sama di Gedung Pusat BPK, Jakarta, Senin (10/3).
Dia mengaku sudah berusaha agar pemkot ibu kota Kalteng itu bergabung dengan bank pemprov. Akan tetapi, dia menduga wali kota dan jajarannya lebih suka bekerja sama dengan bank swasta buat penyimpanan rekening pemerintahan.
"Kami sudah beberapa kali mengingatkan untuk bergabung (dengan BPD), tapi ada tarikan tertentu lebih kuat, yang menggiurkan. Jadi 13 bupati ini rupanya tidak tergiur," kata Teras.
Melalui kerja sama ini, BPK punya hak mengakses arus kas dan laporan aset pemda sewaktu-waktu. Diharapkan, penyimpangan transaksi kas pemda bisa diminalisir, sekaligus proses pembuatan laporan keuangan tahunan dapat dipercepat.
Kepala BPK Hadi Purnomo mengibaratkan sistem akses online transaksi kas ini sebagai monitor pengawas alias CCTV. Dia menilai bupati atau gubernur pasti kesulitan memantau kas daerahnya jika harus terus berkoordinasi dengan Satuan Pengelola Keuangan Daerah (SKPD).
"Kami istilahkan CCTV, kalau hanya mengandalkan SKPD kan tidak bisa. Banyak waktu yang tidak mungkin dikerjakan oleh bapak-bapak semua untuk memantau kas," kata Hadi.
Keuntungan lain, menurut Hadi, dengan adanya akses ini maka penyelesaian audit BPK lebih cepat, sehingga pemda tidak terlalu lama mendampingi auditor.
BPK pun akan selalu berkoordinasi bila ada temuan yang perlu dijelaskan dari aliran dana atau saldo kas pemda. "Prinsipnya kita saling melihat, mudah-mudahan tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan," tandasnya.
Kalteng menjadi provinsi ketiga di Indonesia, yang melibatkan nyaris seluruh entitas pemerintah lebih rendah menjalin kerja sama dengan BPK. Dua provinsi yang sudah lebih dulu menerapkan e-audit financial tracking adalah Provinsi DKI Jakarta dan Bali.
Kegiatan ini sekaligus diikuti oleh Direktur Utama BPD Kalteng Arthemas E. Assan dan Kepala Perwakilan BPK Kalteng Endang Tuti Kardiani.
Baca juga:
BPK minta Kemendag benahi legalitas dan perizinan impor beras
Bermasalah, Dishub DKI ancam tidak bayar kontraktor busway
Jokowi paparkan keberhasilannya pimpin DKI
BPK laporkan 17 perusahaan pembuang limbah ke Citarum ke polisi
Ahok sebut kasus pengadaan bus cuma salah prosedur
-
Apa saja fungsi utama bank pemerintah di Indonesia? Bank pemerintah memiliki sejumlah fungsi penting dalam mengelola keuangan negara dan menyelenggarakan sistem keuangan. Berikut adalah beberapa fungsi utama bank pemerintah: 1. Manajemen Keuangan Publik Bank pemerintah bertanggung jawab untuk mengelola keuangan publik, termasuk penerimaan dan pengeluaran negara. Mereka memproses transaksi keuangan pemerintah, mengelola anggaran, dan memastikan keseimbangan keuangan yang sehat. 2. Penyediaan Layanan Perbankan untuk Pemerintah Bank pemerintah menyediakan layanan perbankan khusus untuk pemerintah. Ini termasuk penempatan dana pemerintah, pembiayaan proyek-proyek pembangunan, dan pelaksanaan transaksi keuangan pemerintah secara efisien. 3. Pelaksanaan Kebijakan Moneter Bank pemerintah seringkali menjadi pelaksana kebijakan moneter yang ditetapkan oleh bank sentral. Mereka dapat berpartisipasi dalam pengaturan suku bunga, kontrol uang beredar, dan kebijakan lainnya untuk mencapai tujuan stabilitas ekonomi. 4. Pembiayaan Pembangunan. Salah satu peran kunci bank pemerintah adalah memberikan pembiayaan untuk proyek-proyek pembangunan nasional. Mereka dapat memberikan pinjaman jangka panjang untuk mendukung sektor-sektor strategis seperti infrastruktur, energi, dan industri. 5. Dukungan terhadap Sektor-sektor Kunci. Bank pemerintah dapat memberikan dukungan finansial khusus untuk sektor-sektor yang dianggap strategis bagi pertumbuhan ekonomi. Hal ini dapat mencakup sektor pertanian, pendidikan, dan kesehatan. 6. Penyelenggaraan Program Pemerintah. Bank pemerintah dapat menjadi penyelenggara program-program pemerintah, seperti program bantuan sosial atau program kredit bagi sektor-sektor tertentu. 7. Pengelolaan Risiko Keuangan. Dalam kapasitasnya sebagai lembaga keuangan yang besar, bank pemerintah juga berperan dalam mengelola risiko keuangan. Hal ini mencakup pemantauan dan penilaian risiko, serta penerapan strategi untuk mengurangi dampak risiko keuangan yang mungkin timbul. 8. Mendukung Kestabilan Sistem Keuangan. Bank pemerintah dapat berkontribusi dalam menjaga stabilitas sistem keuangan nasional. Mereka memiliki peran penting dalam menangani krisis keuangan dan memberikan dukungan finansial guna mencegah dampak yang lebih besar pada perekonomian.
-
Bagaimana OJK mendorong pengembangan perbankan syariah? Berbagai kebijakan dikeluarkan OJK untuk mendorong pengembangan perbankan syariah bersama stakeholders terkait beberapa inisiatif seperti: Mulai dari perbaikan struktur industri perbankan syariah yang dilakukan melalui konsolidasi maupun spin-off unit usaha syariah (UUS). Lalu penguatan karakteristik perbankan syariah yang dapat lebih menonjolkan inovasi model bisnis yang lebih rasional, serta pendekatan kepada nasabah yang lebih humanis; Pengembangan produk yang unik dan menonjolkan kekhasan bank Syariah, sehingga dapat memberikan nilai tambah bagi masyarakat untuk meningkatkan competitiveness perbankan syariah. Lalu, peningkatan peran bank syariah sebagai katalisator ekosistem ekonomi syariah agar segala aktivitas ekonomi syariah, termasuk industri halal agar dapat dilayani dengan optimal oleh perbankan syariah; dan Kelima, peningkatan peran bank syariah pada dampak sosial melalui optimalisasi instrumen keuangan sosial Islam untuk meningkatkan social value bank syariah.
-
Kenapa Bank BRI membantu UMKM Jambu Kristal Tanwiedjie di Purworejo? Bank BRI banyak membantu masyarakat agar bisa terus bertahan dan meningkatkan perekonomian petani jambu kristal.
-
Kapan BBNKB dikenakan? BBNKB berlaku bila seseorang melakukan transaksi jual beli mobil bekas dan akan dikenakan biaya balik nama sehingga kendaraan tersebut memiliki nama sesuai dengan pemilik atau pembelinya.
-
Apa yang dimaksud dengan PBI BPJS? PBI BPJS merupakan bagian dari program pemerintah yang bertujuan untuk menanggung biaya iuran BPJS Kesehatan bagi individu atau kelompok yang memenuhi kriteria sebagai penerima bantuan.
-
Apa yang dilakukan Andika Perkasa di GBK? Andika Perkasa dan teman-temannya tampak sangat semangat dan mereka melakukan pemanasan untuk meregangkan otot sebelum berolahraga.