Kasus Jiwasraya dan Bumiputera Dituding Runtuhkan Kredibilitas OJK
Anggota Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Fraksi PKS, Hidayatullah, menyatakan kasus gagal bayar klaim yang menimpa perusahaan asuransi Jiwasraya dan Bumiputera telah menghilangkan kredibilitas Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Anggota Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Fraksi PKS, Hidayatullah, menyatakan kasus gagal bayar klaim yang menimpa perusahaan asuransi Jiwasraya dan Bumiputera telah menghilangkan kredibilitas Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Seperti yang diketahui, OJK menjadi pihak yang turut bertanggung jawab terhadap Jiwasraya dan Bumiputera dalam bentuk pengawasan.
-
Bagaimana OJK diminta untuk aktif fasilitasi penyelesaiannya? Komisi XI mendorong OJK memfasilitasi nasabah terkait penyelesaian pinjaman pada aplikasi pinjol yang legal. Termasuk terkait adanya bukti kekerasan yang melibatkan debt collector dari pinjol yang terdaftar dan diawasi oleh OJK, " kata Puteri saat dihubungi, Kamis (21/9).
-
Apa yang menjadi fokus OJK dalam mendukung kemajuan UMKM? UMKM adalah ujung tombak perekonomian. Di tengah dinamika perekonomian dunia yang tidak menentu, perekonomian Indonesia tumbuh sangat baik di atas 5 persen, tapi tentu harus terus menemukan sumber-sumber ekonomi baru. Salah satunya dengan UMKM dan juga di daerah. Literasi keuangan sebagai pondasi pemberdayaan UMKM,” kata Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Pelindungan Konsumen OJK Friderica Widyasari Dewi dalam sambutannya pada acara Literasi Keuangan Indonesia Terdepan (Like IT) ke-2 di Pontianak, Selasa (29/8).
-
Apa yang diminta kepada OJK untuk aktif fasilitasi penyelesaiannya? Komisi XI mendorong OJK memfasilitasi nasabah terkait penyelesaian pinjaman pada aplikasi pinjol yang legal. Termasuk terkait adanya bukti kekerasan yang melibatkan debt collector dari pinjol yang terdaftar dan diawasi oleh OJK, " kata Puteri saat dihubungi, Kamis (21/9).
-
Apa yang dikatakan OJK mengenai sektor jasa keuangan Indonesia saat ini? Rapat Dewan Komisioner Bulanan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada 30 Agustus 2023 menilai stabilitas sektor jasa keuangan nasional terjaga dan resilien dengan indikator prudensial. seperti permodalan maupun likuiditas yang memadai serta profil risiko yang terjaga di tengah meningkatnya ketidakpastian perekonomian global.
-
Kenapa OJK serius dalam upaya mencegah korupsi? “Kami sungguh sangat serius dalam upaya mencegah korupsi dan kami juga menerapkan SMAP yaitu sistem manajemen anti penyuapan yang berbasis ISO dan diharapkan semua Industri Jasa Keuangan secara mandatory juga bisa berpartisipasi supaya Industri Jasa Keuangan bisa tumbuh sehat dan berintegritas,” kata Sophia.
-
Kenapa OJK mengupayakan perluasan akses keuangan di Jawa Tengah? Otoritas Jasa Keuangan bersama seluruh pemangku kepentingan terus memperluas akses keuangan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendukung pertumbuhan ekonomi di daerah.
"Dengan terbukanya masalah industri keuangan kita di bidang asuransi, sesungguhnya ini sudah menghilangkan kredibilitas OJK," ujar Hidayatullah di Gedung DPR, Selasa (22/1).
Hal ini diperparah dengan 'kekuatan' OJK yang dinilai tak kunjung dimunculkan untuk mengatasi masalah likuiditas Jiwasraya dan Bumiputera. Bahkan, Hidayatullah mengusulkan agar ada lembaga lain yang memeriksa kinerja pengawasan dari OJK.
OJK Janjikan Peningkatan Pengawasan
Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso menanggapi, OJK telah melakukan tugas pengawasan sebagaimana mestinya. Dirinya berujar akan meningkatkan pengawasan, belajar dari pengalaman.
"Pengawasan akan terus kamu tingkatkan, belajar dari pengalaman yang lalu kami akan perbaiki," tutur Wimboh.
Beberapa waktu lalu, Komisi XI DPR mengusulkan agar OJK dibubarkan dan tugas serta fungsinya dikembalikan ke Bank Indonesia. Hal ini dikarenakan OJK dianggap lalai dan gagal menangani kasus Jiwasraya.
Reporter: Athika Rahma
Sumber: Liputan6
(mdk/bim)